Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Disebut Curi Penerimaan Pajak dari Tetangganya

A+
A-
2
A+
A-
2
Negara Ini Disebut Curi Penerimaan Pajak dari Tetangganya

Joseph E. Stiglitz. (weforum.org)

DUBLIN, DDTCNews – Ekonom peraih Penghargaan Nobel Joseph E. Stiglitz menyebut Irlandia sebagai tetangga yang buruk karena 'mencuri' penerimaan pajak dari sesama negara anggota Uni Eropa.

Joseph E. Stiglitz menuturkan rezim pajak yang berlaku di Irlandia memiliki dampak signifikan terhadap hilangnya potensi penerimaan pajak dari negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, sistem yang dijalankan Irlandia membuka ruang pengalihan laba dari perusahaan multinasional.

“Sebagian besar penerimaan pajak yang didapat Irlandia adalah 'hasil pencurian' penerimaan pajak dari tetangganya negara anggota Uni Eropa," katanya, dikutip pada Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Menurutnya, terdapat kekurangan dalam rezim pajak yang dianut Irlandia. Dia menjelaskan sistem tersebut mampu mengalihkan banyak pendapatan dari negara lain.

Namun, pada saat yang bersamaan, pemerintah Irlandia hanya mendapatkan sedikit penerimaan dari pengalihan laba tersebut. Hal ini terjadi karena tarif rendah yang diberlakukan pemerintah, khususnya untuk PPh badan dengan tarif 12,5%.

"Uni Eropa harus mengatasi masalah ini," ujarnya.

Baca Juga: Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

Sementara itu, Komisioner Eropa Bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan proposal Amerika Serikat (AS) mengenai penerapan pajak minimum global sebesar 21% menjadi instrumen yang akan menguntungkan Uni Eropa.

Menurutnya, proposal tersebut akan meningkatkan desakan adanya perubahan kebijakan perpajakan di Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa menghadapi kesulitan internal saat hendak melakukan konsolidasi kebijakan pajak.

Aturan menyebutkan perlu adanya dukungan suara bulat jika menyangkut kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, Irlandia memiliki posisi politik yang kuat dalam menetapkan kebijakan perpajakannya meskipun rentan digunakan sebagai instrumen pengalihan laba perusahaan multinasional.

Baca Juga: Soal Konsensus Pajak Global, Irlandia Minta Kepastian dari AS

"Kami memiliki aturan suara bulat tentang perpajakan. Saya cukup optimistis dorongan global ini akan memungkinkan kami untuk mengatasi kesulitan internal," ungkapnya seperti dilansir independent.ie. (kaw)

Topik : Irlandia, Uni Eropa, PPh badan, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 18:00 WIB
POLANDIA

Perusahaan Jumbo Berstatus PPh Badan Nihil Bakal Kena Pajak Tambahan

Kamis, 09 September 2021 | 15:20 WIB
RAPBN 2022

Naik, Penerimaan Perpajakan 2022 Disepakati Rp1.510 Triliun

Kamis, 09 September 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU

Amankan Penerimaan Pajak, Pemda Gencarkan Penegakan Hukum

Rabu, 08 September 2021 | 17:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Eksistensi Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax