Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Mumpung Santer Bahas Penambahan KPP Madya, Sebenarnya, Apa Itu KPP?

A+
A-
7
A+
A-
7
Mumpung Santer Bahas Penambahan KPP Madya, Sebenarnya, Apa Itu KPP?

Ilustrasi. (DDTCNews)

PENAMBAHAN jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya menjadi topik yang santer diberitakan akhir-akhir ini. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan merupakan salah satu alasan yang diutarakan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui penambahan sekitar 18 KPP Madya baru.

Melalui penambahan jumlah KPP Madya, tata kerja fiskus diestimasi semakin jelas dalam konteks pengumpulan penerimaan. Dengan demikian, kinerja fiskus diharapkan menjadi lebih fokus dan memberikan efek domino pada performa DJP untuk mengumpulkan penerimaan dalam jangka panjang.

Kebijakan ini membuat sebagian wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar akan dikumpulkan di KPP Madya. Baca cara penetapan WP yang masuk KPP Madya di sini. Sementara itu, KPP Pratama akan menjadi garda terdepan dalam kegiatan ekstensifikasi atau menambah wajib pajak baru.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KPP? Selain itu ada berapa jenis KPP yang ada di Indonesia?

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.01/2017, KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Sebagai unit kerja dari DJP, KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar.

Jenis-Jenis KPP

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

MENGACU pada Pasal 53 beleid tersebut, terdapat 3 jenis KPP, yang dibedakan berdasarkan segmentasi WP yang dilayani, yaitu pertama, KPP WP Besar. Adapun yang dimaksud dengan KPP WP Besar adalah KPP yang khusus mengadministrasikan atau menangani WP besar dalam skala nasional.

KPP WP Besar biasanya juga dikenal dengan sebutan Large Tax Office (LTO). Sementara itu, berdasarkan pada lampiran PMK No.210/PMK.01/2017 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2018, KPP WP Besar ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu:

  • KPP WP Besar Satu. KPP ini menangani WP badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan;
  • KPP WP Besar Dua. KPP ini menaungi WP badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan serta jasa keuangan;
  • KPP WP Besar Tiga. KPP ini mengadministrasi WP BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan
  • KPP WP Besar Empat. KPP diperuntukkan bagi WP BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan WP besar orang pribadi.

Kedua, KPP Madya. Secara sederhana, KPP Madya dapat diartikan sebagai KPP yang mengurusi wajib pajak badan dengan penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten/kota. Contohnya, ada KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Surabaya dan KPP Madya Malang.

Baca Juga: Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Secara lebih luas, KPP Madya adalah KPP yang mengadministrasikan WP besar di tingkat regional dan WP besar khusus, meliputi WP badan dan orang asing, WP penanaman modal asing (PMA), serta WP perusahaan masuk bursa.

Hal ini berarti, selain KPP Madya yang tersebar di setiap kota, terdapat pula KPP Madya yang bernaung di bawah Kanwil Jakarta Khusus. KPP ini yang biasanya disebut dengan KPP Khusus, yang semuanya berlokasi di Jakarta.

Secara lebih terperinci, berdasarkan lampiran PMK No.210/PMK.01/2017 dan Peraturan Dirjen Pajak No.10/PJ/2018, terdapat 9 jenis KPP Khusus yang dibagi berdasarkan administrasi yang didelegasikan. Berikut perinciannya:

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB), melayani WP yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
  • KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Satu, melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam;
  • KPP PMA Dua, melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri logam dan mesin;
  • KPP PMA Tiga, untuk WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor pertambangan dan perdagangan;
  • KPP PMA Empat, ditujukan untuk WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor industri tekstil, makanan dan kayu;
  • KPP PMA Lima, bertugas melayani WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;
  • KPP PMA Enam, memberikan layanan pada WP PMA yang tidak masuk bursa di sektor jasa tertentu;
  • KPP Badan dan Orang Asing, menaungi WP bentuk usaha tetap (BUT) yang berkedudukan Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Jakarta; dan
  • KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk WP Migas.

Ketiga, KPP Pratama. KPP Pratama adalah KPP yang menangani wajib pajak lokasi. KPP yang juga disebut Small Tax Office (STO) ini adalah KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dibandingkan dengan KPP WP Besar dan KPP Madya maka KPP Pratama memiliki dan menangani wajib pajak dengan jumlah lebih besar. Hal ini menjadi lumrah mengingat WP yang ditangani KPP Pratama merupakan WP yang tidak tercakup sebagai WP besar, yang secara kuantitasnya jauh lebih tinggi.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, ketiga jenis KPP ini melayani WP yang berbeda berdasarkan segmentasi tertentu. Adapun segmentasi pelayanan KPP ini berdasarkan pada besaran penghasilan serta jenis WP atau bahkan jenis usahanya.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Hal yang perlu digaris bawahi, baik KPP WP Besar, KPP Madya, maupun KPP Pratama melayani administrasi terkait dengan pajak pusat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dengan demikian, KPP tidak memberikan pelayanan terkait dengan pajak daerah seperti pajak kendaraan atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Wewenang terkait pajak daerah berada di tangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dinas sejenis yang biasanya penyebutannya berbeda pada tiap daerah. Oleh karena itu, sesuaikan keperluan pajak Anda. Jangan sampai salah masuk kantor pajak. (kaw)

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP
Topik : KPP Madya, KPP Pratama, KPP WP Besar, pelayanan pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut SPT Harus Diisi Benar, Lengkap, dan Jelas! Ini Maksudnya

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:59 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:42 WIB
PELAPORAN SPT

Siap-Siap, Wajib Pajak Bakal Terima Email Blast Lagi dari DJP

Kamis, 13 Januari 2022 | 18:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Wajib Pajak Soal Waktu Pengembalian SPOP Elektronik PBB

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak