Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews ā Pemerintah merevisi ketentuanĀ pengelolaan barang milik negaraĀ yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukaiĀ (BMN kepabeanan dan cukai) melalui PMK 150/2023.
Revisi tersebut di antaranya berupa penambahan sumber BMN kepabeanan dan cukai.Ā Penyesuain sumber BMN kepabeanan dan cukai tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ruang lingkup BMN dengan perkembangan peraturan.
āā¦untuk menyesuaikan ruang lingkup barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai berdasarkan perkembangan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai,ā bunyi salah satu pertimbangan PMK 150/2023, dikutip pada Sabtu (5/1/2023).
Adapun BMNĀ kepabeanan danĀ cukai adalah barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai ditetapkan sebagai barangĀ yang menjadi milik negara.
BMN kepabeanan dan cukai tersebut bisa berasal dari beragam sumber. Melalui PMK 150/2023, pemerintah menambah sumber BMN kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan tindak pidana yang tidak dilanjutkan penyidikan serta penghentian penyidikan untuk kepentingan negara.
Secara lebih terperinci, ada 4 sumber BMN kepabeanan dan cukai yang baru diatur dalam PMK 150/2023.Ā Pertama,Ā barang kena cukaiĀ (BKC)Ā yang terkait keputusan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai yang tidak dilakukanĀ penyidikan.
Kedua,Ā barang lain yang terkait keputusan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai yang tidak dilakukanĀ penyidikanĀ dengan ketentuan: (i)Ā dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut merupakan milik pelanggar; dan (ii)Ā telah dilakukan penegahan olehĀ oleh pejabat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
Ketiga, BKCĀ yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.
Keempat,Ā barang lain yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan ketentuan: (i)Ā dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut merupakan milik tersangka; dan (ii)Ā telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.
PMK 150/2023 ini merupakan revisi dari PMK 51/2021. Adapun PMK 150/2023 berlaku sejakĀ 28 Desember 2023. Selain itu, PMK 150/2023 juga mengatur ulang penatausahaan BMN kepabeanan dan cukai serta menambah pengaturan rekonsiliasi data. (sap)