Berita
Senin, 30 November 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Senin, 30 November 2020 | 11:55 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 11:50 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Begini Tata Cara Pengukuhan PKP

A+
A-
3
A+
A-
3
Begini Tata Cara Pengukuhan PKP

SEBAGAIMANA telah diulas dalam artikel kelas pajak sebelumnya, setiap penyerahan barang kena pajak (JKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang terutang pajak pertambahan nilai (PPN) wajib dibuatkan faktur pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya, jika belum dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Siapa yang wajib menjadi PKP?

Baca Juga: Siapa Pihak Terutang serta Pejabat Pemungut Bea Meterai? Simak di Sini

Setiap wajib pajak atau pengusaha yang memiliki omzet dalam setahun lebih dari Rp4,8 miliar wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengukuhan tesebut dapat diajukan sendiri maupun dikukuhkan secara jabatan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN.

Sementara itu, tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (PER) Nomor PER-02/PJ/2018 yang merupakan perubahan kedua dari PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Dalam PMK 197/2013 diatur bahwa kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar.

Baca Juga: Tarif dan Saat Terutang Bea Meterai

Lantas bagaimana tata cara agar dapat dikukuhkan sebagai PKP?

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi Formulir Pengukuhan PKP yang terdapat dalam lampiran PER-20/2013. Formulir tersebut disi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian, formulir tersebut ditandatangani dan disampaikan ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha.

Permohonan pengukuhan PKP dapat juga dilakukan melalui online di laman ereg.pajak.go.id. Persyaratan dokumen yang harus dilampirkan sama, baik manual maupun online. Hanya saja, untuk permohonan secara online, dokumen-dokumen tersebut harus bentuk digital dan diunggah dalam aplikasi online yang disediakan Ditjen Pajak.

Baca Juga: Tarif PPN Bakal Dievaluasi Usai Pandemi Corona

Berikut dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP.

Untuk wajib pajak orang pribadi:

  • fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
  • fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA); dan
  • surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.

Untuk wajib pajak badan:

Baca Juga: Contoh Kasus Pengenaan PPnBM
  • fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; dan
  • surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Untuk wajib pajak dengan status cabang dari wajib pajak badan:

  • fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; dan
  • surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Untuk wajib pajak badan bentuk kerja sama operasi (joint operation):

  • fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation);
  • fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
  • fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP; dan
  • surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak kerja sama operasi (joint operation) yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Apabila dokumen yang disyaratkan di atas diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik atau manual tergantung dari cara permohonan yang dilakukan wajib pajak. Setelah itu, petugas pajak akan melakukan verifikasi ke lapangan.

Baca Juga: Ketentuan Dasar Pengenaan PPnBM

Jika permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, kantor pajak akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Meskipun telah mendapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PKP tidak secara otomatis dapat menerbitkan faktur pajak karena sejak 1 Juli 2016 semua PKP wajib menggunakan faktur pajak elektronik atau e-faktur.

Untuk menggunakan aplikasi e-faktur, PKP harus terlebih dahulu mengajukan sertifikat digital dan nomor faktur pajak elektronik. Jika keduanya sudah terpenuhi, PKP tersebut baru dapat menerbitkan faktur pajak elektonik.*

Baca Juga: Ruang Lingkup dan Objek Pengenaan Bea Meterai

Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Oktober 2020 | 15:14 WIB
PAJAK DAERAH (20)
Minggu, 11 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 09:14 WIB
HONGARIA
Kamis, 08 Oktober 2020 | 11:33 WIB
PAJAK DAERAH (19)
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Senin, 30 November 2020 | 11:55 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 11:50 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Senin, 30 November 2020 | 11:32 WIB
BEA METERAI
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 30 November 2020 | 09:56 WIB
BEA METERAI (4)
Senin, 30 November 2020 | 09:28 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 08:45 WIB
PERPRES 112/2020
Senin, 30 November 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI