BERITA TERKINI
Petugas keamanan berjalan di dekat slogan bertuliskan 'Pajak Kuat Indonesia Maju' di sebuah Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
JAKARTA, DDTCNews - Pinjaman senilai RpUS$750 juta atau Rp11 triliun dari World Bank akan digunakan untuk mendorong optimalisasi PPN, PPh orang pribadi atas wajib pajak kaya, hingga mendukung implementasi pajak karbon atas PLTU.
Merujuk pada Program Information Document (PID) tertanggal 29 April 2022, program-program yang dibiayai dengan pinjaman ini sudah sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025 antara World Bank dan Indonesia, khususnya Engagement Area 1: Strengthening Economic Competitiveness and Resilience.
"Target pada engagement area 1 akan dicapai melalui peningkatan penerimaan, menjaga kesinambungan utang, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja," tulis World Bank dalam PID, dikutip pada Selasa (28/6/2022).
World Bank menilai peningkatan tarif PPN serta pengurangan barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN dapat meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam mengamankan penerimaan pajak. Namun, reformasi PPN tersebut juga dapat berdampak terhadap masyarakat rentan dan miskin.
Sementara itu, lembaga keuangan asal AS tersebut juga memandang implementasi pajak karbon dalam waktu dekat tidak akan berdampak langsung terhadap masyarakat miskin mengingat Indonesia masih memberikan subsidi listrik.
Untuk itu, sebagian tambahan penerimaan dari reformasi PPN dan pajak karbon perlu dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.
"Risiko sosial dari reformasi PPN dan pajak karbon ini sangat besar. Oleh karena itu, sebagian pendapatan pajak perlu digunakan untuk meminimalisasi dampak bagi rumah tangga termiskin," tulis World Bank.
Berdasarkan catatan World Bank, Kementerian Keuangan cukup berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin dari dampak yang timbul akibat kebijakan PPN terbaru tersebut. (rig)
