Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Implementasi Aksi BEPS: Posisi Berbagai Negara

A+
A-
0
A+
A-
0
Implementasi Aksi BEPS: Posisi Berbagai Negara

Peneliti Pajak DDTC Denny Vissaro saat memaparkan hasil risetnya di Rust Conference, Austria. (Foto: DDTC)

VIENNA, DDTCNews—Pada 29 Juni hingga 2 Juli 2017, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan konferensi pajak tahunan Rust Conference. Tema tahun ini adalah "Implementing Key BEPS Actions: Where do We Stand?"

Seperti tahun lalu, DDTC kembali mendapatkan undangan untuk menghadiri konferensi bergengsi ini. Kali ini, dua peneliti DDTC, yaitu B. Bawono Kristiaji dan Denny Vissaro, terpilih sebagai National Reporter bagi Indonesia. Sebagai informasi, National Reporter yang dipilih melalui seleksi ketat tersebut bertanggungjawab untuk menulis paper atas perkembangan BEPS di masing-masing negara. Denny Vissaro hadir sekaligus menjadi pembicara dalam konferensi internasional tersebut. Simak laporan berserinya:

SEPERTI namanya, konferensi pajak internasional Rust Conference ini diselenggarakan di kota Rust, sebuah kota kecil di region selatan Austria. Peserta yang menghadiri konferensi ini berasal dari 36 negara dengan beragam profesi yang memiliki perhatian khusus terhadap isu BEPS.

Baca Juga: Mempelajari Dampak Hukum Pajak Internasional terhadap Aturan Domestik

Konferensi ini selalu mendapat tempat khusus di kalangan komunitas perpajakan internasional. Beberapa nama ahli pajak mentereng dunia seperti Michael Lang, Jeffrey Owens, Alexander Rust, Claus Staringer, dan Pasquale Pistone memimpin jalannya diskusi dalam konferensi ini.

Konferensi dibuka dengan workshop mengenai riset pajak mengenai BEPS yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dari Italia, Cina, dan Republik Ceko. Masing-masing memaparkan perkembangan penelitian mereka dalam meninjau serta mengkritisi implementasi Aksi BEPS.

Diskusi yang konstruktif dan terarah ini berlangsung dengan sangat intens. Berbagai varian dalam penerapan aksi BEPS diungkapkan secara mendalam, dan diperdebatkan dengan terbuka. Para akademisi dan praktisi dari berbagai negara aktif menyumbangkan pemikiran dan pengalamannya.

Baca Juga: Benturan P3B dengan Ketentuan Pajak Domestik, Mana yang Diutamakan?

Pada hari kedua dan ketiga, setiap perwakilan negara memaparkan implementasi Aksi BEPS di negara mereka dan rencana selanjutnya. Mereka memaparkan posisi negara mereka masing-masing serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pilihan dan modifikasi dari implementasi Aksi BEPS.

Hal ini tidak mengherankan, sebab Aksi BEPS yang ditawarkan oleh OECD masih bersifat umum dan membutuhkan pemikiran lebih lanjut. Ketika dituangkan ke dalam lanskap perpajakan dalam suatu negara, perumusan Aksi BEPS tentunya membutuhkan penyesuaian sesuai dengan konteks dan prioritas negara tersebut.

Posisi Negara Non-OECD

Baca Juga: Interpretasi P3B Harus dengan Itikad Baik, Apa Arti Itikad Baik?

SETIDAKNYA ada dua pertimbangan utama ketika suatu negara merumuskan implementasi Aksi BEPS. Pertama, apakah kebijakan yang direkomendasikan memang merupakan opsi paling efektif dalam mengatasi praktik BEPS, atau justru bersifat kontra produktif bagi negara tersebut.

Hal ini ditekankan oleh Yansheng Zu, Profesor Hukum Perpajakan dari Xiamen University dalam konteks kasus transfer pricing. Dia mengingatkan penekanan penciptaan nilai (value creation) dalam Aksi BEPS 8-10 seakan-akan mengesampingkan kontribusi negara-negara berkembang terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Seharusnya, lanjut Yansheng, hal ini diimbangi dengan value realization yang mempertimbangkan faktor pasar yang pada akhirnya menentukan nilai produk tersebut. Suatu produk dapat menjadi lebih bernilai ketika dihadapkan dengan pasar dengan karakteristik tertentu. Pada akhirnya, persepsi pasarlah yang menentukan seberapa sukses suatu produk dapat dipasarkan.

Baca Juga: Menuju Penghapusan PPh Badan

Hal ini disetujui oleh beberapa perwakilan dari negara lain seperti Brazil dan Italia. Selain pasar, mereka juga berpendapat perlunya dilakukan valuasi terhadap kontribusi tenaga kerja untuk menentukan atribusi keuntungan yang diperoleh entitas perusahaan multinasional. Hal ini dapat dimulai dengan mengestimasi signifikansi dari kontribusi tenaga kerja menggunakan model ekonometrika.

Walau demikian, Professor Alexander Rust berpendapat bahwa hal ini akan menimbulkan konflik baru. Jika suatu perusahaan multinasional mengalami kerugian, maka seharusnya prinsip yang sama juga diterapkan. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang menjadi lokasi pasar utama akan rentan kehilangan basis pajak.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kapabilitas negara-negara berkembang dalam menerapkan Aksi BEPS. Professor Jeffrey Owens berujar bahwa akan mubazir bagi negara berkembang untuk menggunakan terlalu banyak sumber daya terhadap Aksi BEPS yang sebenarnya bukan prioritas bagi mereka.

Baca Juga: Permohonan APA Dinilai Lebih Mudah, Ini Penjelasan Resmi DJP

Sebagai contoh, implementasi Aksi BEPS 2 mengenai Hybrid Mismatch Rule akan menguras terlalu banyak tenaga dan waktu. Hal ini dikarenakan praktik hybrid sangat bersifat kasuistis, dan sulit untuk mengidentifikasi keberadaan hybrid dalam suatu transaksi maupun entitas.

Lalu bagaimana dengan penerapan Aksi BEPS jika ditinjau dari aspek politik? Apa yang akan terjadi dari sisi itu, kolaborasi atau malah kompetisi? Bagaimana pula praktiknya di berbagai negara? Nantikan laporan berikutnya, Senin (3/7). (Amu/Gfa)

Baca Juga: Soal PMK Baru Advance Pricing Agreement, Ini Kata DJP

SEPERTI namanya, konferensi pajak internasional Rust Conference ini diselenggarakan di kota Rust, sebuah kota kecil di region selatan Austria. Peserta yang menghadiri konferensi ini berasal dari 36 negara dengan beragam profesi yang memiliki perhatian khusus terhadap isu BEPS.

Baca Juga: Mempelajari Dampak Hukum Pajak Internasional terhadap Aturan Domestik

Konferensi ini selalu mendapat tempat khusus di kalangan komunitas perpajakan internasional. Beberapa nama ahli pajak mentereng dunia seperti Michael Lang, Jeffrey Owens, Alexander Rust, Claus Staringer, dan Pasquale Pistone memimpin jalannya diskusi dalam konferensi ini.

Konferensi dibuka dengan workshop mengenai riset pajak mengenai BEPS yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dari Italia, Cina, dan Republik Ceko. Masing-masing memaparkan perkembangan penelitian mereka dalam meninjau serta mengkritisi implementasi Aksi BEPS.

Diskusi yang konstruktif dan terarah ini berlangsung dengan sangat intens. Berbagai varian dalam penerapan aksi BEPS diungkapkan secara mendalam, dan diperdebatkan dengan terbuka. Para akademisi dan praktisi dari berbagai negara aktif menyumbangkan pemikiran dan pengalamannya.

Baca Juga: Benturan P3B dengan Ketentuan Pajak Domestik, Mana yang Diutamakan?

Pada hari kedua dan ketiga, setiap perwakilan negara memaparkan implementasi Aksi BEPS di negara mereka dan rencana selanjutnya. Mereka memaparkan posisi negara mereka masing-masing serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pilihan dan modifikasi dari implementasi Aksi BEPS.

Hal ini tidak mengherankan, sebab Aksi BEPS yang ditawarkan oleh OECD masih bersifat umum dan membutuhkan pemikiran lebih lanjut. Ketika dituangkan ke dalam lanskap perpajakan dalam suatu negara, perumusan Aksi BEPS tentunya membutuhkan penyesuaian sesuai dengan konteks dan prioritas negara tersebut.

Posisi Negara Non-OECD

Baca Juga: Interpretasi P3B Harus dengan Itikad Baik, Apa Arti Itikad Baik?

SETIDAKNYA ada dua pertimbangan utama ketika suatu negara merumuskan implementasi Aksi BEPS. Pertama, apakah kebijakan yang direkomendasikan memang merupakan opsi paling efektif dalam mengatasi praktik BEPS, atau justru bersifat kontra produktif bagi negara tersebut.

Hal ini ditekankan oleh Yansheng Zu, Profesor Hukum Perpajakan dari Xiamen University dalam konteks kasus transfer pricing. Dia mengingatkan penekanan penciptaan nilai (value creation) dalam Aksi BEPS 8-10 seakan-akan mengesampingkan kontribusi negara-negara berkembang terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Seharusnya, lanjut Yansheng, hal ini diimbangi dengan value realization yang mempertimbangkan faktor pasar yang pada akhirnya menentukan nilai produk tersebut. Suatu produk dapat menjadi lebih bernilai ketika dihadapkan dengan pasar dengan karakteristik tertentu. Pada akhirnya, persepsi pasarlah yang menentukan seberapa sukses suatu produk dapat dipasarkan.

Baca Juga: Menuju Penghapusan PPh Badan

Hal ini disetujui oleh beberapa perwakilan dari negara lain seperti Brazil dan Italia. Selain pasar, mereka juga berpendapat perlunya dilakukan valuasi terhadap kontribusi tenaga kerja untuk menentukan atribusi keuntungan yang diperoleh entitas perusahaan multinasional. Hal ini dapat dimulai dengan mengestimasi signifikansi dari kontribusi tenaga kerja menggunakan model ekonometrika.

Walau demikian, Professor Alexander Rust berpendapat bahwa hal ini akan menimbulkan konflik baru. Jika suatu perusahaan multinasional mengalami kerugian, maka seharusnya prinsip yang sama juga diterapkan. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang menjadi lokasi pasar utama akan rentan kehilangan basis pajak.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kapabilitas negara-negara berkembang dalam menerapkan Aksi BEPS. Professor Jeffrey Owens berujar bahwa akan mubazir bagi negara berkembang untuk menggunakan terlalu banyak sumber daya terhadap Aksi BEPS yang sebenarnya bukan prioritas bagi mereka.

Baca Juga: Permohonan APA Dinilai Lebih Mudah, Ini Penjelasan Resmi DJP

Sebagai contoh, implementasi Aksi BEPS 2 mengenai Hybrid Mismatch Rule akan menguras terlalu banyak tenaga dan waktu. Hal ini dikarenakan praktik hybrid sangat bersifat kasuistis, dan sulit untuk mengidentifikasi keberadaan hybrid dalam suatu transaksi maupun entitas.

Lalu bagaimana dengan penerapan Aksi BEPS jika ditinjau dari aspek politik? Apa yang akan terjadi dari sisi itu, kolaborasi atau malah kompetisi? Bagaimana pula praktiknya di berbagai negara? Nantikan laporan berikutnya, Senin (3/7). (Amu/Gfa)

Baca Juga: Soal PMK Baru Advance Pricing Agreement, Ini Kata DJP
Topik : BEPS, Aksi BEPS, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 12 September 2016 | 14:25 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (3)
Senin, 26 September 2016 | 07:50 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 27 Juni 2016 | 10:58 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 13 September 2016 | 06:38 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (4)
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA