Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Memahami Kewajiban dan Hak PKP di Indonesia

A+
A-
2
A+
A-
2
Memahami Kewajiban dan Hak PKP di Indonesia

SETIAP pengusaha yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tata cara pengukuhan PKP ini pun telah diulas dalam artikel kelas pajak pekan lalu.

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak ataspenyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan. Lantas apa saja yang menjadi kewajiban dan hak PKP menurut ketentuan pajak di Indonesia?

Kewajiban PKP

Baca Juga: Apakah Joint Operation Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?  

Menurut Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), disebutkan enam hal yang wajib oleh dilakukan oleh PKP, yaitu:

  • Melaporkan usahanya untuk dikukuhan sebagai PKP;
  • Memungut PPN yang terutang;
  • Menerbitkan faktur pajak;
  • Membuat pencatatan atau pembukuan atas kegiatan usahanya;
  • Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetor pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang; dan
  • Melaporkan penghitungan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) pajak, yaitu SPT Masa PPN.

Kewajiban ini bersifat kumulatif. Tanpa melakukan kewajiban yang pertama, PKP tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disebutkan di atas. Kewajiban pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah sama dengan kewajiban PKP lainnya.

Selain itu, untuk memberi kelonggaran waktu kepada PKP untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan penyampaian SPT Masa PPN, Pasal 15 UU PPN telah mengatur secara khusus mengenai batas akhir penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPN yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Manajemen Tax Expenditure

Hak PKP

Selain kewajiban, PKP juga mempunyai hak-hak tertentu yang telah diatur dalam UU PPN, yaitu:

  • Hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Kendati demikian, rumusan Pasal 9 ayat (8) huruf ‘a’ UU PPN tidak memperbolehkan adanya pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
  • Hak mengkompensasikan dan/atau merestitusi kelebihan pajak.
  • Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

Demikian penjelasan mengenai kewajiban dan hak sebagai PKP. Artikel lengkap mengenai kelas pajak PPN dapat dilihat di sini atau membaca buku 'Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai' terbitan DDTC.*

Baca Juga: Memahami Proses Pengambilan Putusan di Pengadilan Pajak
Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 01 Mei 2020 | 14:06 WIB
KELAS PPN
Kamis, 30 April 2020 | 17:12 WIB
REKONSILIASI FISKAL (14)
Senin, 27 April 2020 | 16:56 WIB
PENGADILAN PAJAK (8)
Minggu, 26 April 2020 | 09:35 WIB
KELAS PPN
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK