Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Perkaya Literasi Keuangan Negara, BPK Buka Perpustakaan Riset

12
12

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi meluncrkan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara pada Kamis (28/6). Dengan beroperasinya perpustakaan riset ini diharapkan dapat mendukung tugas pemeriksaan serta menambah literasi publik.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya mengatakan perpustakaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi internal BPK. Namun, juga terbuka untuk publik dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait tata kelola keuangan negara.

"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," katanya di Audiotorium BPK.

Baca Juga: Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

Lebih lanjut, Bahrullah mengatakan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara berhubungan erat dengan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari isu korupsi, pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, hingga pengelolaan BUMN.

"Perlu adanya terobosan bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi publik. Oleh karena itu, BPK pelu membangun perpustakaan untuk mendukung keperluan riset tersebut," terangnya.

Adapun perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang komprehensif mengenai keuangan publik. Koleksi perpustakaan riset ini terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

"Hasil laporan keuangan pertama pada 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Bahrullah berharap Perpustakaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK

"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," katanya di Audiotorium BPK.

Baca Juga: Misbakhun: Yang Tahu Yang Berkuasa Merotasi

Lebih lanjut, Bahrullah mengatakan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara berhubungan erat dengan isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari isu korupsi, pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, hingga pengelolaan BUMN.

"Perlu adanya terobosan bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi publik. Oleh karena itu, BPK pelu membangun perpustakaan untuk mendukung keperluan riset tersebut," terangnya.

Adapun perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang komprehensif mengenai keuangan publik. Koleksi perpustakaan riset ini terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

"Hasil laporan keuangan pertama pada 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Bahrullah berharap Perpustakaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK
Topik : keuangan negara, bpk, perpustakaan riset
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK