Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Indeks Kelas Pajak


 
Senin, 06 Juli 2020 | 13:19 WIB
PAJAK DAERAH (6)
Besaran tarif pajak rokok ialah 10% dari cukai rokok yang diperhitungkan dengan penetapan tarif cukai nasional.
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (5)
Dalam penghitungan pajak air permukaan, nilai perolehan air permukaan menjadi dasar pengenaan pajak.
Senin, 29 Juni 2020 | 11:35 WIB
KEBERATAN PAJAK (2)
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.d. PMK 202/2015, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak mengajukan keberatan pajak.
Kamis, 25 Juni 2020 | 11:02 WIB
KEBERATAN PAJAK (1)
Dalam UU KUP dan aturan turunannya, tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai definisi keberatan.
Senin, 22 Juni 2020 | 16:47 WIB
PAJAK DAERAH (4)
Merujuk pada Pasal 19 ayat (4) UU PDRD, kewenangan pemerintah daerah untuk mengubah tarif pajak tersebut dapat dilakukan dalam dua hal.
Kamis, 18 Juni 2020 | 11:40 WIB
PAJAK DAERAH (3)
Berdasarkan UU PDRD, penetapan tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua.
Senin, 15 Juni 2020 | 11:52 WIB
REKONSILIASI FISKAL (20)
Terdapat pengecualian untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan tertentu yang boleh menjadi biaya secara fiskal.
Kamis, 11 Juni 2020 | 14:27 WIB
REKONSILIASI FISKAL (19)
Ada sejumlah natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expenses).
Senin, 08 Juni 2020 | 15:50 WIB
PAJAK DAERAH (2)
Pemungutan PKB berdasarkan UU PDRD akan dibahas dalam artikel ini.
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)
Kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.
1 2 3 4 >