AMERIKA SERIKAT

Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi

Muhamad Wildan | Selasa, 12 Juli 2022 | 15:00 WIB
Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Komisi Keuangan Senat melakukan investigasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan salah satu perusahaan farmasi di Amerika Serikat (AS), AbbVie.

Ketua Komisi Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh AbbVie terus menurun sejak berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Kondisi tersebut membuat AbbVie dicurigai melakukan penghindaran pajak.

"Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan farmasi sudah bukanlah rahasia lagi. Namun, praktik penghindaran pajak yang dilakukan AbbVie sangatlah mencolok," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Pada 2015 hingga 2017, lanjut Wyden, tarif pajak efektif yang ditanggung AbbVie masih 22%. Pada 2020, tarif pajak efektif turun menjadi 11,2%.

Berdasarkan catatan Senat, sekitar 75% penjualan AbbVie menyasar konsumen AS. Meski demikian, investigasi menunjukkan hanya 1% penghasilan AbbVie yang dilaporkan di AS. Sisanya, 99% penghasilan AbbVie justru dibukukan di luar negeri.

"Sistem pajak yang memungkinkan perusahaan membukukan 99% labanya di luar negeri ketika 75% penjualannya berada di AS adalah sistem pajak yang rusak," ujar Wyden.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Dengan hasil investigasi ini, ia meminta Kongres AS untuk memulai reformasi pajak sehingga tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan besar setara dengan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh wajib pajak secara umum.

"Pajak minimum atas laba korporasi dan reformasi sistem perpajakan internasional akan mengatasi seluruh permasalahan ini," tuturnya.

Selain melakukan investigasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan AbbVie, Komisi Keuangan Senat AS juga menginvestigasi beberapa perusahaan farmasi lainnya seperti Abbott Laboratories dan Merck & Co.

Namun, hingga saat ini, Komisi Keuangan Senat AS masih belum mengeluarkan laporan hasil investigasi kedua perusahaan farmasi tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024