Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Keterbukaan Data Perbankan, Ini Kata Duta Besar Swiss

0
0

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann (kedua kiri) (Foto: DDTCNews/Twe)

JAKARTA, DDTCNews—Indonesia dengan Swiss baru saja mendeklarasikan kesiapannya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI) dengna menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pertukaran data keuangan.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann mengatakan penandatanganan yang dilakukannya pada hari ini menunjukkan komitmen Swiss untuk implementasikan transparansi keuangan dan sejalan dengan komitmen dunia untuk melakukan keterbukaan informasi keuangan.

"Ini standar global yang didesain OECD dan G20, serta diimplementasikan oleh seluruh negara. Maka, Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi ini, dan mengadopsi standar global ini," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Ia menyatakan Pemerintah Swiss menyadari dalam kerja sama itu harus ada level playing field. Artinya, ada prinsip keadilan dan persamaan yang menunjukkan setiap negara yang tergabung dalam AEoI memiliki peran yang sama dalam menjalankan keterbukaan akses data nasabah perbankan.

Deklarasi bersama tersebut merupakan salah satu yang dipersyaratkan Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dalam rangka implementasi AEoI, serta untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Swiss yang keputusannya akan diambil akhir 2017.

"Ini adalah ketiga kali saya berpartisipasi dengan event yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Perjanjian hari ini sekaligus mengenalkan lebih dalam mengenai AEoI antara Indonesia dengan Swiss," tuturnya.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Menurutnya setiap negara membutuhkan persetujuan untuk melakukan pertukaran data untuk kepentingan perpajakan. Perjanjian tersebut juga mengindikasikan keseriusan kedua negara untuk memperkuat kooperasi antara Indonesia dan Swiss dalam isu keuangan.

Selain itu, Swiss juga berkomitmen menerapkan standar internasional dalam transparansi informasi keuangan untuk perpajakan. "Penandatanganan MoU tersebut merupakan kemajuan besar bagi Swiss untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," katanya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google

"Ini standar global yang didesain OECD dan G20, serta diimplementasikan oleh seluruh negara. Maka, Swiss memiliki kepentingan untuk ikut menerapkan transparansi ini, dan mengadopsi standar global ini," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Ia menyatakan Pemerintah Swiss menyadari dalam kerja sama itu harus ada level playing field. Artinya, ada prinsip keadilan dan persamaan yang menunjukkan setiap negara yang tergabung dalam AEoI memiliki peran yang sama dalam menjalankan keterbukaan akses data nasabah perbankan.

Deklarasi bersama tersebut merupakan salah satu yang dipersyaratkan Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dalam rangka implementasi AEoI, serta untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Swiss yang keputusannya akan diambil akhir 2017.

"Ini adalah ketiga kali saya berpartisipasi dengan event yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Perjanjian hari ini sekaligus mengenalkan lebih dalam mengenai AEoI antara Indonesia dengan Swiss," tuturnya.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Menurutnya setiap negara membutuhkan persetujuan untuk melakukan pertukaran data untuk kepentingan perpajakan. Perjanjian tersebut juga mengindikasikan keseriusan kedua negara untuk memperkuat kooperasi antara Indonesia dan Swiss dalam isu keuangan.

Selain itu, Swiss juga berkomitmen menerapkan standar internasional dalam transparansi informasi keuangan untuk perpajakan. "Penandatanganan MoU tersebut merupakan kemajuan besar bagi Swiss untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan," katanya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google
Topik : pertukaran informasi pajak, aeoi, perppu no 1 2017, rahasia perbankan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 September 2019 | 18:38 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 17:02 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 20 September 2019 | 16:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 September 2019 | 16:34 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL