Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Dividen dan Obligasi Dipangkas, Ini Harapan Kemenkeu

A+
A-
4
A+
A-
4
Pajak Dividen dan Obligasi Dipangkas, Ini Harapan Kemenkeu

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2021 telah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi dari 20% menjadi 10%, serta mengecualian dividen dari objek PPh jika wajib pajak orang pribadi menginvestasikannya di dalam negeri.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan fasilitas itu akan membuat sektor keuangan Indonesia semakin menarik. Dalam jangka panjang, kebijakan itu akan mempercepat pengembangan sektor keuangan nasional.

"Memang rencana besar dari pemerintah untuk mengembangkan sektor keuangan ini dengan berbagai insentif, termasuk PPh [dividen], juga yang pajak untuk bunga obligasi, ini untuk percepatan pengembangan sektor keuangan," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga: Tuntaskan Dua Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Kata DJP

Deni mengatakan penurunan tarif pajak bunga obligasi akan mendorong masyarakat membeli surat berharga negara (SBN) dengan tenor lebih panjang. Sementara saat ini, sekitar 70-80% masih memilih bentuk investasi jangka pendek atau di bawah 3 tahun.

Jika permintaan SBN bertenor panjang meningkat, Deni menilai akan menguntungkan negara dalam pembiayaan APBN. Pasalnya, APBN lebih membutuhkan pembiayaan dengan tenor panjang untuk proyek tertentu yang dikerjakan secara multiyears, terutama pada bidang infrastruktur.

Pasal 3 ayat (3) PP No. 9/2021 mengatur tarif PPh bunga obligasi dari 20% menjadi 10%. Ada 3 jenis bunga obligasi yang bisa mendapatkan fasilitas pemangkasan tarif PPh tersebut. Pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

Baca Juga: Tarif Pajak Dipangkas, SBN Bertenor Panjang Bakal Lebih Diminati

Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Sementara pada pembebasan PPh dividen yang mensyaratkan diinvestasikan di dalam negeri, Deni menyebut SBN bisa menjadi alternatif yang menarik.

Bab III Pasal 4 PP No.9/2021, yang kemudian diikuti penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 mengatur pengecualian objek PPh berlaku untuk dividen menanamkan modalnya paling sedikit 30% dari laba setelah pajak.

Baca Juga: Dividen Dikecualikan dari Objek Pajak, Ini yang Dilakukan KSEI

Beleid itu juga menjelaskan 12 instrumen investasi yang dapat digunakan wajib pajak agar dividennya terbebas PPh. Pertama, dalam bentuk surat berharga negara (SBN) dan surat berharga syariah negara (SBSN).

Kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdaganganya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Keempat, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah.

Kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diawasi OJK. Keenam, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Ketujuh, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Daftar Keterangan yang Harus Tercantum dalam Faktur Pajak

Kedelapan, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Kesembilan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan.

Kesepuluh, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Kesebelas, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil. Kedua belas, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Deni menambahkan pengembangan sistem keuangan nasional akan berjalan lebih cepat jika pemerintah dan DPR mengesahkan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK).

Baca Juga: PKP Pedagang Eceran Resmi Mencakup Pelaku PMSE

"Salah satu pilar yang banyak diatur dalam RUU P2SK ini adalah untuk memperdalam pasar kita dan membuat pasar kita semakin efisien, dan terkait perlindungan konsumen," ujarnya. (Bsi)

Topik : PP 9/2021, pajak dividen, pajak obligasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL