Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perdana, Sri Mulyani Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

A+
A-
57
A+
A-
57
Perdana, Sri Mulyani Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.540/KMK.010/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga atas pajak yang diadministrasikan Ditjen Pajak (DJP).

Penetapan tarif bunga yang perdana ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.540/KMK.010/2020. Penetapan tarif bunga tersebut merupakan tindak lanjut perubahan skema pemberian sanksi bunga dan imbalan bunga pada UU KUP sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja .

“Untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak, diperlukan penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan tarif imbalan bunga,” demikian bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip pada Jumat (27/11/2020)

Baca Juga: Airlangga: Inbreng Saham BUMN Bakal Sumbang Modal Awal LPI

Adapun tarif bunga per bulan yang tercantum dalam KMK ini akan menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.

Secara lebih terperinci, terdapat 4 rentang tarif bunga per bulan dalam KMK ini. Pertama, tarif bunga 0,57% per bulan berlaku untuk Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.

Kedua, tarif bunga 0,99% per bulan berlaku untuk Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan pasal 14 ayat (3) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.

Baca Juga: 1.700 Bidang Usaha Bakal Terbuka untuk Investor, Termasuk Asing

Ketiga, tarif bunga 1,40% per bulan berlaku untuk Pasal 8 ayat (5) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. Keempat, tarif bunga 1,82% per bulan berlaku untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.

Sementara itu, tarif bunga per bulan untuk imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,57% per bulan. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja.

KMK ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 26 November 2020 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak 2 November 2020.

Baca Juga: Soal RPP Perlakuan Perpajakan LPI, Ini Kata Sri Mulyani

Pada saat KMK ini berlaku, sanksi bunga dan imbalan bunga pada UU cipta kerja yang dikenakan melalui ketetapan yang diterbitkan sejak 2 November 2020 dan perhitungannya dimulai sebelum berlakunya UU Cipta kerja, dihitung menggunakan tarif bunga sebagaimana dimaksud dalam KMK ini. (kaw)

Topik : tarif bunga, sanksi administrasi pajak, imbalan bunga, UU KUP, UU Cipta Kerja, KMK 540/2020
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

AGUS KURNIAWAN

Jum'at, 27 November 2020 | 17:02 WIB
Dasar perhitungannya dari mana ya min? Kok tarifnya berbeda beda? Mungkin untuk lebih Good Goverment lagi dasar perhitungan harus disertakan agar trasparan.
1
artikel terkait
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 13:48 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 14 Januari 2021 | 19:06 WIB
UJI MATERIEL
Rabu, 13 Januari 2021 | 10:28 WIB
PMK 237/2020
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI