KINERJA FISKAL

Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Dian Kurniati | Jumat, 09 Juli 2021 | 16:35 WIB
Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Ilustrasi. Petugas medis melakukan tes cepat antigen Covid-19 kepada pengemudi saat operasi gabungan penyekatan PPKM Darurat di pintu keluar Gerbang Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/7/2021).  ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan optimistis penanganan lonjakan kasus Covid-19 tidak akan menyebabkan defisit APBN melebar dari proyeksi 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan kondisi fiskal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi tahun lalu. Hal itu misalnya tercermin dari penerimaan negara, terutama perpajakan, yang sudah tumbuh positif pada semester I/2021.

"Ingat, pada 2020, penerimaan pajak drop cukup dalam. Namun, tahun ini, penerimaan negara khususnya perpajakan kita relatif jauh lebih baik dari tahun lalu," katanya melalui konferensi video, Jumat (9/7/2021).

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Febrio mengatakan pemerintah mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola APBN pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga agar defisit APBN tetap terkendali.

Menurut Febrio, kinerja APBN sepanjang paruh pertama 2021 jauh lebih baik ketimbang tahun lalu. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak sudah mencatatkan pertumbuhan positif 4,89%.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai masih konsisten positif. Dengan membaiknya penerimaan negara, dia menilai defisit APBN juga akan terus berada pada zona yang aman.

Baca Juga:
Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

Di tengah memburuknya pandemi Covid-19, Febrio menjelaskan strategi pertama yakni melakukan refocusing anggaran. Melalui metode ini, pemerintah dapat memastikan belanja negara tidak naik tetapi kebutuhan anggaran yang substansial tetap terpenuhi.

Jika pada akhirnya harus menambah belanja, pemerintah tetap akan membuka ruang tersebut karena masih dalam kondisi ketidakpastian. "Tapi untuk saat ini, amankah APBN kita? Aman," ujarnya.

Secara umum, pendapatan negara pada semester I/2021 sudah mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1% dari periode yang sama 2020. Realisasi tersebut setara dengan 50,9% dari target Rp1.743,6 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara pada semester I/2021 telah mencapai Rp1.170,1 triliun atau 42,5% dari pagu Rp2.750 triliun. Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN tercatat mencapai Rp283,2 triliun atau setara 1,72% terhadap PDB. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Rabu, 27 Maret 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Februari 2024, DJP Jakbar Sudah Kumpulkan Pajak Rp 10 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk