PERTUMBUHAN EKONOMI

Langkah Pemerintah Bangkitkan Perekonomian

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 November 2016 | 19:56 WIB
Langkah Pemerintah Bangkitkan Perekonomian

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti meluncurkan kebijakan fiskal lebih dan melakukan reformasi struktural guna menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tahun 2017 merupakan titik balik untuk menciptakan perekonomian 6%. Mengingat sentimen dunia usaha maupun investor sudah membaik seiring mulusnya reformasi struktural.

“Perekonomian kita tahun depan bisa lebih baik asalkan bisa mengantisipasi sentimen atau tantangan global dengan policy yang kuat dan juga implementasi RKP 2017 secara baik. Apalagi dengan adanya kenaikan peringkat EoDB, kita ada di posisi 91,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/11).

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Ia menyatakan peningkatan peringkat EoDB akan menjadi sentimen positif agar investor lebih bergairah. Pemerintah bertugas untuk memastikan iklim investasi yang lebih baik terutama pemerintah daerah, supaya lebih terbuka dalam mempromosikan investasinya.

Amalia merasa optimis investasi yang dilakukan oleh swasta akan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Investasi cukup berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,1%.

Sebaliknya, Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menyadari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan stagnan di level 5,1%, kecuali ada perbaikan investasi dari swasta yang signifikan.

Baca Juga:
Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Jika ditinjau dari sisi perbankan, masalah kualitas aset dan tekanan terhadap non-performing loan (NPL) diperkirakan masih akan berlanjut. Sehingga pertumbuhan kredit masih akan terbatas di tengah upaya perbankan melakukan restrukturisasi dan mengetatakan manajemen risiko.

Creative industry seperti e-commerce juga perlu menjadi agenda utama pemerintah. Saat ini e-dagang sudah berkembang cepat dan bisa menjadi peluang bagi perbankan untuk mengembangkan (memberi kredit) ke usaha rintisan maupun fintech dan mendorong financial institution serta menurunkan ketidakefisian perbankan,” tutur Anton.

Di sisi lain Chief Economy Treasury and Capital Market CIMB Niaga Adrian Panggabean memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun 2017 akan stagnan. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 akan lebih dinamis pada paruh kedua yang berkisar 5,1%.

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Adrian meninjau dari sisi moneter masih ada ruang penurunan 25-50 poin BI 7 days repo rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, perlu ada tambahan atau suntikan dana sekitar 5-8% pada PDB, atau dalam kisaran US$60-70 miliar pertahun.

Suntikan dana tersebut diharapkannya agar perbandingan investasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi atau disebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengalami peningkatan. Langkah lain yang bisa diambil pemerintah yaitu dengan meningkatkan tax ratio menjadi minimal 14% agar perekonomian bisa mengarah ke 6-7% dalam jangka menegah.

“Dari sisi fiskal stimulus yang bisa mendorong pertumbuhan adalah refocusing sector. Dari sisi neraca APBN kita, aktiva kita itu hanya sekitar 10 juta dari total sebesar 250 juta penduduk yang memiliki NPWP dan membayar pajak, maka butuh tax ratio hingga 14% agar ekonomi kita bisa melaju ke level 7%,” pungkas Adrian.

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kisaran 5-6% saja tidak cukup bagi Indonesia, mengingat adanya bonus demografi dan akan ada 2,7 juta angkatan kerja baru pada tahun 2025 yang berusia 15-20 tahun.

“Pada tahun 2025 tekanan penciptaan lapangan kerja besar sekali, dan minimal pertumbuhan ekonomi mencapai 7% untuk bisa menyerap tenaga kerja sebesar itu. Seiring dengan hal itu, saya rasa hanya akan ada 1 orang yang keluar dari angkatan kerja berbanding 3 orang masuk angkatan kerja,” tandas Adrian.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak