Bukan Oleh-Oleh Biasa, Tradisi di Balik Rekor MURI DDTC Library

ADA satu kebiasaan yang sudah berlangsung lama di DDTC setiap kali para profesionalnya bertugas ke luar negeri, termasuk saat menjalani Human Resource Development Program (HRDP). Kebiasaan itu adalah oleh-oleh berupa buku yang dibawa ke Indonesia oleh para profesional DDTC.

Kebiasaan itu berawal dari pesan Founder DDTC Darussalam kepada para profesional DDTC yang bepergian ke luar negeri. Selain belajar topik pajak terkini, para profesional DDTC selalu didorong untuk membeli buku sebagai oleh-oleh yang dapat menambah khazanah pengetahuan perpajakan di Indonesia.

Tentu saja, literatur pajak internasional juga bukan barang murah. Namun, hal ini sudah menjadi komitmen para pakar pajak sekaligus Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi sejak membangun DDTC. Kebiasaan membaca menjadi hal mutlak untuk berkarier di bidang pajak.

"Penting menyisihkan waktu serta dana untuk membaca buku," kata Darussalam.

Buku-buku yang dibeli pada akhirnya menjadi koleksi perpustakaan. Tidak mengherankan jika perpustakaan, yang sekarang kita kenal dengan DDTC Library, menjadi bagian yang tak pernah luput dalam rancang bangun dan tumbuh kembang perusahaan.

Salah satu aktivitas ‘borong buku’ yang sempat diberitakan adalah ketika Danny Septriadi menjadi saksi ahli dalam sidang arbitrase terkait dengan sengketa pajak di London, 2018 silam. Saat itu, Danny membeli puluhan buku bidang hukum dan pajak.

Momen lainnya terjadi saat profesional DDTC bertugas ke India menjadi delegasi konferensi pajak internasional yang diselenggarakan Foundation for International Taxation (FIT), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Amsterdam, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Paris.

Momen di India tersebut, yakni pada 2018 dan 2019, turut melibatkan awak redaksi DDTCNews sebagai bagian dari delegasi DDTC. Menariknya, profesional DDTC berangkat dengan 2 koper yang sengaja dikosongkan. Lalu, pulang ke Indonesia dengan koper penuh buku.

Puluhan buku yang dibawa ke Tanah Air memuat beragam topik, seperti transfer pricing, goods and services tax (GST), tata kelola perusahaan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Ada pula buku dengan topik lebih spesifik, seperti perpajakan atas ekonomi digital dan general anti-avoidance rule (GAAR).

Dari kebiasaan ‘borong buku’ itulah, koleksi DDTC Library terus bertambah. Tentu saja di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini, penambahan koleksi juga bisa dilakukan secara online melalui berbagai marketplace dan situs web penerbit buku di luar negeri.

Tidak mengherankan jika pada Juli 2026, Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) menyerahkan piagam penghargaan sekaligus medali kepada DDTC untuk pencatatan rekor DDTC Library sebagai Perpustakaan Pajak yang Memiliki Koleksi Literatur Perpajakan Terbanyak.

Rekor diberikan setelah DDTC Library tercatat memiliki total 4.967 koleksi literatur yang mendukung kajian perpajakan sebagai multidisplin ilmu. Koleksi ini mencakup 3.259 buku koleksi perpajakan inti (core tax collection) dan 1.708 buku koleksi pendukung perpajakan (complementary tax collection).

Core tax collection mencakup literatur yang membahas berbagai aspek perpajakan nasional dan internasional. Complementary tax collection mencakup literatur pendukung perpajakan lintas disiplin, seperti hukum, akuntansi, ekonomi, dan perdagangan internasional yang terkait dengan perpajakan.

Berbagai literatur dikelompokkan ke dalam lebih dari 45 topik yang dibutuhkan. Contohnya, transfer pricing, international taxation, tax audit & dispute, tax law, tax administration, tax system, taxation & technology, business reorganization, tax research, taxes on income and wealth, serta topik lain.

Mayoritas koleksi DDTC merupakan literatur internasional dari berbagai penulis dan penerbit ternama. Beberapa penerbit yang dimaksud seperti IBFD, Wolters Kluwer, Routledge, Hart Publishing, Lexis Nexis, American Bar Association, dan lainnya.

Berbagai koleksi literatur DDTC Library pada akhirnya membentuk ekosistem pengetahuan perpajakan yang komprehensif dan terintegrasi. Apalagi, situs web DDTC Library juga terhubung dengan platform digital lainnya, termasuk DDTCNews, Perpajakan DDTC, dan DDTC Academy.

Buku dan jurnal dapat menjadi sumber riset. Hasil riset dapat berkembang menjadi artikel, publikasi, hingga argumentasi hukum dan advisory. Pengetahuan yang sama kemudian dapat dikembangkan kembali melalui pelatihan dan diskusi.

Berbagai publikasi domestik maupun internasional yang ditulis profesional DDTC juga menggunakan koleksi DDTC Library sebagai salah satu sumber rujukan. Hal yang sama berlaku terhadap 43 buku yang telah diterbitkan oleh DDTC.

Hal inilah yang ingin ditularkan ke publik. Oleh karena itu, DDTC Library juga terbuka untuk public. Dengan pola tersebut, DDTC Library tidak berhenti sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi menjadi bagian dari sebuah ekosistem pengetahuan perpajakan yang berkelanjutan.

Jika ditarik kembali ke awal, rekor MURI yang diterima DDTC sebenarnya berangkat dari sesuatu yang sederhana tapi dijalankan secara konsisten. Ya, kebiasaan profesional DDTC membawa ‘oleh-oleh’ buku ketika ke luar negeri, yang bahkan dimasukkan ke dalam koper kosong dari Indonesia.

Di tengah kemudahan memperoleh informasi secara digital, investasi pada buku mungkin terlihat konvensional. Namun demikian, informasi yang berlimpah tidak selalu sama dengan pengetahuan yang mendalam. Untuk memahami pajak secara utuh, tetap dibutuhkan literatur yang mampu menjelaskan konsep, sejarah, argumentasi, perbandingan kebijakan, dan praktik internasional.

Oleh karena itu, rekor MURI DDTC Library bukan semata-mata persoalan banyaknya buku yang tersusun di rak. Rekor tersebut menjadi penanda perjalanan panjang membangun sumber pengetahuan perpajakan yang dapat digunakan untuk edukasi, riset, praktik profesional, hingga perumusan kebijakan pajak.

Bagi DDTC, perjalanan itu juga belum selesai. Harapannya, pencapaian tersebut dapat mendorong makin banyak perguruan tinggi, pemerintah, dan institusi lainnya untuk memperkuat koleksi dan literasi perpajakan di Indonesia. Bagaimanapun, di balik kebijakan pajak yang baik, selalu ada satu kebutuhan mendasar yang tidak berubah, yakni pengetahuan yang memadai. (kaw)