Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lagi, 2 Profesional DDTC Terpilih Jadi Pembicara Konferensi di Austria

A+
A-
7
A+
A-
7
Lagi, 2 Profesional DDTC Terpilih Jadi Pembicara Konferensi di Austria

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak dua profesional DDTC kembali terpilih menjadi pembicara dalam konferensi internasional, Rust Conference, di Austria pada 1—3 Juli 2021.

Keduanya adalah Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Senior Researcher DDTC Dea Yustisia. Mereka terpilih menjadi national reporter dalam konferensi yang digelar Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna bertema Mandatory Disclosure Rules (MDR).

Seperti diketahui, Laporan Aksi ke-12 BEPS pada 2015 memberi rekomendasi rancangan aturan yang mengharuskan wajib pajak dan advisor untuk mengungkapkan perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning arrangements) kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Bagaimana Dampak Diskon PPnBM Mobil Baru terhadap Penerimaan Pajak?

Laporan tersebut menetapkan rekomendasi kerangka kerja standar agar digunakan oleh negara-negara yang ingin menetapkan atau mengubah MDR untuk mendapat informasi awal tentang skema aggressive tax planning dan penggunanya.

Rekomendasi tersebut untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan informasi awal tentang skema aggressive tax planning dengan persyaratan pengungkapan (disclosure) tepat sasaran, dapat dilaksanakan, serta menghindari beban kepatuhan yang tidak semestinya ditanggung wajib pajak.

Di dalam Uni Eropa, Council Directive (EU) 2018/822 pada 25 Mei 2018 mengubah Directive 2011/16/EU mengenai pertukaran informasi otomatis di bidang perpajakan yang wajib (mandatory AEoI) yang berhubungan dengan pengaturan lintas yurisdiksi. Arahan ini dikenal dengan DAC 6.

Baca Juga: Dapat PPh Pasal 21 DTP, Apakah Karyawan Perlu Lapor di SPT Tahunan?

Adapun DAC 6 ini mewajibkan negara anggota Uni Eropa menerapkan pelaporan wajib dari pengaturan lintas yurisdiksi yang mempengaruhi setidaknya satu negara anggota yang termasuk dalam salah satu dari sejumlah indikasi potensial dari aggressive tax planning. Laporan ini dipertukarkan secara otomatis antara negara anggota Uni Eropa.

Sebagai national reporter, Romi dan Dea akan menjabarkan perbandingan hukum dari MDR domestik, rencana kebijakan, atau aturan sebanding secara sistematis yang dilaksanakan berdasarkan Aksi ke-12 BEPS atau DAC 6 atau bahkan sebelum instrumen ini dirilis.

Perbandingan tersebut berkaitan dengan ruang lingkup, konsekuensi, aspek prosedural, dan kritik yang dilontarkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kritik tersebut misalnya terkait dengan potensi pelanggaran hak fundamental atau kepatuhan yang berlebihan.

Baca Juga: Apa Insentif Pajak yang Tersedia untuk Anda? Cek di Perpajakan.id

Sebelum tahun ini, sejak 2016 DDTC selalu diundang dalam Rust Conference. Adapun profesional DDTC yang terpilih adalah:


Topik : Rust Conference, konferensi internasional, Mandatory Disclosure Rules, MDR, DDTC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:20 WIB
VIRTUAL POLICY DIALOGUE ADBI
Selasa, 19 Januari 2021 | 13:28 WIB
KONSULTASI
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:45 WIB
KONSULTASI
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:23 WIB
LAPORAN OECD
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:13 WIB
KABUPATEN PURBALINGGA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:30 WIB
DOMINIKA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 25 Februari 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN