Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

KPP Undang Bendahara Puskesmas, Ingatkan Ketentuan SPT Unifikasi

A+
A-
0
A+
A-
0
KPP Undang Bendahara Puskesmas, Ingatkan Ketentuan SPT Unifikasi

Ilustrasi.

TEMANGGUNG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Jawa Tengah mengundang 62 perwakilan bendahara puskesmas dan dinas kesehatan setempat.

Penyuluh KPP Pratama Temanggung Ghufron Sarifudin menjelaskan lewat acara yang digelar di Dinas Kesehatan Temanggung ini petugas memberikan informasi ter-update mengenai kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah.

"Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah," kata Ghufron, dikutip dari pajak.go.id, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Ghufron mengawali paparan materi terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah, dimulai dari pendaftaran NPWP, menghitung besaran pajak terutang yang dipotong/dipungut, tata cara menyetorkan dengan menggunakan kode billing, dan melaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Seperti diketahui, per masa September 2021 wajib pajak harus menggunakan SPT Masa unifikasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT PPh 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada paparan materi selanjutnya, Penyuluh Riesnanda menjelaskan cara merekam bukti pemotongan/pemungutan bagi instansi pemerintah berbentuk dokumen elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah.

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

“Bendahara instansi pemerintah tidak perlu lagi menggunakan aplikasi e-SPT untuk melaporkan SPT Masa, namun dengan mengakses laman pajak.go.id bendahara sudah disediakan menu e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah, bendahara bisa sekaligus menghitung, membuat kode billing hingga melaporkan SPT Masa,” ujar Ries.

Dia juga mengungkapkan bahwa penyederhanaan sistem pelaporan beberapa jenis pajak ke dalam satu format laporan SPT ini diharapkan dapat memudahkan bendahara instansi pemerintah melakukan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan meningkat.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak menerbitkan Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 yang mengharuskan seluruh wajib pajak pemotong/pemungut PPh untuk membuat bukti potong/pungut unifikasi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi mulai April 2022.

Baca Juga: Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Aplikasi e-bupot unifikasi juga sudah tersedia di DJP Online. Untuk mengaktifkan aplikasi, wajib pajak dapat login di DJP Online dan memilih menu Profil. Lalu, pilih Aktivasi Fitur dan checklist fitur e-bupot unifikasi pada bagian fitur pralapor, serta klik tombol Ubah Fitur Layanan.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi tersebut terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar serta dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. (sap)

Baca Juga: Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T
Topik : administrasi pajak, faktur pajak, bukti potong, bukti pungut, e-billing, SPT Masa, PPh, PPN, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Juli 2022 | 13:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Dampak PPS ke Penerimaan Pajak Semester I/2022

Sabtu, 02 Juli 2022 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

Sabtu, 02 Juli 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kas Korporasi Pulih, Penerimaan PPh Badan Semester I/2022 Tumbuh 136%

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet