Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menyambut Desentralisasi Fiskal 2.0

A+
A-
2
A+
A-
2
Menyambut Desentralisasi Fiskal 2.0

Ilustrasi.

SITUASI yang dibangun pemerintah saat menyodorkan RUU HKPD kepada DPR adalah adanya urgensi redesain kebijakan desentralisasi fiskal. Urgensi tersebut dimunculkan bersamaan dengan hasil evaluasi 2 dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal yang masih menyisakan beberapa tantangan.

Bukan sebagai upaya untuk melakukan resentralisasi. Setidaknya pernyataan itulah yang beberapa kali dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan DPR.

Pemerintah menegaskan kembali desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia lebih mengarah pada desentralisasi dari sisi belanja (expenditure assignment). Sementara itu, sisi pendapatan (revenue assignment) masih relatif terfokus di pusat.

Baca Juga: Tinggal 3 Hari, Jangan Lewatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Pilihan desentralisasi yang menitikberatkan pada kewenangan belanja tersebut dilatarbelakangi adanya ketimpangan potensi antardaerah, efisiensi pemungutan, dan urgensi peran pusat dalam melaksanakan redistribusi.

Sebagai pendukung arah kebijakan tersebut, pemerintah juga menyampaikan diskursus terkini terkait dengan desentralisasi fiskal yang dikenal dengan Second Generation of Fiscal Federalism (SGFF). Fokus SGFF bukan pada sumber keuangan, melainkan output dan outcome yang ingin dicapai.

Ditambah lagi, pemerintah mengutip penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 yang menyatakan walaupun angka kemandirian fiskal daerah masih cukup rendah, kualitas desentralisasi fiskal dikategorikan sangat baik.

Baca Juga: Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Oleh karena itu, dalam RUU HKPD, fokus pemerintah lebih banyak pada penguatan disiplin belanja daerah dan penerapan target kinerja dalam transfer ke daerah. Sasarannya adalah mencapai tujuan bernegara, yakni pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI.

Pertanyaannya, apakah kemandirian fiskal daerah tidak lagi relevan?

Dalam laporan riset bertajuk Local Taxation: The Options and The Arguments yang ditulis Michael Ridge and Stephen Smith dinyatakan pengurangan ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer sangat penting untuk akan meningkatkan otonomi itu sendiri.

Baca Juga: Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Nyatanya, selama 20 tahun terakhir, fiskal daerah tak kunjung mandiri. Melihat kondisi ini, agaknya pemerintah ingin mengubah arah kebijakan. Apalagi, UU Cipta Kerja – yang lebih banyak mengusung semangat kemudahan berusaha – telah disahkan.

Kapasitas daerah tetap diupayakan meningkat. Namun, dalam RUU HKPD, pemerintah mendorong local taxing power secara terukur dan hati-hati dengan tetap menjaga perekonomian. Artinya, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dijaga tetap sejalan dengan tujuan bernegara.

Pemerintah pusat terlihat ingin mengupayakan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah ingin mendudukkan kembali posisi transfer ke daerah serta PDRD merupakan satu-kesatuan dalam konteks pengaturan HKPD.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Hal ini juga sejalan dengan adanya usulan konsolidasi struktur PDRD, perluasan basis pajak seperti melalui opsen pajak, serta harmonisasi pengaturan sejalan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam konsolidasi struktur PDRD, ada reklasifikasi 5 jenis pajak daerah berbasis konsumsi menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Salah satu tujuannya adalah menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari duplikasi pemungutan pajak.

Kemudian, opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebenarnya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Pemberian opsen pajak misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Penambahan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) untuk provinsi menjadi sumber penerimaan baru. Skema opsen pajak MBLB juga untuk memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

Penyederhanaan retribusi daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi daerah menjadi 3 jenis, yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Rasionalisasi sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dalam pengaturan PDRD, pemerintah pusat dapat menyesuaikan tarif. Pemerintah pusat juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda PDRD yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Kolaborasi itu juga masuk dalam formulasi dana bagi hasil (DBH). Alokasi DBH pada daerah penghasil dan nonpenghasil yang terdampak eksternalitas negatif. Kinerja daerah dalam optimalisasi penerimaan dan pemulihan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya alam (SDA) juga jadi acuan.

Sinergi dan kolaborasi yang dikedepankan pemerintah dalam RUU HKPD tentu saja patut diapresiasi. Langkah ini menjadi jalan tengah upaya optimalisasi tanpa memperlebar disparitas pendapatan antardaerah. Selain itu, biaya administrasi pajak juga lebih efektif.

OECD dalam Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers juga menyatakan peningkatan disparitas pendapatan dan penurunan efektivitas biaya administrasi pajak dari otoritas menjadi beberapa risiko upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Baca Juga: Berlaku Hingga Akhir Tahun, Ada Penghapusan Denda untuk 9 Jenis Pajak

Adanya sinergi dan kolaborasi menjadikan risiko itu bisa diminimalisasi. Tujuan dari desentralisasi fiskal pun harapannya bisa terwujud. Seharusnya langkah ini tidak dilihat sebagai upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah daerah. (kaw)

Topik : tajuk, tajuk pajak, RUU HKPD, pajak daerah, retribusi daerah, PDRD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak