Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Dividen Dihapus, Ini Untung Ruginya

A+
A-
39
A+
A-
39
Pajak Dividen Dihapus, Ini Untung Ruginya

Narasumber dan peserta dalam diskusi virtual bertajuk 'Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?' yang digelar Lokataru Foundation, Rabu (1/7/2020). (tangkapan dari media sosial)

JAKARTA, DDTCNews—Omnibus Law Perpajakan menawarkan kebijakan baru berupa penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri. Aspek ini menjadi salah satu pembahasan kunci dalam diskusi virtual yang digagas oleh Lokataru Foundation.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan geliat investasi di dalam negeri.

"Dengan sistem PPh final 10% untuk dividen yang saat ini berlaku, menjadikan Indonesia memiliki tarif pajak efektif paling tinggi di ASEAN," katanya dalam diskusi virtual Lokataru Foundation, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Buat PNS! Pemerintah Buka Seleksi Dua Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Meski begitu, penghapusan PPh dividen dalam negeri dan luar negeri ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi, penghapusan berdampak positif untuk menekan tarif pajak efektif bagi pelaku usaha di dalam negeri.

Selain menjadi daya tarik untuk meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri, lanjutnya, penghapusan PPh dividen juga berpotensi menghilangkan pajak berganda dan mengurangi intensi wajib pajak untuk menghindari pajak.

“Dengan sistem yang berlaku sekarang cenderung membuat wajib pajak menghindari pengenaan pajak dividen. Perusahaan juga cenderung memperbesar jumlah laba ditahan atau retain earnings dan memperkecil porsi pembagian dividen,” tutur Bawono.

Baca Juga: Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

Selain itu, lanjutnya, PPh final atas dividen juga kerap menjadi pemantik skema re-routing investment, dividen terselubung, dan mengaburkan pengendali atas penerima manfaat atau beneficial owner.

Di sisi lainnya, penghapusan PPh dividen berpotensi menggerus penerimaan negara. Menurut Bawono, penerimaan yang hilang harus dapat diantisipasi demi menjamin keberlangsungan penerimaan negara dalam membiayai pembangunan.

“Oleh karena itu penting agar investasi yang dihasilkan dengan relaksasi dapat langsung terasa di sektor riil,” ujarnya.

Baca Juga: Aturan Baru! Penghasilan Lembaga Haji Ini Resmi Bebas Pajak

Lebih lanjut, Bawono juga menilai ada baiknya kebijakan yang ada di Omnibus Law Perpajakan untuk dimasukkan ke dalam revisi UU perpajakan lainnya seperti UU KUP, UU PPh dan UU PPN agar reformasi perpajakan secara komprehensif bisa terwujud. (rig)

Topik : pajak dividen, pajak penghasilan, omnibus law perpajakan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Kamis, 02 Juli 2020 | 07:55 WIB
Informasi yang sangat bagus sekali. Membuka pikiran saya tentang mengapa pajak dividen di Indonesia dihapuskan di omnibus law
1
artikel terkait
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:30 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:16 WIB
KONSULTAN PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:15 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:15 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 12:30 WIB
KOTA BONTANG
Selasa, 02 Maret 2021 | 12:01 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:30 WIB
IRLANDIA
Selasa, 02 Maret 2021 | 11:10 WIB
BUTET KARTAREDJASA: