Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

PANDEMI Covid-19 merupakan peristiwa penyebaran virus corona 2019 yang hampir terjadi di seluruh negara dunia. Penyebaran virus corona menyebar luas di China ditandai saat kota Wuhan ditutup tanggal 23 Januari 2020.

Guna menangani dampak pandemi, berbagai upaya dilakukan Pemerintah China di antaranya memberikan insentif pajak. Penerapan insentif pajak China diuraikan dalam publikasi yang ditulis Diheng Xu berjudul The Implications of China’s Fiscal Measures Relating to the Covid-19 Pandemic.

Fokus utama China dari kebijakan insentif pajak terdiri atas empat aspek. Pertama, mendukung penahanan garda terdepan dengan memberlakukan pembebasan pajak penghasilan untuk karyawan lepas, tenaga kesehatan, bonus, serta persediaan medis untuk pengendalian Covid-19.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Kedua, mendukung persediaan dan kebutuhan pokok dengan memberikan pembebasan PPN untuk wajib pajak penyedia transportasi bahan baku, layanan pengiriman, layanan transportasi umum, penyedia jasa keselamatan, dan pembebasan bea masuk terkait impor alat kesehatan.

Ketiga, mendukung aksi peduli dalam bentuk donasi untuk meringankan dampak pandemi. Pengurangan pajak penghasilan diperbolehkan untuk sumbangan. Pembebasan untuk barang impor yang disumbangkan juga sudah diperluas.

Keempat, mendukung pembukaan kembali sarana pekerjaan dan produksi. Perusahaan yang terdampak pandemi akan diberikan perpanjangan kompensasi kerugian 5-8 tahun seperti jasa akomodasi, katering, hiburan, transportasi, dan jasa turis. Pembebasan PPN sementara atau penurunan tarif juga berlaku bagi perusahaan UMKM tergantung dari lokasi.

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Demi kelancaran insentif pajak, otoritas pajak China (China’s State Taxation Administration/STA) mengeluarkan pedoman berisi aturan pelaksanaan insentif terperinci untuk memudahkan perusahaan, terutama usaha kecil dan berpenghasilan rendah.

Selama pandemi, STA juga mulai mengadopsi sejumlah besar teknologi baru, terutama kecerdasan buatan untuk digunakan dalam memfasilitasi insentif. Tak ketinggalan, STA juga meningkatkan pengawasan dalam menjamin tujuan insentif pajak tercapai.

Kemudian, layanan wajib pajak nontatap muka juga diberlakukan. Wajib pajak bisa mengakses layanan daring melalui sistem elektronik secara mandiri. Tak menutup kemungkinan, layanan tanpa tatap muka ini akan berkembang secara pesat ke depannya.

Baca Juga: Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat

Di sisi lain, insentif pajak dianggap sebagai sarana pemerintah untuk campur tangan dan mengatur perekonomian. Metode pemberian insentif pajak yang berorientasi pada negara berperan penting dalam menjaga kehidupan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Meski integrasi ekonomi global tinggi, tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya menghindari risiko dan ketidakpastian karena pandemi. Stabilisasi masyarakat dan pemulihan ekonomi membutuhkan kepastian. Kepastian pajak mencakup makna perlindungan bagi wajib pajak dan sangat penting bagi sistem perpajakan.

Meski begitu, terdapat beberapa evaluasi terkait dengan penggunaan insentif pajak di antaranya proses pengambilan keputusan internal tidak sepenuhnya terlihat bagi pembayar pajak, meski publisitas STA yang luas diklaim telah meningkatkan transparansi.

Baca Juga: Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Selain itu, pengeluaran pajak untuk pandemi dapat menyimpang dari anggaran mengingat ketidakpastian pandemi global. Statistik China menunjukkan pendapatan pajak kuartal pertama tahun 2020 turun 14,3% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Situasi itu mengimplikasikan bahwa pemerintah menghadapi tekanan pada pendapatan dan pengeluaran. Hasil yang buruk akan membuat pemerintah berakhir dengan defisit yang signifikan dan hilangnya pendapatan yang ditransfer ke pembayar pajak menengah kebawah.

Teknologi kecerdasan buatan juga turut disorot. Di satu sisi, seseorang dapat menikmati lebih banyak kenyamanan. Namun, mereka juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap privasi dan perlindungan data mereka jika peraturan yang relevan tidak diperbarui.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Di Indonesia, insentif pajak juga diberlakukan mengikuti undang-undang dan aturan turunan khususnya terkait dengan pandemi. Keikutsertaan masyarakat menggunakan insentif pajak sangat berpengaruh guna mencapai stabilitas ekonomi negara.

Secara keseluruhan, seluruh dunia menghadapi kesulitan yang sama. Untuk menjamin kepastian hukum dapat berperan, setiap negara harus memperhatikan penerapan insentif pajak dan fokus pada penilaian dan pengawasan ex-post dari langkah-langkah fiskal yang sudah diberikan.

Untuk itu, penulis merekomendasikan semua insentif pajak dipindahkan ke dalam proses pembuatan undang-undang yang sistematis yang efisien, proporsional, netral, dan pasti. Kontrol anggaran adalah titik awal untuk semua tindakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Anggaran bisa lebih banyak untuk kasus-kasus darurat, seperti darurat kesehatan masyarakat. Undang-undang juga harus menetapkan aturan untuk tahap berbeda, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Dengan demikian otoritas pajak dapat menerapkan langkah-langkah fiskal yang berbeda pada tahap yang berbeda berdasarkan situasi yang berubah.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi
Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, insentif pajak, China

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Sabtu, 18 September 2021 | 14:00 WIB
LUKSEMBURG

Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi