Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers saat menghadiri kegiatan Kemenkeu Bersih-Bersih Pantai, bagian dari peringatan Hari Oeang ke-73.

TANGERANG, DDTCNews – Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) tercatat turun dari tahun lalu. Faktor fundamental seperti kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan klasik untuk mengerek daya saing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan faktor kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angkatan kerja yang kompeten menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

“Kita sudah sampaikan kalau SDM usia kerja kita mayoritas lulusan SD dan SMP. Belum lagi dilihat dari kualitas pendidikan yang hasilkan, semua menunjukan dari segi kemampuan perlu ditingkatkan,” katanya di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan komitmen kebijakan fiskal untuk memperbaiki kualitas SDM nasional dalam jangka panjang. Empat rencana aksi menjadi agenda otoritas fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pertama, menaikkan porsi belanja pendidikan dalam APBN secara konsisten tiap tahunnya. Untuk tahun, depan pagu anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp508 triliun. Kedua, memberi insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan belanja pendidikan dengan baik.

Sistem meritokrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah sebagai ujung tombang implementasi anggaran pendidikan. Ketiga, memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang secara konsisten melakukan kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah

“Jadi kita akan terus melakukan berbagai macam instrumen fiskal untuk memperbaiki itu [kualitas SDM],” paparnya.

Keempat, menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah pada pos anggaran kementerian/lembaga terkait. Selain itu, skema pembiayaan juga mulai dirintis untuk secara khusus didedikasikan untuk alokasi belanja sektor pendidikan.

“Kita juga mendiversifikasi pembiayaan sehingga kita bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public-private partnership,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Seperti diketahui, posisi Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018 menjadi peringkat 50 dalam laporan Global Competitiveness Index 2019. Nilai Indonesia secara fundamental tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peringkat daya saing Indonesia itu masih di bawah Singapura (peringkat 1) , Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40). (kaw)

“Kita sudah sampaikan kalau SDM usia kerja kita mayoritas lulusan SD dan SMP. Belum lagi dilihat dari kualitas pendidikan yang hasilkan, semua menunjukan dari segi kemampuan perlu ditingkatkan,” katanya di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan komitmen kebijakan fiskal untuk memperbaiki kualitas SDM nasional dalam jangka panjang. Empat rencana aksi menjadi agenda otoritas fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM.

Pertama, menaikkan porsi belanja pendidikan dalam APBN secara konsisten tiap tahunnya. Untuk tahun, depan pagu anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp508 triliun. Kedua, memberi insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan belanja pendidikan dengan baik.

Sistem meritokrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah sebagai ujung tombang implementasi anggaran pendidikan. Ketiga, memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang secara konsisten melakukan kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah

“Jadi kita akan terus melakukan berbagai macam instrumen fiskal untuk memperbaiki itu [kualitas SDM],” paparnya.

Keempat, menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah pada pos anggaran kementerian/lembaga terkait. Selain itu, skema pembiayaan juga mulai dirintis untuk secara khusus didedikasikan untuk alokasi belanja sektor pendidikan.

“Kita juga mendiversifikasi pembiayaan sehingga kita bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public-private partnership,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Seperti diketahui, posisi Indonesia turun dari posisi 45 pada 2018 menjadi peringkat 50 dalam laporan Global Competitiveness Index 2019. Nilai Indonesia secara fundamental tidak banyak berubah dari tahun lalu. Peringkat daya saing Indonesia itu masih di bawah Singapura (peringkat 1) , Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40). (kaw)

Topik : daya saing, insentif, insentif pajak, kebijakan fiskal, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI