Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Guyur Rp6 Triliun Buat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemerintah Guyur Rp6 Triliun Buat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program JKP ditujukan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Nanti, dana awal program JKP senilai Rp6 triliun akan bersumber dari APBN.

"Terkait dengan JKP, undang-undang atur dana awalnya akan diambil dari APBN, paling besar Rp6 triliun," katanya dalam konferensi video, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler

Program JKP, lanjut Ida, sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, program JKP akan memberi ruang bagi pekerja yang terkena PHK memperoleh uang tunai dengan skema selain pesangon dari perusahaan.

Program itu juga akan memberikan perlindungan kepada para pekerja yang terkena PHK, berupa pelatihan untuk keahlian baru, menambah keahlian, serta meningkatkan keahliannya agar lebih mudah mencari pekerjaan.

Selain itu, JKP juga akan memberikan akses bagi pekerja yang terkena PHK agar segera memperoleh pekerjaan baru.

Baca Juga: KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

"Yang paling penting, ketika dia kena PHK, dia akan mendapatkan akses kerja yang akan di-manage oleh pemerintah sehingga dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru," ujarnya.

Ida menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan program JKP akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program JKP tidak akan menghilangkan manfaat dari program yang telah ada seperti jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan Pensiun. (rig)

Baca Juga: Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Topik : insentif fiskal, jaminan sosial, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, menteri ketenagakerjaan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler