Berita
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Pajak Dividen Dihapus, Ini Untung Ruginya

A+
A-
36
A+
A-
36
Pajak Dividen Dihapus, Ini Untung Ruginya

Narasumber dan peserta dalam diskusi virtual bertajuk 'Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?' yang digelar Lokataru Foundation, Rabu (1/7/2020). (tangkapan dari media sosial)

JAKARTA, DDTCNews—Omnibus Law Perpajakan menawarkan kebijakan baru berupa penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri. Aspek ini menjadi salah satu pembahasan kunci dalam diskusi virtual yang digagas oleh Lokataru Foundation.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan geliat investasi di dalam negeri.

"Dengan sistem PPh final 10% untuk dividen yang saat ini berlaku, menjadikan Indonesia memiliki tarif pajak efektif paling tinggi di ASEAN," katanya dalam diskusi virtual Lokataru Foundation, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Meski begitu, penghapusan PPh dividen dalam negeri dan luar negeri ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi, penghapusan berdampak positif untuk menekan tarif pajak efektif bagi pelaku usaha di dalam negeri.

Selain menjadi daya tarik untuk meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri, lanjutnya, penghapusan PPh dividen juga berpotensi menghilangkan pajak berganda dan mengurangi intensi wajib pajak untuk menghindari pajak.

“Dengan sistem yang berlaku sekarang cenderung membuat wajib pajak menghindari pengenaan pajak dividen. Perusahaan juga cenderung memperbesar jumlah laba ditahan atau retain earnings dan memperkecil porsi pembagian dividen,” tutur Bawono.

Baca Juga: Mau Tahu Update Vaksin Covid-19? Ini Penjelasan Pemerintah

Selain itu, lanjutnya, PPh final atas dividen juga kerap menjadi pemantik skema re-routing investment, dividen terselubung, dan mengaburkan pengendali atas penerima manfaat atau beneficial owner.

Di sisi lainnya, penghapusan PPh dividen berpotensi menggerus penerimaan negara. Menurut Bawono, penerimaan yang hilang harus dapat diantisipasi demi menjamin keberlangsungan penerimaan negara dalam membiayai pembangunan.

“Oleh karena itu penting agar investasi yang dihasilkan dengan relaksasi dapat langsung terasa di sektor riil,” ujarnya.

Baca Juga: Pajak Karbon Uni Eropa Disebut Tidak Sesuai Aturan WTO

Lebih lanjut, Bawono juga menilai ada baiknya kebijakan yang ada di Omnibus Law Perpajakan untuk dimasukkan ke dalam revisi UU perpajakan lainnya seperti UU KUP, UU PPh dan UU PPN agar reformasi perpajakan secara komprehensif bisa terwujud. (rig)

Topik : pajak dividen, pajak penghasilan, omnibus law perpajakan, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Kamis, 02 Juli 2020 | 07:55 WIB
Informasi yang sangat bagus sekali. Membuka pikiran saya tentang mengapa pajak dividen di Indonesia dihapuskan di omnibus law
1
artikel terkait
Kamis, 30 Juli 2020 | 16:32 WIB
ISLE OF MAN
Kamis, 30 Juli 2020 | 14:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 12:32 WIB
PENERIMAAN CPNS
berita pilihan
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:14 WIB
PANDEMI COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA