Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Awal 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Awal 2022

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan perbaikan penyusunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja akan rampung pada awal tahun depan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan rampung pada awal tahun depan.

"Kami dikasih waktu 2 tahun, pemerintah akan selesaikan secepatnya. Bapak Presiden memberikan arahan penyelesaiannya bisa cepat, ya mungkin awal-awal tahun depan sudah bisa kita kebut untuk selesai," katanya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Terdapat 2 UU yang akan direvisi guna memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 antara lain UU Cipta Kerja dan UU No. 12/2011 s.t.d.d UU No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menuturkan pemerintah akan menyampaikan surat kepada DPR untuk memasukkan rencana revisi kedua undang-undang ke dalam prolegnas prioritas 2022.

Dia juga menegaskan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, meski cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat. Namun, bila pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen.

Baca Juga: Kejar Pendapatan Daerah, Kemendagri Minta Pemda Kebut Perda PBG

MK memandang UU Cipta Kerja dibentuk tidak berdasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. Selain itu, terdapat perubahan penulisan beberapa substansi setelah undang-undang tersebut disetujui oleh pemerintah dan DPR.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan cacat formil.

Guna memberikan landasan hukum atas metode omnibus law yang digunakan oleh pemerintah pada UU Cipta Kerja, MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk membentuk landasan hukum tentang metode omnibus law. (rig)

Baca Juga: Target Investasi 2022 Capai Rp1.200 Triliun, BKPM Bakal Lakukan Ini

Topik : uu cipta kerja, menteri investasi bahlil, mahkamah konstitusi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 11:27 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja Cacat Formil, Jokowi Pastikan Investasi Tetap Terjamin

Senin, 29 November 2021 | 09:08 WIB
KEPASTIAN HUKUM

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Senin, 29 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Paling Lambat Besok, Pembetulan Laporan Insentif Pajak Semester I/2021

Minggu, 28 November 2021 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia