Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan

PADA hakikatnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak tidak langsung yang disetor oleh produsen. Dengan demikian, konsumen tingkat akhir yang merupakan penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditanggungnya.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan pemungutan PPN justru menciptakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu objek PPN yang dinilai tidak mudah untuk dipungut adalah PPN atas jasa keuangan.

Buku berjudul “VAT and Financial Services: Comparative Law and Economic Perspectives” yang disunting oleh Robert F. Van Brederode dan Richard Krever ini membahas segala persoalan yang timbul dari pengenaan PPN atas jasa keuangan.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Penulis membahas permasalahan terkait dengan teori dan kebijakan yang dibuat untuk penerapan PPN atas jasa keuangan yang mencakup tinjauan yuridis. Tak hanya itu, penulis juga memaparkan berbagai opsi kebijakan serta konsekuensi hukum dari masing-masing pilihan kebijakan tersebut.

Di bagian awal, para penulis membuka pembahasannya dengan memaparkan fondasi teoritis. Penulis memfokuskan pada teori-teori terkait dengan konsumsi dan segala konsekuensi dari penerapan PPN atas jasa keuangan.

Tak lupa, penulis juga menyertakan penjelasan mengenai konsep dasar konsumsi untuk mendukung penjelasan terkait dengan teori-teori konsumsi tersebut. Hal ini diperlukan lantaran PPN dirancang sebagai pajak atas konsumsi.

Baca Juga: Lengkap, Pernyataan Resmi DJP Soal Insentif Pajak dalam PMK 239/2020

Dengan demikian, dalam merancang segala peraturan yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas konsumsi seperti PPN maka harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas apa saja yang dapat dikatakan sebagai “konsumsi” dalam peraturan yang akan dibuat.

Pembahasan kemudian dilanjutkan terkait dengan dampak penerapan PPN atas investasi keuangan dan kendala yang akan dihadapi saat membedakan antara konsumsi pribadi dan pembiayaan untuk investasi.

Penulis juga membahas permasalahan praktis terkait apa yang perlu dilakukan untuk membebaskan biaya investasi dari PPN, terutama jika seorang investor tidak terdaftar dalam tujuan diterapkannya PPN.

Baca Juga: Bea Cukai Fasilitasi Kedatangan Vaksin Tahap III

Buku ini kemudian ditutup dengan pembahasan mengenai permasalahan yang terkait dengan jasa pengumpulan keuangan seperti asuransi dan perjudian. Mekanisme pengenaan PPN atas transaksi perjudian juga turut dibahas, termasuk yang dilakukan secara online.

Secara keseluruhan, buku ini mampu menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penyedia jasa keuangan pada pasar yang semakin berskala global dapat dikenakan pajak secara optimal melalui PPN dengan tetap menghindari terjadinya distorsi ekonomi.

Menariknya, buku ini juga memuat diskusi terkait dengan permasalahan praktis yang kerap terjadi sebagai akibat dari kompleksitas penerapan PPN terhadap penyedia jasa keuangan di berbagai negara sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.

Baca Juga: Surat Rekomendasi untuk Dapat Insentif Pajak Kini Diterbitkan Kemenkes

Selain itu, para pembaca juga bisa melakukan komparasi terhadap setiap contoh reformasi praktik pengenaan PPN atas jasa keuangan yang diterapkan di negara-negara tersebut untuk menemukan praktik terbaik atas pengenaan PPN atas jasa keuangan.

Tak dapat dimungkiri, penerapan PPN atas jasa keuangan bukanlah hal mudah. Berbagai persoalan kerap dihadapi, terutama yang berkaitan dengan transaksi dan untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikatakan sebagai “konsumsi pribadi”.

Oleh karena itu, buku ini patut untuk dijadikan bahan pembelajaran guna menambah wawasan serta membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait. Tertarik membaca buku ini? Silakan anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, PPN, jasa keuangan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Januari 2021 | 10:30 WIB
PORTUGAL
Senin, 11 Januari 2021 | 08:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: