Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Rilis Working Paper Soal Pajak & Pekerjaan Masa Depan

1
1

Tampilan depan working paper. 

JAKARTA, DDTCNews – Sistem perpajakan yang terkait dengan tenaga kerja ternyata mempengaruhi pilihan bentuk pekerjaan di sebuah negara.

Hal ini dipaparkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam working paper terbaru bertajuk ‘Taxation and The Future of Work’. Dalam working paper ini, OECD menjabarkan bagaimana sistem pajak mempengaruhi pilihan pekerjaan itu sendiri.

Working paper tersebut berangkat dari sorotan terkait perubahan dunia kerja yang sering muncul dalam diskusi kebijakan akhir-akhir ini. Banyak negara telah melihat peningkatan bentuk pekerjaan yang nonstandar. Salah satu pendorong fenomena itu adalah perkembangan teknologi.

Baca Juga: Menkeu AS Berharap Ada Kesepakatan Soal Pajak Digital di Pertemuan G20

Tidak ada definisi universal dari pekerjaan nonstandar. Sebagai gantinya, berbagai definisi pekerjaan nonstandar telah dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional. Menurut definisi OECD (2015), pekerjaan non-standar mencakup wirausaha (termasuk pekerja mandiri), kontrak sementara atau jangka waktu tertentu, dan kerja paruh waktu.

Fakta bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, adanya peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam angkatan kerja.Kedua, adanya kerugian karena mewakili penurunan kualitas pekerjaan yang didorong oleh automatisasi, globalisasi, dan peningkatan kekuatan pasar pengusaha besar.

“Perubahan ini juga menimbulkan masalah penting untuk sistem pajak,” kata OECD dalam working paper tersebut, seperti dikutip pada Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Soal Pajak Web Italia, Trump Diprediksi Bakal Lancarkan Aksi Balasan

Pajak yang berlaku bagi tenaga kerja – seperti pajak penghasilan pribadi dan kontribusi jaminan sosial – menjadi penyumbang penerimaan negara yang paling besar di mayoritas negara-negara OECD. Perbedaan pajak lintas jenis pekerjaan berpotensi memberi efek signifikan pada pasar tenaga kerja dan pendapatan negara.

Dalam working paper tersebut, OECD menyoroti pertanyaan penting sejauh mana peningkatan dalam beberapa bentuk pekerjaan yang tidak standar didorong oleh pertimbangan pajak. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah sistem pajak perlu beradaptasi dengan peningkatan pekerjaan nonstandar.

Pertanyaan utama yang menarik adalah apakah perlakuan pajak wirausaha berbeda dari pekerjaan standar. Working paper ini menilai apakah perlakuan yang berbeda memiliki manfaat ketika dievaluasi terhadap gagasan desain pajak yang baik.

Baca Juga: Pajak dan Pergerakan Penduduk Lintas Yurisdiksi

Setidaknya ada tiga hasil utama yang bisa diringkas dalam working paper tersebut. Pertama, perusahaan yang mengontrak tenaga kerja nonstandar menghadapi beban pajak yang lebih rendah dibandingkan merekrut pekerja standar.

“Di negara-negara yang punya perbedaan perlakuan pajak besar, misalnya Belanda dan Inggris, sistem pajak dapat menjadi pendorong peningkatan wirausaha,” jelas OECD.

Kedua, jenis kontrak yang meminimalkan biaya pajak tenaga kerja dapat bervariasi dari sisi upah dan faktor-faktor lain. Ini menjadi bagian dari daya tawar. Secara umum, perusahaan yang mengontrak tenaga kerja nonstandar menghadapi beban pajak yang lebih rendah di seluruh spektrum upah.

Baca Juga: OECD: Treaty Shopping Bakal Segera Berakhir

Ketiga, perusahaan mungkin memiliki kemampuan untuk mengurangi beban lebih lanjut dengan mengurangi biaya dan ketentuan pajak penghasilan badan terkait tenaga kerja dari basis pajak pendapatan perusahaan.

“Karena mereka dapat bervariasi berdasarkan bentuk pekerjaan, aturan deduksi merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menilai jenis kontrak sistem pajak mana yang mungkin memberikan insentif,” imbuh OECD.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI

Working paper tersebut berangkat dari sorotan terkait perubahan dunia kerja yang sering muncul dalam diskusi kebijakan akhir-akhir ini. Banyak negara telah melihat peningkatan bentuk pekerjaan yang nonstandar. Salah satu pendorong fenomena itu adalah perkembangan teknologi.

Baca Juga: Menkeu AS Berharap Ada Kesepakatan Soal Pajak Digital di Pertemuan G20

Tidak ada definisi universal dari pekerjaan nonstandar. Sebagai gantinya, berbagai definisi pekerjaan nonstandar telah dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional. Menurut definisi OECD (2015), pekerjaan non-standar mencakup wirausaha (termasuk pekerja mandiri), kontrak sementara atau jangka waktu tertentu, dan kerja paruh waktu.

Fakta bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, adanya peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam angkatan kerja.Kedua, adanya kerugian karena mewakili penurunan kualitas pekerjaan yang didorong oleh automatisasi, globalisasi, dan peningkatan kekuatan pasar pengusaha besar.

“Perubahan ini juga menimbulkan masalah penting untuk sistem pajak,” kata OECD dalam working paper tersebut, seperti dikutip pada Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Soal Pajak Web Italia, Trump Diprediksi Bakal Lancarkan Aksi Balasan

Pajak yang berlaku bagi tenaga kerja – seperti pajak penghasilan pribadi dan kontribusi jaminan sosial – menjadi penyumbang penerimaan negara yang paling besar di mayoritas negara-negara OECD. Perbedaan pajak lintas jenis pekerjaan berpotensi memberi efek signifikan pada pasar tenaga kerja dan pendapatan negara.

Dalam working paper tersebut, OECD menyoroti pertanyaan penting sejauh mana peningkatan dalam beberapa bentuk pekerjaan yang tidak standar didorong oleh pertimbangan pajak. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah sistem pajak perlu beradaptasi dengan peningkatan pekerjaan nonstandar.

Pertanyaan utama yang menarik adalah apakah perlakuan pajak wirausaha berbeda dari pekerjaan standar. Working paper ini menilai apakah perlakuan yang berbeda memiliki manfaat ketika dievaluasi terhadap gagasan desain pajak yang baik.

Baca Juga: Pajak dan Pergerakan Penduduk Lintas Yurisdiksi

Setidaknya ada tiga hasil utama yang bisa diringkas dalam working paper tersebut. Pertama, perusahaan yang mengontrak tenaga kerja nonstandar menghadapi beban pajak yang lebih rendah dibandingkan merekrut pekerja standar.

“Di negara-negara yang punya perbedaan perlakuan pajak besar, misalnya Belanda dan Inggris, sistem pajak dapat menjadi pendorong peningkatan wirausaha,” jelas OECD.

Kedua, jenis kontrak yang meminimalkan biaya pajak tenaga kerja dapat bervariasi dari sisi upah dan faktor-faktor lain. Ini menjadi bagian dari daya tawar. Secara umum, perusahaan yang mengontrak tenaga kerja nonstandar menghadapi beban pajak yang lebih rendah di seluruh spektrum upah.

Baca Juga: OECD: Treaty Shopping Bakal Segera Berakhir

Ketiga, perusahaan mungkin memiliki kemampuan untuk mengurangi beban lebih lanjut dengan mengurangi biaya dan ketentuan pajak penghasilan badan terkait tenaga kerja dari basis pajak pendapatan perusahaan.

“Karena mereka dapat bervariasi berdasarkan bentuk pekerjaan, aturan deduksi merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menilai jenis kontrak sistem pajak mana yang mungkin memberikan insentif,” imbuh OECD.

Baca Juga: Kumpulkan Penerimaan, OECD: Sekarang Otoritas Pajak Dunia Pakai AEoI
Topik : OECD, pajak penghasilan, teknologi, working paper
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA