Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pengertian dan Sejarah Pengaturan Tax Holiday di Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengertian dan Sejarah Pengaturan Tax Holiday di Indonesia

INVESTASI asing langsung atau foreign direct investment (FDI) memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian.

Dalam era globalisasi, pihak investor memiliki fleksibilitas dan pilihan untuk menentukan lokasi investasi yang menguntungkannya. Hal ini mendorong berbagai negara untuk memberikan berbagai insentif pajak, salah satunya melalui kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak (tax holiday).

Tax holiday merupakan bentuk insentif pajak yang umum digunakan negara berkembang dan negara yang sedang melakukan transisi perekonomian serta bertujuan untuk menarik FDI (United Nation, 2000). Lantas, apakah yang dimaksud dengan tax holiday?

Baca Juga: Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Rendah, Bahlil Tak Ambil Pusing

Tax holiday diartikan sebagai pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu (Holland dan Van, 1998). Fasilitas ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan dan memenuhi syarat pembebasan dalam jangka waktu tertentu.

Perlu dipahami, tax holiday tidak sama dengan tax allowance. Secara umum, tax holiday menyasar investasi untuk penanaman modal baru. Sementara itu, untuk tax allowance menyasar penanaman modal maupun perluasan dari usaha yang telah ada di bidang usaha tertentu. Selain itu, biasanya bentuk fasilitasnya pun juga berbeda.

Terdapat beberapa keuntungan dalam implementasi tax holiday. Adapun keuntungan yang dimaksud meliputi biaya kepatuhan yang relatif rendah dan administrasi perpajakannya lebih mudah. Di sisi lain, tax holiday juga cenderung menciptakan diskriminasi antara investasi lama dan investasi yang baru (OECD, 2007).

Baca Juga: Sambut Hari Pajak, Ikuti Flash Sale Seminar Fasilitas Perpajakan

Pengaturan Tax Holiday di Indonesia
Kebijakan tax holiday di Indonesia mengalami pasang surut sejak 1967. Tidak ada definisi tax holiday dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendefinisikan tax holiday sebagai insentif pajak kepada pelaku usaha berupa pengurangan hingga pembebasan PPh badan dalam jangka waktu tertentu (BKPM, 2018).

Dalam sejarahnya, rezim tax holiday pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA 1967). Dalam Pasal 15 UU PMA 1967 tersebut telah memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya, mulai dari pembebasan sampai dengan pengurangan. Pemberian kelonggaran perpajakan dan pungutan tersebut dilakukan dengan mengingat prioritas bidang usaha tertentu.

Namun demikian, pada 1970, ketentuan mengenai tax holiday tersebut dihapus. Ketentuan tax holiday dihapus lewat adanya UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Baca Juga: Tax Holiday Bisa Diperoleh Industri Manapun? Simak Syaratnya di Sini

Selanjutnya, pada 1996 pemerintah menghidupkan kembali rezim tax holiday di Indonesia melalui pemberian fasilitas PPh badan ditanggung pemerintah bagi perusahaan yang baru didirikan. Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu (PP 45/1996).

Namun, pada akhirnya, pemerintah menghapuskan fasilitas pajak ini dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 148/2000).

Adapun tax holiday kembali muncul ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Merujuk pada Pasal 18 UU Penanaman Modal, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanaman modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas yang dimaksud dalam pasal tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.

Baca Juga: 'Kuncinya, Harus Ada Tax Holiday untuk Industri Bahan Baku Tekstil'

Setelah dikeluarkannya UU Penanaman Modal, pemerintah mulai mengeluarkan aturan teknis pemberian fasilitas tax holiday pada 2011 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2011).

Kemudian, peraturan menteri tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan saat ini diatur dalam PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Peraturan pemberian tax holiday tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir. Selain itu, adanya PMK 130/2020 ditujukan untuk mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir.*

Baca Juga: 142 Wajib Pajak Telah Manfaatkan Tax Holiday, BKF Bilang Begini

Topik : kelas pajak, tax holiday, kelas pajak tax holiday, PMK 130/2020

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Sagita

Kamis, 17 Desember 2020 | 23:39 WIB
Dari berita yang saya baca. saat pandemi seperti ini mempermudah pemberian insentif tax holiday sangat dibutuhkan. tujuannya untuk menarik investor agar berinvestasi.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 Maret 2022 | 18:14 WIB
TAX ALLOWANCE (8)

Pemeriksaan Lapangan dalam Proses Permohonan Tax Allowance

Jum'at, 11 Maret 2022 | 15:40 WIB
PPH FINAL (3)

Pajak atas Bunga Deposito, Obligasi, dan Simpanan Koperasi

Kamis, 24 Februari 2022 | 17:07 WIB
TAX ALLOWANCE (7)

Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance Secara Luring

Rabu, 23 Februari 2022 | 16:05 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Indonesia Minta OECD Klarifikasi Dampak Penerapan Pajak Minimum Global

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor