Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kominfo: Netflix Mau Bayar Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Kominfo: Netflix Mau Bayar Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan Netflix sebenarnya sudah mau membayar pajak. Topik ini menjadi bahasan di sejumlah media nasional pada hari ini, Kamis (23/1/2020).

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan hingga saat ini Netflix mengaku belum membayar pajak di Indonesia karena belum adanya regulasi, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

“Saya udah ketemu [dengan pihak Netflix], dia mau bayar pajak, tapi, bagaimana caranya, bayarnya ke mana, belum ada aturannya. Dia kan domisili di luar, tidak di sini, dia enggak punya NPWP,” kata Semuel.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio pada tahun ini. Dalam APBN 2020, tax ratio ditargetnya mencapai 11,6%. Hitungan tax ratio ini tidak hanya mencakup perpajakan tetapi juga PNBP SDA migas dan pertambangan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Melanggar

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Netflix dan perusahaan over the top (OTT) lainnya tidak melanggar apapun terkait dengan aspek perpajakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang bisa mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance

“Kan dia tidak melanggar, apa yang dilanggar? Mau bayar pajak ke mana? Gimana bayarnya? Menerima uang dari siapa? nanti ditangkap KPK. Kan harus ada alasan dan aturannya menerima uang itu,” karanya. (detikInet)

  • Pengenaan PPN

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan baru yang nantinya dapat membuat perusahaan digital membayar pajak di Indonesia. Aturan baru ini akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan.

“Jadi kalau mereka ada perusahaan di luar, katakan di Singapura, di Vietnam, ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri untuk nanti kita kenakan PPN-nya,” Semuel sembari mengatakan nantinya penetapan bentuk usaha tetap (BUT) juga tidak mensyaratkan kehadiran fisik. (Tempo)

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?
  • Strategi Tingkatkan Penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Asral mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak – sehingga meningkatkan tax ratio – tahun ini, otoritas akan menjalankan sejumlah strategi.

Pertama, memacu kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah administrasi. Kedua, menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Ketiga, memanfaatkan data hasil pertukaran informasi, termasuk automatic exchange of information (AEoI). (Kontan)

  • Tingkatkan Tax Buoyancy

Managing Partner DDTC Darussalam menilai dalam konteks untuk meningkatkan tax ratio, mau tidak mau aspek yang harus ditingkatkan terlebih dahulu adalah tax buoyancy atau elastisitas pertumbuhan penerimaan pajak atas pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Soal Pajak Google, Simak Penjelasan Dirjen Pajak Ini

Darussalam menilai setidaknya 1% pertumbuhan PDB secara nominal diterjemahkan menjadi pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal sebesar 1%, sehingga tax buoyancy sama dengan 1. Sayangnya, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan tax buoyancy hanya kurang dari 1, kecuali pada 2018 yang mencapai 1,4.

“Berarti permasalahannya adalah ada tax gap di sektor yang selama ini PDB-nya tumbuh pesat,” katanya. (Kontan)

  • Dorong Investasi Masuk

Skema pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu (seperti dividen) dari entitas terbuka atau tertutup luar negeri yang dibawa masuk (repatriasi) ke Tanah Air dalam omnibus law dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi ke Tanah Air.

Baca Juga: Untuk Edukasi Pajak Pelaku Usaha Digital, DJP Gandeng Google

“Kami tetap berupaya untuk mendorong laba BUT diinvestasikan kembali di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan)

  • Aturan Pemberitahuan Pabean

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.201/2019 tentang Pemberitahuan Pabean. Dalam ketentuan tersebut, importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang dari komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan barang. (Bisnis Indonesia)

  • Omnibus Law Keuangan

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang khusus sektor keuangan menggunakan skema omnibus law karena dianggap sudah mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang menjadi pertimbangan adalah belum sempurnanya UU No. 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara

“Saya udah ketemu [dengan pihak Netflix], dia mau bayar pajak, tapi, bagaimana caranya, bayarnya ke mana, belum ada aturannya. Dia kan domisili di luar, tidak di sini, dia enggak punya NPWP,” kata Semuel.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio pada tahun ini. Dalam APBN 2020, tax ratio ditargetnya mencapai 11,6%. Hitungan tax ratio ini tidak hanya mencakup perpajakan tetapi juga PNBP SDA migas dan pertambangan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Melanggar

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Netflix dan perusahaan over the top (OTT) lainnya tidak melanggar apapun terkait dengan aspek perpajakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang bisa mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak.

Baca Juga: Ini Ketentuan Aktiva Tetap Tanah yang Bisa Dapat Tax Allowance

“Kan dia tidak melanggar, apa yang dilanggar? Mau bayar pajak ke mana? Gimana bayarnya? Menerima uang dari siapa? nanti ditangkap KPK. Kan harus ada alasan dan aturannya menerima uang itu,” karanya. (detikInet)

  • Pengenaan PPN

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan baru yang nantinya dapat membuat perusahaan digital membayar pajak di Indonesia. Aturan baru ini akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan.

“Jadi kalau mereka ada perusahaan di luar, katakan di Singapura, di Vietnam, ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri untuk nanti kita kenakan PPN-nya,” Semuel sembari mengatakan nantinya penetapan bentuk usaha tetap (BUT) juga tidak mensyaratkan kehadiran fisik. (Tempo)

Baca Juga: DJP dan Google Incar Pelaku UMKM, Mau Apa?
  • Strategi Tingkatkan Penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Asral mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak – sehingga meningkatkan tax ratio – tahun ini, otoritas akan menjalankan sejumlah strategi.

Pertama, memacu kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah administrasi. Kedua, menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Ketiga, memanfaatkan data hasil pertukaran informasi, termasuk automatic exchange of information (AEoI). (Kontan)

  • Tingkatkan Tax Buoyancy

Managing Partner DDTC Darussalam menilai dalam konteks untuk meningkatkan tax ratio, mau tidak mau aspek yang harus ditingkatkan terlebih dahulu adalah tax buoyancy atau elastisitas pertumbuhan penerimaan pajak atas pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Soal Pajak Google, Simak Penjelasan Dirjen Pajak Ini

Darussalam menilai setidaknya 1% pertumbuhan PDB secara nominal diterjemahkan menjadi pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal sebesar 1%, sehingga tax buoyancy sama dengan 1. Sayangnya, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan tax buoyancy hanya kurang dari 1, kecuali pada 2018 yang mencapai 1,4.

“Berarti permasalahannya adalah ada tax gap di sektor yang selama ini PDB-nya tumbuh pesat,” katanya. (Kontan)

  • Dorong Investasi Masuk

Skema pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu (seperti dividen) dari entitas terbuka atau tertutup luar negeri yang dibawa masuk (repatriasi) ke Tanah Air dalam omnibus law dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi ke Tanah Air.

Baca Juga: Untuk Edukasi Pajak Pelaku Usaha Digital, DJP Gandeng Google

“Kami tetap berupaya untuk mendorong laba BUT diinvestasikan kembali di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan)

  • Aturan Pemberitahuan Pabean

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.201/2019 tentang Pemberitahuan Pabean. Dalam ketentuan tersebut, importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang dari komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan barang. (Bisnis Indonesia)

  • Omnibus Law Keuangan

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang khusus sektor keuangan menggunakan skema omnibus law karena dianggap sudah mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang menjadi pertimbangan adalah belum sempurnanya UU No. 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, Netflix, Google, OTT, Kominfo, pajak digital, digitalisasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 17:37 WIB
VIETNAM
Jum'at, 22 Desember 2017 | 14:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 28 Desember 2016 | 10:18 WIB
VIETNAM
Senin, 13 Maret 2017 | 14:20 WIB
VIETNAM
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI