Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Perekonomiannya Terbesar di Timur Tengah

A+
A-
0
A+
A-
0

REPUBLIK Turki merupakan sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Luasnya membentang di antara benua Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Lokasi yang strategis membuatnya dikenal sebagai jembatan peradaban antara dua budaya.

Negara dengan ibukota Ankara ini memiliki kisah sejarah yang hebat, yakni kisah tentang kerajaan Ottoman. Pada masa kejayaannya, Turki hampir disamakan dengan kekaisaran Romawi karena berhasil menguasai 3 benua.

Turki merupakan anggota dari OECD dan G20. Ekonominya adalah yang terbesar di Timur Tengah, dengan peringkat ke-17 di dunia.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Sejak krisis keuangan global, Turki mampu menciptakan 6,3 juta lapangan pekerjaan. Meskipun terjadi kenaikan angkatan kerja, tingkat pengangguran di Turki masih berada pada kisaran 10%.

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,2%, namun melambat menjadi 2,9% di tahun 2014. Kendati demikian, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Turki kembali meningkat menjadi 3,98%.

Turki sempat mengalami kemerosotan sosial ekonomi dan penurunan ekspor yang cukup signifikan. Sehingga, berdampak pada menurunnya permintaan dari Uni Eropa.

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?

Sistem Perpajakan

TURKI menerapkan sistem self-assessment dalam perpajakannya. Pada tahun 2015, tax ratio Turki mencapai angka 32,5%. Otoritas pajak Turki menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 20%. Sedangkan untuk tarif PPh OP, Turki memberlakukan tarif progresif antara 5-35%.

Untuk PPN, Turki menetapkan 3 jenis tarif dengan tarif umum sebesar 18%. Kemudian, tarif 8% berlaku untuk bahan makanan dasar dan produk farmasi. Lalu, tarif 1% ditetapkan untuk produk pertanian dan peralatan tertentu yang diperoleh dengan pembiayaan sewa.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Prancis & AS Rencanakan Kesepakatan 15 Hari Lagi

Terkait dengan perpajakan internasional, transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi yang tidak berdasarkan prinsip arm’s length, keuntungan yang timbul dari tranksasi tersebut akan dianggap sebagai “dividen konstruktif” yang akan dikenakan PPh.

Pada Mei 2016, Turki mengenalkan konsep bentuk usaha tetap elektronik guna menjawab tantangan pajak ekonomi digital yang menjadi agenda OECD/G20 dalam memerangi BEPS. Di sana, dikenal dua istilah baru yaitu 'electronic taxpayer' dan 'electronic place of business'.

Hingga saat ini Turki sudah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan 80 negara di dunia.

Baca Juga: Soal Ancaman AS Buntut Pajak Digital, Prancis: Kami Siap Respons
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Republik Parlementer
PDB Nominal US$ 718,221 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 3,98% (2015)
Populasi 78,7 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 32,5% (2015)
Otoritas Pajak Turkish Revenue Administration
Sistem Perpajakan Self-assessment system
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 15% - 35%
Tarif PPN 18%
Tarif pajak dividen 15%
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 80 negara

Turki merupakan anggota dari OECD dan G20. Ekonominya adalah yang terbesar di Timur Tengah, dengan peringkat ke-17 di dunia.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Sejak krisis keuangan global, Turki mampu menciptakan 6,3 juta lapangan pekerjaan. Meskipun terjadi kenaikan angkatan kerja, tingkat pengangguran di Turki masih berada pada kisaran 10%.

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,2%, namun melambat menjadi 2,9% di tahun 2014. Kendati demikian, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Turki kembali meningkat menjadi 3,98%.

Turki sempat mengalami kemerosotan sosial ekonomi dan penurunan ekspor yang cukup signifikan. Sehingga, berdampak pada menurunnya permintaan dari Uni Eropa.

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?

Sistem Perpajakan

TURKI menerapkan sistem self-assessment dalam perpajakannya. Pada tahun 2015, tax ratio Turki mencapai angka 32,5%. Otoritas pajak Turki menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 20%. Sedangkan untuk tarif PPh OP, Turki memberlakukan tarif progresif antara 5-35%.

Untuk PPN, Turki menetapkan 3 jenis tarif dengan tarif umum sebesar 18%. Kemudian, tarif 8% berlaku untuk bahan makanan dasar dan produk farmasi. Lalu, tarif 1% ditetapkan untuk produk pertanian dan peralatan tertentu yang diperoleh dengan pembiayaan sewa.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Prancis & AS Rencanakan Kesepakatan 15 Hari Lagi

Terkait dengan perpajakan internasional, transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi yang tidak berdasarkan prinsip arm’s length, keuntungan yang timbul dari tranksasi tersebut akan dianggap sebagai “dividen konstruktif” yang akan dikenakan PPh.

Pada Mei 2016, Turki mengenalkan konsep bentuk usaha tetap elektronik guna menjawab tantangan pajak ekonomi digital yang menjadi agenda OECD/G20 dalam memerangi BEPS. Di sana, dikenal dua istilah baru yaitu 'electronic taxpayer' dan 'electronic place of business'.

Hingga saat ini Turki sudah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan 80 negara di dunia.

Baca Juga: Soal Ancaman AS Buntut Pajak Digital, Prancis: Kami Siap Respons
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Republik Parlementer
PDB Nominal US$ 718,221 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 3,98% (2015)
Populasi 78,7 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 32,5% (2015)
Otoritas Pajak Turkish Revenue Administration
Sistem Perpajakan Self-assessment system
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 15% - 35%
Tarif PPN 18%
Tarif pajak dividen 15%
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 80 negara
Topik : profil negara, profil perpajakan turki, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Rabu, 17 Oktober 2018 | 18:33 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARGENTINA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
berita pilihan
Selasa, 11 Oktober 2016 | 09:55 WIB
PROFIL PERPAJAKAN OMAN
Jum'at, 23 September 2016 | 11:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN IRAK
Rabu, 13 September 2017 | 11:54 WIB
PROFIL PERPAJAKAN DENMARK
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 21 Maret 2017 | 12:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN JERMAN
Kamis, 06 Juli 2017 | 17:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN REPUBLIK CEKO
Rabu, 30 Januari 2019 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KANADA
Rabu, 24 Mei 2017 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN NORWEGIA
Selasa, 08 November 2016 | 06:37 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TURKMENISTAN
Selasa, 08 Agustus 2017 | 09:49 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ESTONIA