Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Mengurai Kontroversi Belanja Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengurai Kontroversi Belanja Perpajakan

KETENTUAN hukum di bidang perpajakan umumnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan terkait dengan belanja perpajakan justru sebaliknya.

Awalnya, konsep belanja perpajakan lebih dirancang untuk “menyamakan” kebijakan pengeluaran pemerintah melalui sistem pajak dengan kebijakan pengeluaran pemerintah secara langsung dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dalam perkembangannya, belanja perpajakan kerap digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kebijakan pajak yang tidak berorientasi pada pendapatan negara. Belanja perpajakan menjadi suatu bentuk “policy gap” yang didesain pemerintah untuk mencapai tujuan nonpenerimaan.

Baca Juga: Meletakkan Pondasi Empiris dalam Analisis Aliran Dana Gelap

Dikarenakan hal-hal tersebut, kebijakan ini sering kali diintegrasikan pula ke dalam proses penganggaran pemerintahan. Selain untuk memastikan akuntabilitas fiskal suatu negara, laporan atas berbagai jenis belanja perpajakan menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Laporan belanja perpajakan akan menunjukkan sejauh mana efektivitas pengeluaran pemerintah melalui sistem pajak tersebut untuk mencapai suatu tujuan, terutama apabila dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat nonpajak lainnya.

Meskipun secara konsep tidak terlalu kompleks, penerapannya ternyata tidak sesederhana itu. Setidaknya demikian temuan atas penerapan kebijakan belanja perpajakan yang ditelusuri oleh Mark Burton dan Kerrie Sadiq.

Baca Juga: Menghubungkan Teori dengan Kebijakan Pajak

Kedua akademisi dari negara Australia itu menjabarkan berbagai catatan kritis mengenai pengelolaan belanja tidak langsung pemerintah tersebut dalam buku berjudul “Tax Expenditure Management: A Critical Assessment” yang diterbitkan pada 2013.

Bagian awal dari buku ini memberikan gambaran mengenai banyaknya perdebatan terkait konsep belanja perpajakan di berbagai negara. Membandingkan besaran belanja perpajakan antara negara satu dengan negara lainnya merupakan sesuatu yang tidak bijak dan tidak sepadan. Hal ini utamanya disebabkan oleh benchmark dan metode estimasinya yang sangat beragam.

Tidak cukup mengulas perbedaan pendefinisian dan konseptual, keduanya juga menemukan fakta-fakta lapangan. Salah satunya adalah penerapan belanja perpajakan justru semakin terdivergensi alih-alih menjadi suatu sistem yang bersifat universal.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Selain itu, terdapat pula ulasan terkait dengan banyaknya kebijakan belanja perpajakan justru dapat semakin menguntungkan kaum “elit” dan “politis”. Hal ini pada gilirannya membuat belanja perpajakan tidak sesuai dengan tujuan awal ketika kebijakan dirancang.

Meskipun isi buku didominasi pembahasan mengenai permasalahan dan perdebatan belanja perpajakan, kedua penulis sesungguhnya tidak menentang adanya kebijakan ini. Hal ini sebagaimana yang mereka ungkapkan pada bagian penutup, sebagai berikut:

The scale and significance of tax expenditures make them too important to ignore, even if there is no ‘right’ way to identify, analyse and actively manage them.”

Baca Juga: Strategi Mobilisasi Penerimaan Pajak Negara Berkembang ala World Bank

Kalimat pamungkas tersebut juga mereka lengkapi dengan beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengurai kontroversi terkait belanja perpajakan. Pertama, menetapkan definisi belanja perpajakan dengan mengacu pada tujuan yang diharapkan. Kedua, melakukan kategorisasi belanja perpajakan yang bernilai negatif – dianggap sebagai belanja tidak langsung – dan yang bernilai positif – dianggap sebagai investasi tidak langsung –.

Ketiga, menetapkan standar mengenai pencantuman keterangan yang terkait dengan transparansi, misalnya penetapan jangka waktu (sunset provision) dan penetapan batas anggaran maksimal untuk suatu kebijakan perpajakan. Keempat, menetapkan standar minimum untuk melakukan analisis kinerja suatu belanja perpajakan.

Kelima, menyusun aturan hukum terkait evaluasi belanja perpajakan secara ex-ante. Keenam, menyusun skema kolaborasi antara pihak-pihak internal yang merancang dan mengevaluasi belanja perpajakan. Ketujuh, mengizinkan pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap belanja perpajakan.

Baca Juga: Mengulas Dampak Perubahan Kebijakan Pajak Secara Mikro

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, buku ini cukup menunjukkan bahwa berbagai kontroversi tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan. Sebagai tambahan, para pembaca juga disuguhkan dengan berbagai pendekatan sosiologis-politis untuk menganalisis berbagai permasalahan terkait kebijakan terkait belanja perpajakan.

Buku ini merupakan literatur yang sangat menarik bagi para pemerhati kebijakan pajak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai transparansi fiskal. Tertarik? Silakan berkunjung ke DDTC Library untuk mengulasnya secara langsung.*

Baca Juga: Meraih Kemandirian Negara Melalui Keadilan Pajak
Topik : buku, buku pajak, belanja perpajakan, tax expenditure, DDTC Library
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Minggu, 02 Agustus 2020 | 00:07 WIB
Tax expenditure tentu saja menimbulkan banyak polemik atas eksistensinya, terlebih tax expenditure dalam jangka pendek dapat mengakibatkan potential loss atas pendapatan pajak sendiri terlepas dari berbagai macam urgensi terkait implementasinya baik dilihat dari pajak secara khusus maupun ekonomi ma ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:01 WIB
TRANSFER PRICING
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU