BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) memandang fit and proper test atas calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc HAM telah dilaksanakan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip transparansi.
Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan Komisi III DPR sesuai dengan kewenangannya telah memberikan persetujuan terhadap 9 CHA dan 1 calon hakim ad hoc HAM yang diusulkan KY.
"DPR hanya meloloskan 10 orang calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA). Tentu hal itu memang menjadi kewenangan DPR," katanya, dikutip pada Rabu (17/9/2025).
Dari 9 CHA yang disetujui oleh Komisi III DPR, 2 di antaranya adalah CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, yakni Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho dan Auditor Utama Itjen Kemenkeu Diana Malemita Ginting.
Terdapat 4 CHA usulan KY yang ditolak oleh Komisi III DPR. Salah satu CHA yang ditolak adalah Hakim Pengadilan Pajak Triyono Martanto.
Mukti menuturkan KY akan kembali menyelenggarakan seleksi CHA ke depannya bila terdapat surat permintaan dari MA.
Sebagai informasi, Komisi III DPR telah mengumumkan hasil fit and proper test CHA dan calon hakim ad hoc HAM pada Selasa (16/9/2025). Nama-nama CHA yang dinyatakan lolos fit and proper test akan dilaporkan oleh Komisi III DPR dalam rapat paripurna terdekat.
Dengan pengumuman tersebut, jumlah hakim agung TUN khusus pajak di MA bakal bertambah dari 1 hakim agung menjadi 3 hakim agung. Satu hakim agung TUN khusus pajak dimaksud ialah Cerah Bangun—hakim agung yang sebelumnya menjabat sebagai direktur di DJBC. (rig)
