Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Perkaya Literasi Keuangan Negara, BPK Buka Perpustakaan Riset

12
12

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  secara resmi meluncrkan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara pada Kamis (28/6). Dengan beroperasinya perpustakaan riset ini diharapkan dapat mendukung tugas pemeriksaan serta menambah literasi publik.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya mengatakan perpustakaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi internal BPK. Namun, juga terbuka untuk publik dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait tata kelola keuangan negara.

"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," katanya di Audiotorium BPK.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Lebih lanjut, Bahrullah mengatakan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara berhubungan erat dengan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari isu korupsi, pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, hingga pengelolaan BUMN.

"Perlu adanya terobosan bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi publik. Oleh karena itu,  BPK pelu membangun perpustakaan untuk mendukung keperluan riset tersebut," terangnya.

Adapun perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang komprehensif mengenai keuangan publik. Koleksi perpustakaan riset ini terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

"Hasil laporan keuangan pertama pada 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Bahrullah berharap Perpustakaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi. (Amu)

Baca Juga: BPK Temukan 2 Masalah Perpajakan dalam Audit LKPP 2018, Apa Itu?

"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," katanya di Audiotorium BPK.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Lebih lanjut, Bahrullah mengatakan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara berhubungan erat dengan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari isu korupsi, pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, hingga pengelolaan BUMN.

"Perlu adanya terobosan bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi publik. Oleh karena itu,  BPK pelu membangun perpustakaan untuk mendukung keperluan riset tersebut," terangnya.

Adapun perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang komprehensif mengenai keuangan publik. Koleksi perpustakaan riset ini terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

"Hasil laporan keuangan pertama pada 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Bahrullah berharap Perpustakaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi. (Amu)

Baca Juga: BPK Temukan 2 Masalah Perpajakan dalam Audit LKPP 2018, Apa Itu?
Topik : keuangan negara, bpk, perpustakaan riset
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI