Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini

A+
A-
5
A+
A-
5
KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan adanya mekanisme pelaporan penggunaan data perpajakan yang diperoleh dari luar negeri.

Salah satunya berlaku untuk data outbond yang berasal dari yurisdiksi mitra dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan atau exchange of information on request/ EoIR. Unit vertikal yang mendapatkan limpahan data tersebut wajib menyampaikan laporan pemanfaatan data.

"Unit kantor DJP yang menerima informasi atas outbound EoIR sebagai jawaban dari CA negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima," tulis laporan tahunan DJP dikutip pada Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

DJP menyampaikan kewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan data tidak lain untuk mengukur seberapa besar manfaat data dari luar negeri dalam mendukung proses bisnis DJP. Cakupan pengukuran manfaat tersebut berlaku pada area pengawasan, pemeriksaan, atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

Sepanjang tahun 2020 lalu kantor pusat DJP menerima permintaan baru EoIR sebanyak 205 permohonan. Sebanyak 96 usulan EoIR dikembalikan kepada unit vertikal DJP yang mengajukan permintaan.

Sementara itu, 109 permohonan kemudian diteruskan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Kemudian permintaan data yang masih dalam tahap proses penghimpunan oleh negara mitra sebanyak 94 permohonan.

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Kemudian permohonan EoIR yang sudah diselesaikan pada tahun lalu mencapai 69 permohonan pertukaran data. Untuk permohonan yang belum dijawab atau baru sebagian dijawab oleh negara mitra sebanyak 143 permohonan data.

"Pada tahun 2020, DJP telah menyelesaikan 55,2% usulan permintaan pertukaran informasi dari unit kantor
di lingkungan DJP kepada pejabat yang berwenang [competent authority/CA] negara/yurisdiksi mitra [outbound EoIR]," terang DJP.

Pada tahun ini, DJP masih menantikan 44,8% permohonan pertukaran data dengan skema EoIR. Data wajib pajak Indonesia yang berada di luar negeri tersebut masih dalam proses penghimpunan informasi oleh otoritas pajak negara mitra. (sap)

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Topik : laporan tahunan DJP, data perpajakan, wajib pajak, pemeriksaan, pengawasan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Wakil Wajib Pajak yang Bisa Menandatangani Dokumen Elektronik

Senin, 29 November 2021 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

DJP dan Pemprov Jabar Integrasikan Data Kepemilikan Kendaraan

Senin, 29 November 2021 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Gaji di Bawah PTKP Ingin Ajukan Non-Efektif NPWP? Simak Penjelasan DJP

Senin, 29 November 2021 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Pemeriksaan Pajak yang Efektif

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya