Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PPN Jadi Andalan Penerimaan Saat Krisis, Ini Saran Peneliti OECD

A+
A-
2
A+
A-
2
PPN Jadi Andalan Penerimaan Saat Krisis, Ini Saran Peneliti OECD

PPN memang dikenal sebagai jenis pajak yang memiliki ketahanan kuat ketika ekonomi melemah. Tidak mengherankan jika banyak negara berupaya merestrukturisasi penerimaan pajaknya agar proporsi PPN lebih dominan.

PPN atau pajak atas konsumsi lainnya, seperti goods and services tax, memang sudah memegang proporsi cukup besar di negara-negar maju. Dalam kurun 4 dekade terakhir, pajak atas konsumsi mencapai lebih 32% penerimaan pajak dan 11% dari PDB negara anggota OECD.

Namun, komposisi barang dan jasa kontributor PPN cenderung dinamis, terutama ketika terjadi krisis ekonomi dan setelahnya. Hal ini disampaikan dalam publikasi terbitan OECD yang ditulis Simon dan Harding pada 2020 berjudul What Drives Consumption Tax Revenues.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Mereka menjelaskan setiap negara OECD memang cenderung mengandalkan pajak berbasis konsumsi pada saat terjadi guncangan ekonomi. Negara-negara tersebut menyadari dari suatu krisis ekonomi, tingkat konsumsi rumah tanggalah yang biasanya terdampak paling akhir.

Oleh karena itu, penting untuk dicari tahu kebenaran tersebut untuk jangka panjang, terutama jika krisis ekonomi kembali terjadi. Pertama-tama, penelitian dilakukan dengan melihat faktor yang membuat PPN tahan terhadap goncangan.

Kedua peneliti OECD tersebut mengadakan riset mengenai kinerja PPN atau pajak berbasis konsumsi lainnya di negara anggota OECD dalam periode 1995 hingga 2007.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan Implicit Tax Rate (ITR), yaitu dengan membagi penerimaan PPN atau pajak atas konsumsi terhadap basis pajak tersebut. Dengan demikian, ITR mencerminkan tarif efektif sesungguhnya pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa objek pajak tersebut.

Khusus pada masa krisis, ITR mengalami penurunan akibat perubahan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Setelah krisis terlewati, kinerja PPN di sebagian negara ternyata tidak kembali pulih seperti sebelum terjadinya krisis.

Kontra dengan dampak tersebut, sebagian negara lainnya menunjukkan stabilitas kinerja PPN, bahkan di saat krisis. Ternyata, pada kelompok negara ini, proporsi basis PPN terhadap keseluruhan PDB tetap tumbuh positif. Meski terdapat pergeseran pola konsumsi, tingkat permintaan terhadap barang dan jasa objek PPN tetap relatif stabil.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Melihat perbedaan ini, diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan variasi dinamika kinerja PPN tersebut. Penelitian dilakukan terutama untuk fase krisis 2008 di Eropa dan setelahnya.

Sebagaimana telah disebutkan, kinerja PPN sangat dipengaruhi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Contohnya, pada saat krisis, terdapat pergeseran komposisi barang dan jasa yang konsumsi dari yang tadinya objek PPN atau pajak atas konsumsi ke kelompok barang dan jasa yang umumnya bukan objek pajak tersebut atau memperoleh perlakuan khusus.

Kemudian, seiring perkembangan waktu, terdapat potensi bermunculan produk barang dan jasa baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam objek PPN. Akibatnya, tingkat konsumsi barang dan jasa yang merupakan objek pajak berisiko mengerut dan menurunkan penerimaan pajak yang dapat diperoleh.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Simon dan Harding (2020) menemukan negara yang beradaptasi dengan memperluas basis PPN atau pajak atas konsumsi memiliki kinerja yang lebih stabil dan tumbuh dengan baik.

Sementara pada negara yang kesulitan memulihkan kinerja PPN, umumnya tidak melakukan penyesuaian objek PPN-nya sesuai dengan pola konsumsi baru di masyarakat.

Konteks Indonesia

Di Indonesia sendiri, kinerja PPN dapat dikatakan masih belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana disampaikan Kristiaji (2016), harus diakui dari tahun ke tahun, masih ada beberapa faktor yang membuat kinerja PPN belum optimal.

Baca Juga: Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

Salah satunya yang menarik adalah terlalu banyaknya objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Faktor ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada kinerja pada saat ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dapat berpotensi sulitnya kinerja PPN kembali seperti semula.

Tentunya, berbagai faktor lainnya. seperti besarnya shadow economy dan rendahnya kepatuhan, juga turut serta menjadi penyebab belum optimalnya kinerja PPN. Terobosan kebijakan ini nantinya juga perlu didukung dengan optimalisasi administrasi dan kepatuhan.

Pada akhirnya, diharapkan penyesuaian objek dan perlakuan PPN lebih sejalan dengan pola konsumsi masyarakat umumnya. Dengan demikian, basis PPN itu sendiri tidak tergerus. (kaw)

Baca Juga: Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

Topik : resensi, resensi jurnal, kebijakan pajak, PPN, pengecualian PPN, buku

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

Selasa, 14 September 2021 | 20:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

Selasa, 14 September 2021 | 16:30 WIB
RUU KUP

Dukung Reformasi Fiskal, Fraksi PDIP Sampaikan Sejumlah Catatan

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa