Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lengkap, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Perpanjangan 6 Insentif Pajak

A+
A-
164
A+
A-
164
Lengkap, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal Perpanjangan 6 Insentif Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui penerbitan PMK 9/2021, pemerintah resmi memperpanjang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

Terkait dengan pemberian insentif tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi melalui Siaran Pers Nomor SP- 05/2021 yang dipublikasikan siang ini, Rabu (3/2/2021). DJP mengatakan ketentuan yang baru dalam PMK 9/2021 menggantikan PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020.

“Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021,” tulis DJP dalam siaran pers tersebut. Simak ‘Resmi Terbit! PMK Insentif Pajak untuk WP Terdampak Covid-19’.

Baca Juga: Dampak Insentif PPnBM Mobil, Setoran Pajak Daerah Meningkat

Adapun perincian insentif pajak yang diatur dalam PMK 9/2021 sebagai berikut.

Insentif PPh Pasal 21

  • Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).
  • Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
  • Apabila perusahaan memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Insentif Pajak UMKM

  • Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) DTP. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
  • Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

  • Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi DTP.
  • Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.

Insentif PPh Pasal 22 Impor

  • Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

Insentif Angsuran PPh Pasal 25

  • Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

Insentif PPN

  • Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif pajak dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada PMK 9/2021.

Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Baca Juga: Tingkatkan Kesadaran Pajak, DJP dan Untirta Teken Kerja Sama

Pengajuan permohonan, penyampaian pemberitahuan, dan laporan realisasi dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021.

Di samping itu, pemberi kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh DTP tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021. (kaw)

Baca Juga: DJP Jalankan Pengawasan Pajak Berbasis Segmentasi dan Teritorial

Topik : PMK 9/2021, insentif pajak, insentif, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:42 WIB
BASIS DATA PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 13:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 11:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 05 Mei 2021 | 11:04 WIB
PERATURAN BKPM 3/2021
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA