Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah akan Tunjuk 5 Manajer Investasi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengelompokkan dana hasil repatriasi dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain itu, pemerintah akan menunjuk lima manajemen investasi.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan kendati akan menunjuk manajemen investasi, pintu masuk dari dana-dana tersebut tetap melalui perbankan nasional, terutama bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dan IV.

“Nanti lima manajemen investasi akan kita tunjuk, tapi bank tetap menjadi pintu masuk. Namun, tidak semua akan menjadi deposito bank. Bisa dilarikan ke SBN, saham yang di-lock-up, venture capital fund, serta obligasi BUMN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (23/5/2016).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Instrumen-instrumen tersebut akan saling berkaitan. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan akan membuat dana yang sudah masuk akan tetap tinggal selamanya di Tanah Air. Sehingga, tidak ada pelarian lagi ke luar negeri setelah masa penahanan (holding period) selesai.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, seperti diketahui, harta hasil repatriasi harus diinvestasikan ke Tanah Air minimal tiga tahun. Dalam setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa surat berharga negara, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.

Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pemerintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detil melalui Peraturan Menteri Keuangan. Namun, Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.

Dengan adanya dana hasil repatriasi ini, ujarnya, akan memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memperkirakan adanya tambahan penerimaan pajak serta dana hasil repatriasi akan berdampak pada peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,3%, inflasi 0%, kredit 2%, dan penguatan nilai tukar Rp150 pada tahun ini.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Sementara, untuk 2017, akan ada peningkatan laju PDB 0,3%, inflasi 0,3%, kredit 4,2%, serta peningkatan nilai tukar rupiah Rp120. Dampak makroekonomi ini terlihat estimasi penerimaan pajak yang masuk sekitar Rp53,4 triliun dan dana repatriasi sekitar Rp560 triliun.

Tidak Muat

Terkait dengan wadah penampungan dana repatriasi, pihaknya berpendapat special deposite account dan trustee bisa menjadi pilihan untuk mencegah perpindahan dana ke luar negeri sebelum waktunya. Di satu sisi, pemilik dana tetap bisa mempunyai pilihan untuk mengoptimalkan dana investasinya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Pemerintah, lanjutnya, perlu menciptakan sistem dan instrumen keuangan yang bisa mengalirkan investasi ke sektor riil. Misalnya obligasi properti untuk mendukung percepatan perumahan rakyat dan obligasi infrastruktur.

Namun, apabila dana repatriasi lebih dari perkiraan bank sentral, Agus mengimbau agar pemerintah mampu menciptakan pilihan instrumen lain karena obligasi infrastrukrur dan properti diyakini tidak muat menampung.

“Perlu dipikirkan langkah-langkah atau kebijakan baru untuk bisa menampung sekaligus mengoptimalkan manfaat dana repatriasi sehingga pengampunan pajak itu bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya. (Bsi/k43)

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

“Nanti lima manajemen investasi akan kita tunjuk, tapi bank tetap menjadi pintu masuk. Namun, tidak semua akan menjadi deposito bank. Bisa dilarikan ke SBN, saham yang di-lock-up, venture capital fund, serta obligasi BUMN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (23/5/2016).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Instrumen-instrumen tersebut akan saling berkaitan. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan akan membuat dana yang sudah masuk akan tetap tinggal selamanya di Tanah Air. Sehingga, tidak ada pelarian lagi ke luar negeri setelah masa penahanan (holding period) selesai.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, seperti diketahui, harta hasil repatriasi harus diinvestasikan ke Tanah Air minimal tiga tahun. Dalam setahun, instrumen investasi yang digunakan berupa surat berharga negara, obligasi BUMN, atau investasi keuangan pada bank yang nantinya ditunjuk oleh menteri.

Mulai tahun kedua, ada instrumen investasi lainnya yang bisa digunakan yaitu obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada pula investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Selanjutnya, investasi di sektor properti serta investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas pemerintah. Sektor prioritas ini akan dijelaskan lebih detil melalui Peraturan Menteri Keuangan. Namun, Bambang menyebut sektor manufaktur, jasa, dan infrastruktur lah yang berpeluang menjadi prioritas.

Dengan adanya dana hasil repatriasi ini, ujarnya, akan memberikan dampak positif bagi indikator makroekonomi. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memperkirakan adanya tambahan penerimaan pajak serta dana hasil repatriasi akan berdampak pada peningkatan laju produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,3%, inflasi 0%, kredit 2%, dan penguatan nilai tukar Rp150 pada tahun ini.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Sementara, untuk 2017, akan ada peningkatan laju PDB 0,3%, inflasi 0,3%, kredit 4,2%, serta peningkatan nilai tukar rupiah Rp120. Dampak makroekonomi ini terlihat estimasi penerimaan pajak yang masuk sekitar Rp53,4 triliun dan dana repatriasi sekitar Rp560 triliun.

Tidak Muat

Terkait dengan wadah penampungan dana repatriasi, pihaknya berpendapat special deposite account dan trustee bisa menjadi pilihan untuk mencegah perpindahan dana ke luar negeri sebelum waktunya. Di satu sisi, pemilik dana tetap bisa mempunyai pilihan untuk mengoptimalkan dana investasinya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Pemerintah, lanjutnya, perlu menciptakan sistem dan instrumen keuangan yang bisa mengalirkan investasi ke sektor riil. Misalnya obligasi properti untuk mendukung percepatan perumahan rakyat dan obligasi infrastruktur.

Namun, apabila dana repatriasi lebih dari perkiraan bank sentral, Agus mengimbau agar pemerintah mampu menciptakan pilihan instrumen lain karena obligasi infrastrukrur dan properti diyakini tidak muat menampung.

“Perlu dipikirkan langkah-langkah atau kebijakan baru untuk bisa menampung sekaligus mengoptimalkan manfaat dana repatriasi sehingga pengampunan pajak itu bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya. (Bsi/k43)

Baca Juga: Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya
Topik : dana repatriasi, manajer investasi, tax amnesty
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK