Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

1
1

JAKARTA, DDTCNews – Pelemahan ekonomi global mulai berdampak pada perekonomian nasional. Indikasi ini, diklaim pemerintah, terlihat dari kinerja fiskal hingga akhir April 2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (17/5/2019).

Saat merilis APBN Kita terkait data kinerja APBN 2019 hingga akhir April, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mulai mewaspadai indikasi pelemahan ekonomi nasional yang tercermin dari lesunya realisasi pendapatan negara.

“Kami melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan yang terefleksi dalam penerimaan pajak yang tumbuh melemah. Ekonomi mengalami tekanan dan melemah, tapi tidak masuk zona negatif. Kami harus mulai waspada,” jelasnya.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Realisasi ini hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pendapatan negara per akhir April 2018 tercatat tumbuh 13,3%.

Adapun realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2019 tercatat hanya mampu tumbuh 1,02% secara tahunan. Performa ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,89%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah
  • Defisit Anggaran Sudah 0,63% PDB

Lesunya kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 membuat realisasi defisit APBN sudah mencapai Rp101,04 triliun atau 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN baru mencapai Rp54,9 triliun atau 0,37% PDB.

Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi defisit tersebut dinilai stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp102 triliun, lantaran peningkatan pos penerimaan dan belanja seimbang. Dia memastikan bahwa posisi defisit anggaran akan terus dijaga agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 1,84% dari PDB.

“Realisasi defisit APBN masih terkendali,” ujarnya.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif
  • Terpapar Efek Restitusi dan Impor

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan hingga April 2019.Pertama, adanya kebijakan restitusi dipercepat. Kedua, melemahnya kegiatan impor.

“Pertumbuhan penerimaan tidak sama seperti tahun lalu alasan utama adalah restitusi yang dipercepat. Selain itu, impor melambat secara drastis dari tahun lalu karena faktor policy pemerintah,” katanya.

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang mulai memanas telah berimbas pada nilai tukar rupiah dan kinerja perdagangan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6%. Dosis kebijakan moneter ini diyakini masih cukup akomodatif untuk memacu perekonomian nasional.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak
  • Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds

Prospek positif pasar Jepang memicu pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen atau yang sering disebut Samurai Bonds senilai 177 miliar yen. Kali ini, pemerintah mengemisi Samurai Bonds bertenor panjang yakni 15 tahun dan 2- tahun.

“Ini merupakan respons dari indikasi adanya permintaan dari para investor Jepang. Pasar Jepang relatif stabil,” kata Direktur SUN Loto S. Ginting.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

“Kami melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan yang terefleksi dalam penerimaan pajak yang tumbuh melemah. Ekonomi mengalami tekanan dan melemah, tapi tidak masuk zona negatif. Kami harus mulai waspada,” jelasnya.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Realisasi ini hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pendapatan negara per akhir April 2018 tercatat tumbuh 13,3%.

Adapun realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2019 tercatat hanya mampu tumbuh 1,02% secara tahunan. Performa ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,89%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan Nunggu-nunggu, Ini Perintah
  • Defisit Anggaran Sudah 0,63% PDB

Lesunya kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 membuat realisasi defisit APBN sudah mencapai Rp101,04 triliun atau 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN baru mencapai Rp54,9 triliun atau 0,37% PDB.

Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi defisit tersebut dinilai stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp102 triliun, lantaran peningkatan pos penerimaan dan belanja seimbang. Dia memastikan bahwa posisi defisit anggaran akan terus dijaga agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 1,84% dari PDB.

“Realisasi defisit APBN masih terkendali,” ujarnya.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif
  • Terpapar Efek Restitusi dan Impor

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan hingga April 2019.Pertama, adanya kebijakan restitusi dipercepat. Kedua, melemahnya kegiatan impor.

“Pertumbuhan penerimaan tidak sama seperti tahun lalu alasan utama adalah restitusi yang dipercepat. Selain itu, impor melambat secara drastis dari tahun lalu karena faktor policy pemerintah,” katanya.

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang mulai memanas telah berimbas pada nilai tukar rupiah dan kinerja perdagangan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6%. Dosis kebijakan moneter ini diyakini masih cukup akomodatif untuk memacu perekonomian nasional.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak
  • Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds

Prospek positif pasar Jepang memicu pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen atau yang sering disebut Samurai Bonds senilai 177 miliar yen. Kali ini, pemerintah mengemisi Samurai Bonds bertenor panjang yakni 15 tahun dan 2- tahun.

“Ini merupakan respons dari indikasi adanya permintaan dari para investor Jepang. Pasar Jepang relatif stabil,” kata Direktur SUN Loto S. Ginting.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, defisit anggaran, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK