Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah akan Tunjuk 5 Manajer Investasi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengelompokkan dana hasil repatriasi dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain itu, pemerintah akan menunjuk lima manajemen investasi.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan kendati akan menunjuk manajemen investasi, pintu masuk dari dana-dana tersebut tetap melalui perbankan nasional, terutama bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dan IV.

“Nanti lima manajemen investasi akan kita tunjuk, tapi bank tetap menjadi pintu masuk. Namun, tidak semua akan menjadi deposito bank. Bisa dilarikan ke SBN, saham yang di-lock-up, venture capital fund, serta obligasi BUMN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (23/5/2016).

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Instrumen-instrumen tersebut akan saling berkaitan. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan akan membuat dana yang sudah masuk akan tetap tinggal selamanya di Tanah Air. Sehingga, tidak ada pelarian lagi ke luar negeri setelah masa penahanan (holding period) selesai.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, seperti diketahui, harta hasil repatriasi harus diinvestasikan ke Tanah Air minimal tiga tahun. Dalam setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa surat berharga negara, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.

Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pemerintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detil melalui Peraturan Menteri Keuangan. Namun, Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.

Dengan adanya dana hasil repatriasi ini, ujarnya, akan memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memperkirakan adanya tambahan penerimaan pajak serta dana hasil repatriasi akan berdampak pada peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,3%, inflasi 0%, kredit 2%, dan penguatan nilai tukar Rp150 pada tahun ini.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sementara, untuk 2017, akan ada peningkatan laju PDB 0,3%, inflasi 0,3%, kredit 4,2%, serta peningkatan nilai tukar rupiah Rp120. Dampak makroekonomi ini terlihat estimasi penerimaan pajak yang masuk sekitar Rp53,4 triliun dan dana repatriasi sekitar Rp560 triliun.

Tidak Muat

Terkait dengan wadah penampungan dana repatriasi, pihaknya berpendapat special deposite account dan trustee bisa menjadi pilihan untuk mencegah perpindahan dana ke luar negeri sebelum waktunya. Di satu sisi, pemilik dana tetap bisa mempunyai pilihan untuk mengoptimalkan dana investasinya.

Baca Juga: Soal Posisi Dana Repatriasi Tax Amnesty, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah, lanjutnya, perlu menciptakan sistem dan instrumen keuangan yang bisa mengalirkan investasi ke sektor riil. Misalnya obligasi properti untuk mendukung percepatan perumahan rakyat dan obligasi infrastruktur.

Namun, apabila dana repatriasi lebih dari perkiraan bank sentral, Agus mengimbau agar pemerintah mampu menciptakan pilihan instrumen lain karena obligasi infrastrukrur dan properti diyakini tidak muat menampung.

“Perlu dipikirkan langkah-langkah atau kebijakan baru untuk bisa menampung sekaligus mengoptimalkan manfaat dana repatriasi sehingga pengampunan pajak itu bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya. (Bsi/k43)

Baca Juga: Kemenkeu Optimistis Dana Repatriasi Tidak Lari Lagi ke Luar Negeri

“Nanti lima manajemen investasi akan kita tunjuk, tapi bank tetap menjadi pintu masuk. Namun, tidak semua akan menjadi deposito bank. Bisa dilarikan ke SBN, saham yang di-lock-up, venture capital fund, serta obligasi BUMN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (23/5/2016).

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

Instrumen-instrumen tersebut akan saling berkaitan. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan akan membuat dana yang sudah masuk akan tetap tinggal selamanya di Tanah Air. Sehingga, tidak ada pelarian lagi ke luar negeri setelah masa penahanan (holding period) selesai.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, seperti diketahui, harta hasil repatriasi harus diinvestasikan ke Tanah Air minimal tiga tahun. Dalam setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa surat berharga negara, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.

Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Baca Juga: Otoritas Fiskal Desak Pencabutan Kerahasiaan Bank

Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pemerintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detil melalui Peraturan Menteri Keuangan. Namun, Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.

Dengan adanya dana hasil repatriasi ini, ujarnya, akan memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memperkirakan adanya tambahan penerimaan pajak serta dana hasil repatriasi akan berdampak pada peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,3%, inflasi 0%, kredit 2%, dan penguatan nilai tukar Rp150 pada tahun ini.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sementara, untuk 2017, akan ada peningkatan laju PDB 0,3%, inflasi 0,3%, kredit 4,2%, serta peningkatan nilai tukar rupiah Rp120. Dampak makroekonomi ini terlihat estimasi penerimaan pajak yang masuk sekitar Rp53,4 triliun dan dana repatriasi sekitar Rp560 triliun.

Tidak Muat

Terkait dengan wadah penampungan dana repatriasi, pihaknya berpendapat special deposite account dan trustee bisa menjadi pilihan untuk mencegah perpindahan dana ke luar negeri sebelum waktunya. Di satu sisi, pemilik dana tetap bisa mempunyai pilihan untuk mengoptimalkan dana investasinya.

Baca Juga: Soal Posisi Dana Repatriasi Tax Amnesty, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah, lanjutnya, perlu menciptakan sistem dan instrumen keuangan yang bisa mengalirkan investasi ke sektor riil. Misalnya obligasi properti untuk mendukung percepatan perumahan rakyat dan obligasi infrastruktur.

Namun, apabila dana repatriasi lebih dari perkiraan bank sentral, Agus mengimbau agar pemerintah mampu menciptakan pilihan instrumen lain karena obligasi infrastrukrur dan properti diyakini tidak muat menampung.

“Perlu dipikirkan langkah-langkah atau kebijakan baru untuk bisa menampung sekaligus mengoptimalkan manfaat dana repatriasi sehingga pengampunan pajak itu bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya. (Bsi/k43)

Baca Juga: Kemenkeu Optimistis Dana Repatriasi Tidak Lari Lagi ke Luar Negeri
Topik : dana repatriasi, manajer investasi, tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA