Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Positif, APBN Dinilai Aman Meski Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Ilustrasi. Petugas medis melakukan tes cepat antigen Covid-19 kepada pengemudi saat operasi gabungan penyekatan PPKM Darurat di pintu keluar Gerbang Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/7/2021).  ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan optimistis penanganan lonjakan kasus Covid-19 tidak akan menyebabkan defisit APBN melebar dari proyeksi 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan kondisi fiskal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi tahun lalu. Hal itu misalnya tercermin dari penerimaan negara, terutama perpajakan, yang sudah tumbuh positif pada semester I/2021.

"Ingat, pada 2020, penerimaan pajak drop cukup dalam. Namun, tahun ini, penerimaan negara khususnya perpajakan kita relatif jauh lebih baik dari tahun lalu," katanya melalui konferensi video, Jumat (9/7/2021).

Baca Juga: Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

Febrio mengatakan pemerintah mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola APBN pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga agar defisit APBN tetap terkendali.

Menurut Febrio, kinerja APBN sepanjang paruh pertama 2021 jauh lebih baik ketimbang tahun lalu. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak sudah mencatatkan pertumbuhan positif 4,89%.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai masih konsisten positif. Dengan membaiknya penerimaan negara, dia menilai defisit APBN juga akan terus berada pada zona yang aman.

Baca Juga: Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Di tengah memburuknya pandemi Covid-19, Febrio menjelaskan strategi pertama yakni melakukan refocusing anggaran. Melalui metode ini, pemerintah dapat memastikan belanja negara tidak naik tetapi kebutuhan anggaran yang substansial tetap terpenuhi.

Jika pada akhirnya harus menambah belanja, pemerintah tetap akan membuka ruang tersebut karena masih dalam kondisi ketidakpastian. "Tapi untuk saat ini, amankah APBN kita? Aman," ujarnya.

Secara umum, pendapatan negara pada semester I/2021 sudah mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1% dari periode yang sama 2020. Realisasi tersebut setara dengan 50,9% dari target Rp1.743,6 triliun.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Di sisi lain, realisasi belanja negara pada semester I/2021 telah mencapai Rp1.170,1 triliun atau 42,5% dari pagu Rp2.750 triliun. Dengan performa pendapatan negara dan belanja negara itu, defisit APBN tercatat mencapai Rp283,2 triliun atau setara 1,72% terhadap PDB. (kaw)

Topik : kinerja fiskal, APBN Kita, APBN 2021, penerimaan pajak, defisit anggaran, BKF, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 10:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Baru Beroperasi, 18 KPP Madya Ini Raup Penerimaan Pajak Rp42,7 Triliun

Rabu, 15 September 2021 | 12:30 WIB
KOTA PADANG

Genjot Pajak Daerah, Tapping Box Dipasang di Hotel dan Restoran

Selasa, 14 September 2021 | 11:15 WIB
KABUPATEN GARUT

Wah! Hotel dan Restoran Ini Tetap Setor Pajak Full 100% Meski Pandemi

Senin, 13 September 2021 | 21:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax