Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mengurai Kontroversi Belanja Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengurai Kontroversi Belanja Perpajakan

KETENTUAN hukum di bidang perpajakan umumnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan terkait dengan belanja perpajakan justru sebaliknya.

Awalnya, konsep belanja perpajakan lebih dirancang untuk “menyamakan” kebijakan pengeluaran pemerintah melalui sistem pajak dengan kebijakan pengeluaran pemerintah secara langsung dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dalam perkembangannya, belanja perpajakan kerap digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kebijakan pajak yang tidak berorientasi pada pendapatan negara. Belanja perpajakan menjadi suatu bentuk “policy gap” yang didesain pemerintah untuk mencapai tujuan nonpenerimaan.

Baca Juga: Menguak Cara AS Membiayai Perang Tanpa Pajak

Dikarenakan hal-hal tersebut, kebijakan ini sering kali diintegrasikan pula ke dalam proses penganggaran pemerintahan. Selain untuk memastikan akuntabilitas fiskal suatu negara, laporan atas berbagai jenis belanja perpajakan menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Laporan belanja perpajakan akan menunjukkan sejauh mana efektivitas pengeluaran pemerintah melalui sistem pajak tersebut untuk mencapai suatu tujuan, terutama apabila dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat nonpajak lainnya.

Meskipun secara konsep tidak terlalu kompleks, penerapannya ternyata tidak sesederhana itu. Setidaknya demikian temuan atas penerapan kebijakan belanja perpajakan yang ditelusuri oleh Mark Burton dan Kerrie Sadiq.

Baca Juga: Meninjau Implikasi Reformasi Politik terhadap Sistem Pajak

Kedua akademisi dari negara Australia itu menjabarkan berbagai catatan kritis mengenai pengelolaan belanja tidak langsung pemerintah tersebut dalam buku berjudul “Tax Expenditure Management: A Critical Assessment” yang diterbitkan pada 2013.

Bagian awal dari buku ini memberikan gambaran mengenai banyaknya perdebatan terkait konsep belanja perpajakan di berbagai negara. Membandingkan besaran belanja perpajakan antara negara satu dengan negara lainnya merupakan sesuatu yang tidak bijak dan tidak sepadan. Hal ini utamanya disebabkan oleh benchmark dan metode estimasinya yang sangat beragam.

Tidak cukup mengulas perbedaan pendefinisian dan konseptual, keduanya juga menemukan fakta-fakta lapangan. Salah satunya adalah penerapan belanja perpajakan justru semakin terdivergensi alih-alih menjadi suatu sistem yang bersifat universal.

Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Selain itu, terdapat pula ulasan terkait dengan banyaknya kebijakan belanja perpajakan justru dapat semakin menguntungkan kaum “elit” dan “politis”. Hal ini pada gilirannya membuat belanja perpajakan tidak sesuai dengan tujuan awal ketika kebijakan dirancang.

Meskipun isi buku didominasi pembahasan mengenai permasalahan dan perdebatan belanja perpajakan, kedua penulis sesungguhnya tidak menentang adanya kebijakan ini. Hal ini sebagaimana yang mereka ungkapkan pada bagian penutup, sebagai berikut:

The scale and significance of tax expenditures make them too important to ignore, even if there is no ‘right’ way to identify, analyse and actively manage them.”

Baca Juga: Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Kalimat pamungkas tersebut juga mereka lengkapi dengan beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengurai kontroversi terkait belanja perpajakan. Pertama, menetapkan definisi belanja perpajakan dengan mengacu pada tujuan yang diharapkan. Kedua, melakukan kategorisasi belanja perpajakan yang bernilai negatif – dianggap sebagai belanja tidak langsung – dan yang bernilai positif – dianggap sebagai investasi tidak langsung –.

Ketiga, menetapkan standar mengenai pencantuman keterangan yang terkait dengan transparansi, misalnya penetapan jangka waktu (sunset provision) dan penetapan batas anggaran maksimal untuk suatu kebijakan perpajakan. Keempat, menetapkan standar minimum untuk melakukan analisis kinerja suatu belanja perpajakan.

Kelima, menyusun aturan hukum terkait evaluasi belanja perpajakan secara ex-ante. Keenam, menyusun skema kolaborasi antara pihak-pihak internal yang merancang dan mengevaluasi belanja perpajakan. Ketujuh, mengizinkan pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap belanja perpajakan.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis Peraturan Baru Soal Pembukuan dengan Bahasa Inggris

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, buku ini cukup menunjukkan bahwa berbagai kontroversi tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan. Sebagai tambahan, para pembaca juga disuguhkan dengan berbagai pendekatan sosiologis-politis untuk menganalisis berbagai permasalahan terkait kebijakan terkait belanja perpajakan.

Buku ini merupakan literatur yang sangat menarik bagi para pemerhati kebijakan pajak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai transparansi fiskal. Tertarik? Silakan berkunjung ke DDTC Library untuk mengulasnya secara langsung.*

Baca Juga: Mengulas Penerapan Retroaktivitas dalam Hukum Pajak
Topik : buku, buku pajak, belanja perpajakan, tax expenditure, DDTC Library
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Minggu, 02 Agustus 2020 | 00:07 WIB
Tax expenditure tentu saja menimbulkan banyak polemik atas eksistensinya, terlebih tax expenditure dalam jangka pendek dapat mengakibatkan potential loss atas pendapatan pajak sendiri terlepas dari berbagai macam urgensi terkait implementasinya baik dilihat dari pajak secara khusus maupun ekonomi ma ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 15 Desember 2020 | 14:15 WIB
LITERASI PAJAK
Jum'at, 11 Desember 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 09 Desember 2020 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN