Fokus
Literasi
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 April 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Tantangan ke Depan dalam Meningkatkan Kepatuhan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tantangan ke Depan dalam Meningkatkan Kepatuhan

Pada 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut bagian ketujuh dari laporannya:

PESERTA Rust Conference memetakan hal-hal apa yang masih menjadi tantangan dan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tantangan-tantangan tersebut dapat dibagi dalam dua bagian besar: tantangan internal (domestik) dan eksternal.

Tantangan Internal

Baca Juga: Deadline Lapor SPT Tahunan WP OP & Badan Sama, Sistem IT DJP Siap?

SITUASI ekonomi yang berubah dengan cepat menjadi tantangan utama bagi banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global yang lesu, likuiditas pasar keuangan yang tidak stabil hingga harga komoditas hanyalah sebagian di antaranya. Pajak, sebagai salah satu pilar utama area fiskal, diharapkan mampu menjadi alat mendanai belanja dan pelumas (insentif) ekonomi secara sekaligus.

Tidak hanya itu, tekanan publik mengenai pemungutan pajak yang berkeadilan dan redistribusi pendapatan telah mendorong banyak kebijakan dan administrasi pajak yang kurang memedulikan sisi kepastian hukum. Penerapan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Polandia memperlihatkan hal tersebut.

Di banyak negara, komunitas bisnis menjadi ‘musuh bersama’. Akibatnya, kepatuhan kooperatif justru sulit untuk dicapai.

Baca Juga: Tren Kepatuhan SPT Tahunan 2014-2019

Bagi negara berkembang, tantangannya mencakup pula lemahnya otoritas pajak. Sebagai contoh, di Kolombia minimnya kewenangan dalam SDM telah mengakibatkan rendahnya kualitas otoritas pajak serta banyaknya pegawai berusia lanjut.

Tantangan Eksternal

SECARA global, upaya meningkatkan kepatuhan juga memiliki tantangan yang sulit untuk dipecahkan.

Baca Juga: Per 1 April 2020, Pelaporan SPT Tahunan Masih Turun. Anda Sudah Lapor?

Pertama, sulitnya mencapai koordinasi antarnegara. Jargon sistem pajak yang adil dipahami secara berbeda oleh masing-masing negara. Apalagi ditambah dengan ‘bumbu’ bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sistem pajaknya.

Kedua, inisiatif kerjasama dalam membangun kepatuhan pajak tidak dilakukan secara serentak dan global, namun hanya dilakukan oleh sebagian negara. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan dalam kawasan atau wadah organisasi tertentu.

Sebagai ilustrasi, African Tax Administration Forum (ATAF). Bagi banyak negara-negara Afrika, rekomendasi dan solusi yang dibuat oleh ATAF jauh lebih ‘tepat dan sesuai’ bagi kebutuhan mereka. ATAF juga menjamin suara-suara mereka didengar, dibandingkan dengan forum organisasi lain seperti: OECD, PBB, dan sebagainya.

Baca Juga: Manfaat Paradigma Kepatuhan Kooperatif Bagi Otoritas dan Wajib Pajak

Contoh lainnya adalah B6. B6 merupakan perjanjian antarotoritas pajak di Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Montenegro untuk saling bertukar pengalaman, informasi dan pelatihan.*

Tantangan Internal

Baca Juga: Deadline Lapor SPT Tahunan WP OP & Badan Sama, Sistem IT DJP Siap?

SITUASI ekonomi yang berubah dengan cepat menjadi tantangan utama bagi banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global yang lesu, likuiditas pasar keuangan yang tidak stabil hingga harga komoditas hanyalah sebagian di antaranya. Pajak, sebagai salah satu pilar utama area fiskal, diharapkan mampu menjadi alat mendanai belanja dan pelumas (insentif) ekonomi secara sekaligus.

Tidak hanya itu, tekanan publik mengenai pemungutan pajak yang berkeadilan dan redistribusi pendapatan telah mendorong banyak kebijakan dan administrasi pajak yang kurang memedulikan sisi kepastian hukum. Penerapan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Polandia memperlihatkan hal tersebut.

Di banyak negara, komunitas bisnis menjadi ‘musuh bersama’. Akibatnya, kepatuhan kooperatif justru sulit untuk dicapai.

Baca Juga: Tren Kepatuhan SPT Tahunan 2014-2019

Bagi negara berkembang, tantangannya mencakup pula lemahnya otoritas pajak. Sebagai contoh, di Kolombia minimnya kewenangan dalam SDM telah mengakibatkan rendahnya kualitas otoritas pajak serta banyaknya pegawai berusia lanjut.

Tantangan Eksternal

SECARA global, upaya meningkatkan kepatuhan juga memiliki tantangan yang sulit untuk dipecahkan.

Baca Juga: Per 1 April 2020, Pelaporan SPT Tahunan Masih Turun. Anda Sudah Lapor?

Pertama, sulitnya mencapai koordinasi antarnegara. Jargon sistem pajak yang adil dipahami secara berbeda oleh masing-masing negara. Apalagi ditambah dengan ‘bumbu’ bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sistem pajaknya.

Kedua, inisiatif kerjasama dalam membangun kepatuhan pajak tidak dilakukan secara serentak dan global, namun hanya dilakukan oleh sebagian negara. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan dalam kawasan atau wadah organisasi tertentu.

Sebagai ilustrasi, African Tax Administration Forum (ATAF). Bagi banyak negara-negara Afrika, rekomendasi dan solusi yang dibuat oleh ATAF jauh lebih ‘tepat dan sesuai’ bagi kebutuhan mereka. ATAF juga menjamin suara-suara mereka didengar, dibandingkan dengan forum organisasi lain seperti: OECD, PBB, dan sebagainya.

Baca Juga: Manfaat Paradigma Kepatuhan Kooperatif Bagi Otoritas dan Wajib Pajak

Contoh lainnya adalah B6. B6 merupakan perjanjian antarotoritas pajak di Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Montenegro untuk saling bertukar pengalaman, informasi dan pelatihan.*

Topik : rust conference, kepatuhan pajak, kerjasama internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 10 Maret 2020 | 10:23 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 09 Maret 2020 | 11:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 09 Maret 2020 | 10:40 WIB
LAMPUNG
Minggu, 08 Maret 2020 | 06:00 WIB
PETUGAS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 08 April 2020 | 13:57 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 08 April 2020 | 13:36 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:07 WIB
SINGAPURA
Rabu, 08 April 2020 | 12:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 11:45 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 08 April 2020 | 11:40 WIB
KOTA KEDIRI