Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pemulihan Ekonomi, Kementerian PUPR Kebut Belanja Infrastruktur

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemulihan Ekonomi, Kementerian PUPR Kebut Belanja Infrastruktur

Ilustrasi pekerja menyelesaikan proyek konstruksi jalur kereta api cepat Jakarta Bandung di Ciwastra, Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi belanja infrastruktur untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus Corona.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan berbagai proyek infrastruktur sempat terhenti akibat pandemi sehingga pencairan belanja kementerian terbilang kecil.

“Terhentinya proyek juga menjadi penyebab pertumbuhan usaha konstruksi lambat. Pada kuartal I/2020, sektor usaha konstruksi hanya tumbuh 2,9%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,91%,” katanya, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Menurut Basuki, penyerapan anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR hingga 30 Juni 2020 baru Rp26,9 triliun atau 32,4% dari total pagu sebesar Rp82,9 triliun. Meski begitu, capaian itu masih lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Penyerapan anggaran yang lebih cepat itu, lanjutnya, tidak terlepas dari sistem lelang dini di Kementerian PUPR. Setidaknya ada 6.108 paket pekerjaan 2020 senilai Rp58,8 triliun yang sudah dilelang sejak November 2019.

Basuki berharap belanja Kementerian PUPR dapat berkontribusi langsung pada penanganan dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 di antaranya seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

"Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR untuk menjaga daya beli masyarakat adalah melalui program padat karya tunai yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,45 triliun pada 2020 untuk mengerjakan 15 program padat karya tunai yang meliputi bidang sumber daya air, permukiman, jalan dan jembatan, serta perumahan.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3,16 triliun atau 27% telah memberikan manfaat berupa pembukaan lapangan kerja sebanyak 186.288 orang dari yang ditargetkan sebanyak 613.483 orang. (rig)

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Topik : belanja infrastruktur, kementerian pupr, pemulihan ekonomi, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor