KEBIJAKAN PAJAK

NIK-NPWP Dipadankan Pemberi Kerja, Karyawan Diimbau Cek DJP Online

Muhamad Wildan | Kamis, 07 Desember 2023 | 09:15 WIB
NIK-NPWP Dipadankan Pemberi Kerja, Karyawan Diimbau Cek DJP Online

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak pemberi kerja dapat melakukan pemadanan atas nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik wajib pajak orang pribadi karyawan.

Apabila NIK dan NPWP sudah dipadankan dan dinyatakan valid, wajib pajak orang pribadi karyawan tidak perlu lagi melakukan pemadanan secara mandiri lewat akun DJP Online.

"Jika pemberi kerja telah melakukan pemadanan NIK-NPWP untuk semua karyawannya maka karyawan tidak perlu lagi memadankan kembali pada djponline.pajak.go.id," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Meski demikian, lanjut Dwi, setiap wajib pajak orang pribadi diimbau untuk tetap mengecek akunnya memastikan guna memastikan NIK dan NPWP sudah dipadankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk memastikan apakah sudah padan atau belum, diimbau tiap wajib pajak melakukan pengecekan mandiri pada portal tersebut," tuturnya.

Sebagai informasi, NIK resmi digunakan sebagai NPWP terhitung sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan PMK 112/2022. Namun, penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP baru mulai pertengahan 2024 atau bersamaan dengan implementasi coretax administration system.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selain menunggu coretax administration system, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP diputuskan mulai pertengahan 2024 juga untuk memberikan waktu kepada wajib pajak dan pihak lain untuk beradaptasi.

Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi yang NIK-nya belum valid masih memiliki waktu untuk melakukan validasi dengan cara memadankan NIK dengan NPWP melalui DJP Online.

Hingga 22 November 2023, sudah ada 59,3 juta NIK yang sudah padan dengan NPWP. Adapun jumlah NPWP yang terekam dalam sistem DJP mencapai 72 juta NPWP. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu