Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Meski Sedang Perang, Kinerja Penerimaan Pajak Rusia Tetap Moncer

A+
A-
0
A+
A-
0
Meski Sedang Perang, Kinerja Penerimaan Pajak Rusia Tetap Moncer

Ilustrasi. Petir menyambar di dekat gedung Universitas Negeri Moskwa saat sebuah badai petir di Moskwa, Rusia, Selasa (5/7/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Maxim Shemetov/rwa/NBL).

MOSKWA, DDTCNews – Seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia, Rusia berhasil mencetak pertumbuhan realisasi penerimaan pajak konsolidasi sebesar 31% hingga April 2022 dari realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Federal Tax Service, moncernya realisasi penerimaan tersebut juga diikuti oleh penerimaan pemerintah pusat. Hingga Mei 2022, pertumbuhan penerimaan pemerintah pusat sudah mencapai 31%.

“Kira-kira setengah dari pendapatan pemerintah pusat dan seperlima dari penerimaan pajak konsolidasi berasal dari sektor minyak dan gas,” demikian laporan pemberitaan dari forbes.com, seperti dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Berdasarkan catatan Federal Tax Service, peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) berkorelasi dengan kenaikan harga minyak dunia. Dalam 4 tahun terakhir, dampak kenaikan harga minyak terhadap penerimaan makin signifikan.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan tren tersebut. Pertama, penerimaan negara dari sektor migas berbentuk dolar. Kedua, upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengeruk penerimaan negara lebih besar dari sektor migas sejak 2001 membuahkan hasil.

Salah satu upaya Putin dan menteri keuangannya kala itu ialah melakukan banyak penyesuaian aturan di undang-undang perpajakan dalam meningkatkan penerimaan. Setelah itu, presiden kemudian fokus dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Kasus Mikhail Khodorkovsky menjadi contoh yang tepat. Sempat menjadi salah satu orang terkaya di Rusia, ia ditangkap pada 2003 dan mendekam di penjara selama 10 tahun karena terbukti menghindari pajak melalui perusahaannya kala itu Yukos.

Gara-gara kasus tersebut, kebijakan perusahaan minyak mengenai pajak berubah saat mempekerjakan konsultan pajak. Mereka lebih memilih patuh untuk memenuhi seluruh kewajiban pajak ketimbang mengoptimalkan pembayaran pajak.

“Alih-alih mengambil saran mengenai cara mengoptimalkan pembayaran pajak, prioritas perusahaan minyak bergeser untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka terpenuhi sejalan dengan undang-undang perpajakan yang ada,” sebut Adnan Vatansever dalam bukunya Oil in Putin’s Russia. (rig)

Baca Juga: Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : rusia, pajak, pajak internasional, harga minyak, sektor migas, pendapatan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-26/PJ/2020

Publik Bisa Panggil Pegawai DJP untuk Bantu Isi SPT, Begini Caranya

Jum'at, 03 Februari 2023 | 12:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Rangkuman UU Pajak Pasca Terbitnya Perpu 2/2022? Simak di Sini

Jum'at, 03 Februari 2023 | 11:07 WIB
KABUPATEN TRENGGALEK

Bupati Ini Ajak Warga Validasi NIK-NPWP Biar Urusan Pajak Lebih Mudah

Jum'at, 03 Februari 2023 | 11:05 WIB
DITJEN PAJAK

Pengumuman untuk Wajib Pajak Soal Penipuan yang Mengatasnamakan DJP

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak untuk Indonesia Merdeka Internet!