PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemerintah Tawarkan Lagi SBN Khusus PPS Tahun Ini, Berikut Jadwalnya

Dian Kurniati | Jumat, 13 Januari 2023 | 15:03 WIB
Pemerintah Tawarkan Lagi SBN Khusus PPS Tahun Ini, Berikut Jadwalnya

Jadwal penawaran SUN khusus PPS. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan kembali membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun ini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan pemerintah akan menawarkan SBN khusus dalam rangka PPS berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penawaran SBN tersebut bakal dilaksanakan secara bergantian antara SUN dan SBSN setiap bulan.

"Penerbitan SBN dalam rangka PPS direncanakan akan dimulai bulan Januari, yaitu penerbitan SUN terlebih dulu, lalu bulan berikutnya penerbitan SBSN, demikian seterusnya hingga bulan September 2023," katanya, Jumat (13/1/2023).

Baca Juga:
Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Suminto mengatakan pemerintah akan menawarkan SBN konvensional dan syariah, bertenor menengah dan panjang, serta dalam mata uang rupiah dan dolar AS untuk memenuhi kebutuhan dan selera risiko para calon investor.

Sesuai ketentuan pembelian SBN di pasar perdana, pembelian SBN khusus PPS juga akan dilakukan melalui dealer utama, baik bank maupun sekuritas. DJPPR mencatat ada 19 dealer utama yang melayani pembelian SUN khusus PPS, serta 18 dealer utama untuk SBSN khusus PPS.

Penawaran SBN khusus dalam rangka penempatan dana PPS dilaksanakan melalui private placement berdasarkan PMK 51/2019, PMK 38/2020, dan PMK 196/2021. Nantinya, dealer utama juga wajib melaporkan transaksi SBN tersebut kepada Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga:
DJP Ajak Investor Manfaatkan Insentif di IKN, Prosesnya Tak Menjelimet

Pada kanal PPS di laman DJPPR, termuat jadwal tentatif penawaran SUN dan SBSN khusus PPS pada tahun ini. Penawaran SUN dilaksanakan dalam 5 periode, sedangkan SBSN dalam 4 periode.

Penawaran SUN direncanakan pada Januari, Maret, Mei, Juli, dan September 2023. Misalnya pada periode penawaran SUN bulan ini, tahapannya diawali dengan pengumuman seri dan range yield pada 13 Januari 2023.

Proses kemudian berlanjut dengan penyampaian yield final pada 19 Januari 2023, serta penyampaian permohonan dari dealer utama dan penyampaian undangan transaksi kepada dealer utama pada 20 Januari 2023. Transaksi private placement dijadwalkan pada 24 Januari 2023, sedangkan setelmen transaksinya pada 27 Januari 2023.

Baca Juga:
Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN

Adapun untuk penawaran SBSN khusus dalam rangka PPS, dijadwalkan dilaksanakan pada Februari, April, Juni, dan Agustus 2023.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Setelah periode program tersebut berakhir pada 30 Juni 2022, wajib pajak peserta PPS masih memiliki kesempatan merealisasikan komitmen investasinya hingga 30 September 2023.

Wajib pajak yang gagal menginvestasikan harta bersih yang diungkap dalam PPS hingga batas waktu, akan dikenakan sanksi berupa tambahan PPh final.

Investasi harta bersih wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Meski demikian, wajib pajak dapat melakukan perpindahan investasi setelah 2 tahun sejak harta diinvestasikan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 14:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%