Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Haruskah Kita Membuat SPT?

0

SURAT Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).

Secara garis besar, SPT adalah sarana bagi WP untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat WP terdaftar.

Baca Juga: Makna Terminologi 'Shall be Taxable Only' dan 'May be Taxed' dalam P3B

Jenis SPT

Terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak pada bulan (masa) tertentu, seperti berikut:

  1. PPN;
  2. PPh Pasal 4 ayat 2;
  3. PPh Pasal 15, 21, 22, 23, 25, 26;
  4. PPnBm;
  5. Pemungut PPN.

SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan pajak secara tahunan. Jenis SPT Tahunan adalah SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (OP). Baik SPT Masa maupun SPT Tahunan wajib dilaporkan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak.   

Baca Juga: Apa Itu Restitusi Dipercepat?

Pelaporan SPT

WP dapat melaporkan SPT secara konvensional maupun elektronik (online). Cara konvensional ditempuh dengan langsung mendatangi KPP atau KP2KP atau mengirimkan SPT melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. SPT dapat juga disampaikan pada drop box, pojok pajak, dan mobil pajak keliling yang telah disediakan.

WP yang menginginkan proses penyampaian SPT secara cepat dan praktis dapat menggunakan aplikasi online berupa e-filling yang ada pada situs pajak.go.id. Aplikasi e-filling ini membuat WP tidak perlu melakukan banyak usaha untuk melaporkan SPT.

Baca Juga: Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT

SPT yang terlambat atau bahkan tidak dilaporkan akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda atau kenaikan. Sanksi administrasi dan pidana tersebut dikenakan berdasarkan ketentuan tertentu. Sanksi administrasi yang akan dikenakan berupa denda adalah sebagai berikut:

  1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
  2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
  3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
  4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pada SPT yang telah dilaporkan, tidak jarang WP melakukan kesalahan dalam pengisiannya. Atas kesalahan ini WP dapat melakukan pembetulan. Pembetulan dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atas SPT tersebut dan memenuhi ketentuan lainnya.

Baca Juga: Apa Perbedaan P3B OECD Model & UN Model?

Secara garis besar, SPT adalah sarana bagi WP untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) tempat WP terdaftar.

Baca Juga: Makna Terminologi 'Shall be Taxable Only' dan 'May be Taxed' dalam P3B

Jenis SPT

Terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak pada bulan (masa) tertentu, seperti berikut:

  1. PPN;
  2. PPh Pasal 4 ayat 2;
  3. PPh Pasal 15, 21, 22, 23, 25, 26;
  4. PPnBm;
  5. Pemungut PPN.

SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan pajak secara tahunan. Jenis SPT Tahunan adalah SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (OP). Baik SPT Masa maupun SPT Tahunan wajib dilaporkan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak.   

Baca Juga: Apa Itu Restitusi Dipercepat?

Pelaporan SPT

WP dapat melaporkan SPT secara konvensional maupun elektronik (online). Cara konvensional ditempuh dengan langsung mendatangi KPP atau KP2KP atau mengirimkan SPT melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. SPT dapat juga disampaikan pada drop box, pojok pajak, dan mobil pajak keliling yang telah disediakan.

WP yang menginginkan proses penyampaian SPT secara cepat dan praktis dapat menggunakan aplikasi online berupa e-filling yang ada pada situs pajak.go.id. Aplikasi e-filling ini membuat WP tidak perlu melakukan banyak usaha untuk melaporkan SPT.

Baca Juga: Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT

SPT yang terlambat atau bahkan tidak dilaporkan akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda atau kenaikan. Sanksi administrasi dan pidana tersebut dikenakan berdasarkan ketentuan tertentu. Sanksi administrasi yang akan dikenakan berupa denda adalah sebagai berikut:

  1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
  2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
  3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
  4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pada SPT yang telah dilaporkan, tidak jarang WP melakukan kesalahan dalam pengisiannya. Atas kesalahan ini WP dapat melakukan pembetulan. Pembetulan dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atas SPT tersebut dan memenuhi ketentuan lainnya.

Baca Juga: Apa Perbedaan P3B OECD Model & UN Model?
Topik : kamus pajak, SPT, wajib pajak
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 11:58 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 18 Oktober 2018 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Juli 2017 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 11:02 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 01 Februari 2017 | 10:59 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:15 WIB
KAMUS
Senin, 05 November 2018 | 18:03 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Desember 2016 | 17:32 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 16 November 2016 | 17:21 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 April 2017 | 13:49 WIB
KAMUS PAJAK
0