Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Berencana Kenakan Tarif Pajak 20% untuk Google Cs

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi.

CHISINAU, DDTCNews – Pemerintah Moldova dibawah pimpinan Perdana Menteri baru Ion Chicu akan mengenakan pajak pada penyedia layanan digital, termasuk Facebook, Google, dan Netflix.

Amandemen aturan itu membuat penyedia layanan digital yang beroperasi di Moldova dikenakan pajak dengan tarif 20%. Pajak tersebut menyasar laba yang mereka peroleh dari pemberian layanan pada warga negara Moldova.

“Laba yang diperoleh perusahaan digital akan dikenakan pajak dengan tarif 20%. Laba tersebut berasal dari pendapatan atas layanan yang mereka berikan kepada warga negara Moldova,” kata Dorel Noroc, Sekretaris Kementerian Keuangan, Jumat (29/11/2019)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Google Bebankan Pajak 6% ke Pelanggan

Adapun kebijakan tersebut tercantum dalam rancangan anggaran 2020 dan diadopsi untuk menutup kesenjangan anggaran senilai 7,4 miliar Moldova leu atau setara Rp5,9 triliun. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan penerimaan setidaknya 5 juta euro atau setara Rp77,5 miliar pada tahun depan.

Secara lebih terperinci, proyeksi anggaran 2020 mengasumsikan pengeluaran mencapai 51,5 miliar Moldova leu atau sekitar Rp41,5 triliun. Sementara, pendapatan diperkirakan senilai 44,1 miliar Moldova leu atau sekitar Rp35.5 triliun.

Perusahaan raksasa multinasional seperti Facebook dan Google akan dipaksa untuk mendaftarkan diri di Moldova. Dengan demikian, perusahaan tersebut juga akan didesak untuk membayar pajak dengan tarif 20% atas laba yang diperoleh.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

Kementerian Keuangan mengenakan pajak tersebut untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antara penyedia layanan digital lokal dan internasional. Selain itu, Maia Sandu, perdana menteri periode sebelumnya, mengatakan defisit yang terjadi dapat menyebabkan ekonomi Moldova runtuh.

Oleh karena itu, anggaran 2020 dirancang dengan langkah untuk menutup defisit dan menyeimbangkan anggaran. Adapun parlemen akan memberikan suara atas rancangan anggaran 2020 itu pada Kamis (5/12/2019). Anggaran itu kemungkinan besar akan disetujui karena mendapat banyak dukungan.

Namun, perwakilan dari pihak oposisi berpendapat pajak atas keuntungan sebagai langkah yang salah. Selain itu, pajak yang dikenakan pada penyedia layanan digital dianggap hanya akan merugikan pengusaha digital kecil.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

“Tampaknya ini keputusan bodoh yang menghentikan inovasi. Google dan Facebook kemungkinan akan mematuhi standar dan terdaftar di Moldova. Namun, kita berbicara tentang ratusan aplikasi digital baru yang diluncurkan setiap tahun oleh perusahaan kecil,” ungkap Dumitru Alaiba, anggota parlemen Moldova.

Langkah-langkah seperti itu, sambung Alaiba, akan menghalangi wirausahawan asal Moldova untuk berinovasi. Alaiba menambahkan kebijakan ini nampak seperti langkah yang putus asa guna menemukan sejumlah uang untuk anggaran.

Seperti dilasnir eurasiareview.com, pakar ekonomi Sergiu Gaibu memperingatkan amandemen baru itu dapat memicu penolakan dari raksaksa multinasional. Pasalnya, beberapa perusahaan seperti Amazon bisa saja tidak lagi mau untuk memberikan layanannya di Moldova. (kaw)

Baca Juga: Raksasa Teknologi AS Bantah Tuduhan Penghindaran Pajak secara Agresif

“Laba yang diperoleh perusahaan digital akan dikenakan pajak dengan tarif 20%. Laba tersebut berasal dari pendapatan atas layanan yang mereka berikan kepada warga negara Moldova,” kata Dorel Noroc, Sekretaris Kementerian Keuangan, Jumat (29/11/2019)

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Google Bebankan Pajak 6% ke Pelanggan

Adapun kebijakan tersebut tercantum dalam rancangan anggaran 2020 dan diadopsi untuk menutup kesenjangan anggaran senilai 7,4 miliar Moldova leu atau setara Rp5,9 triliun. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan penerimaan setidaknya 5 juta euro atau setara Rp77,5 miliar pada tahun depan.

Secara lebih terperinci, proyeksi anggaran 2020 mengasumsikan pengeluaran mencapai 51,5 miliar Moldova leu atau sekitar Rp41,5 triliun. Sementara, pendapatan diperkirakan senilai 44,1 miliar Moldova leu atau sekitar Rp35.5 triliun.

Perusahaan raksasa multinasional seperti Facebook dan Google akan dipaksa untuk mendaftarkan diri di Moldova. Dengan demikian, perusahaan tersebut juga akan didesak untuk membayar pajak dengan tarif 20% atas laba yang diperoleh.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

Kementerian Keuangan mengenakan pajak tersebut untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antara penyedia layanan digital lokal dan internasional. Selain itu, Maia Sandu, perdana menteri periode sebelumnya, mengatakan defisit yang terjadi dapat menyebabkan ekonomi Moldova runtuh.

Oleh karena itu, anggaran 2020 dirancang dengan langkah untuk menutup defisit dan menyeimbangkan anggaran. Adapun parlemen akan memberikan suara atas rancangan anggaran 2020 itu pada Kamis (5/12/2019). Anggaran itu kemungkinan besar akan disetujui karena mendapat banyak dukungan.

Namun, perwakilan dari pihak oposisi berpendapat pajak atas keuntungan sebagai langkah yang salah. Selain itu, pajak yang dikenakan pada penyedia layanan digital dianggap hanya akan merugikan pengusaha digital kecil.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

“Tampaknya ini keputusan bodoh yang menghentikan inovasi. Google dan Facebook kemungkinan akan mematuhi standar dan terdaftar di Moldova. Namun, kita berbicara tentang ratusan aplikasi digital baru yang diluncurkan setiap tahun oleh perusahaan kecil,” ungkap Dumitru Alaiba, anggota parlemen Moldova.

Langkah-langkah seperti itu, sambung Alaiba, akan menghalangi wirausahawan asal Moldova untuk berinovasi. Alaiba menambahkan kebijakan ini nampak seperti langkah yang putus asa guna menemukan sejumlah uang untuk anggaran.

Seperti dilasnir eurasiareview.com, pakar ekonomi Sergiu Gaibu memperingatkan amandemen baru itu dapat memicu penolakan dari raksaksa multinasional. Pasalnya, beberapa perusahaan seperti Amazon bisa saja tidak lagi mau untuk memberikan layanannya di Moldova. (kaw)

Baca Juga: Raksasa Teknologi AS Bantah Tuduhan Penghindaran Pajak secara Agresif
Topik : pajak digital. ekonomi digital, Google, GAFA, Uni Eropa
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA