Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kominfo: Netflix Mau Bayar Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Kominfo: Netflix Mau Bayar Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan Netflix sebenarnya sudah mau membayar pajak. Topik ini menjadi bahasan di sejumlah media nasional pada hari ini, Kamis (23/1/2020).

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan hingga saat ini Netflix mengaku belum membayar pajak di Indonesia karena belum adanya regulasi, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

“Saya udah ketemu [dengan pihak Netflix], dia mau bayar pajak, tapi, bagaimana caranya, bayarnya ke mana, belum ada aturannya. Dia kan domisili di luar, tidak di sini, dia enggak punya NPWP,” kata Semuel.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio pada tahun ini. Dalam APBN 2020, tax ratio ditargetnya mencapai 11,6%. Hitungan tax ratio ini tidak hanya mencakup perpajakan tetapi juga PNBP SDA migas dan pertambangan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Melanggar

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Netflix dan perusahaan over the top (OTT) lainnya tidak melanggar apapun terkait dengan aspek perpajakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang bisa mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak.

Baca Juga: Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

“Kan dia tidak melanggar, apa yang dilanggar? Mau bayar pajak ke mana? Gimana bayarnya? Menerima uang dari siapa? nanti ditangkap KPK. Kan harus ada alasan dan aturannya menerima uang itu,” karanya. (detikInet)

  • Pengenaan PPN

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan baru yang nantinya dapat membuat perusahaan digital membayar pajak di Indonesia. Aturan baru ini akan dimasukkan dalam omnibus law perpajakan.

“Jadi kalau mereka ada perusahaan di luar, katakan di Singapura, di Vietnam, ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri untuk nanti kita kenakan PPN-nya,” Semuel sembari mengatakan nantinya penetapan bentuk usaha tetap (BUT) juga tidak mensyaratkan kehadiran fisik. (Tempo)

Baca Juga: Wah, Jumlah Pengaduan Pelayanan Perpajakan DJP Turun
  • Strategi Tingkatkan Penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Asral mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak – sehingga meningkatkan tax ratio – tahun ini, otoritas akan menjalankan sejumlah strategi.

Pertama, memacu kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah administrasi. Kedua, menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Ketiga, memanfaatkan data hasil pertukaran informasi, termasuk automatic exchange of information (AEoI). (Kontan)

  • Tingkatkan Tax Buoyancy

Managing Partner DDTC Darussalam menilai dalam konteks untuk meningkatkan tax ratio, mau tidak mau aspek yang harus ditingkatkan terlebih dahulu adalah tax buoyancy atau elastisitas pertumbuhan penerimaan pajak atas pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas, Tunjangan Jabatan Penilai Pajak Dinaikkan

Darussalam menilai setidaknya 1% pertumbuhan PDB secara nominal diterjemahkan menjadi pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal sebesar 1%, sehingga tax buoyancy sama dengan 1. Sayangnya, tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan tax buoyancy hanya kurang dari 1, kecuali pada 2018 yang mencapai 1,4.

“Berarti permasalahannya adalah ada tax gap di sektor yang selama ini PDB-nya tumbuh pesat,” katanya. (Kontan)

  • Dorong Investasi Masuk

Skema pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu (seperti dividen) dari entitas terbuka atau tertutup luar negeri yang dibawa masuk (repatriasi) ke Tanah Air dalam omnibus law dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi ke Tanah Air.

Baca Juga: Implementasi e-Faktur 3.0, DJP Masih Sediakan Skema Impor Data CSV

“Kami tetap berupaya untuk mendorong laba BUT diinvestasikan kembali di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan)

  • Aturan Pemberitahuan Pabean

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.201/2019 tentang Pemberitahuan Pabean. Dalam ketentuan tersebut, importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang dari komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan barang. (Bisnis Indonesia)

  • Omnibus Law Keuangan

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang khusus sektor keuangan menggunakan skema omnibus law karena dianggap sudah mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang menjadi pertimbangan adalah belum sempurnanya UU No. 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: DJP Jalankan Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, Netflix, Google, OTT, Kominfo, pajak digital, digitalisasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 September 2020 | 13:05 WIB
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
Rabu, 16 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 15 September 2020 | 08:30 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK