Berita
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Repatriasi Dividen Luar Negeri Bakal Bebas PPh, CFC Rules Direvisi

A+
A-
1
A+
A-
1
Repatriasi Dividen Luar Negeri Bakal Bebas PPh, CFC Rules Direvisi

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari luar negeri yang masuk ke Tanah Air menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (22/1/2020).

Seperti pemberitaan Kontan, dalam rancangan omnibus law perpajakan, pemerintah akan membebaskan PPh atas dividen dari entitas terbuka atau tertutup luar negeri yang dibawa masuk (repatriasi) ke Tanah Air. Repatriasi itu minimal 30%.

Dalam Controlled Foreign Company (CFC) rules yang berlaku saat ini, wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang memiliki saham di luar negeri secara langsung dan memiliki saham bersama-sama dengan WPDN lainnya minimal 50% atas badan usaha luar negeri (BULN) yang tidak terdaftar di bursa akan memperoleh deemed dividend. Baca artikel ‘Apa Itu Deemed Dividend?’.

Baca Juga: Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Dari deemed dividend tersebut, wajib pajak bisa mengetahui besaran PPh atas dividen yang diterima. Dengan rencana pembebasan PPh dividen yang direpatriasi tersebut, pemerintah juga akan merevisi ketentuan dalam CFC rules.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti permintaan PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri. Perusahaan pelat merah ini menilai pajak atas produk lokal masih terlalu besar sehingga kalah dengan produk impor.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Dampak Corona Bakal Lebih Besar Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Depan
  • Pemerintah Susun Kembali CFC Rules

Sejalan dengan masuknya rencana pembebasan PPh atas dividen dari luar negeri dalam omnibus law perpajakan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah akan menyusun kembali ketentuan CFC rules.

“Kami sedang menyusun kembali ketentuan CFC rules, belum bisa kami sampaikan,” katanya. (Kontan)

  • Penerapan CFC Rules

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan dalam sistem worldwide, seluruh penghasilan wajib pajak dari dalam dan luar negeri akan dikenai pajak. Untuk menghindari PPh, biasanya ada beberapa praktik yang dilakukan.

Baca Juga: Begini Ketentuan Perseroan Terbuka Agar Dapat Tarif PPh Lebih Rendah

Beberapa praktik itu seperti tax deferral melalui pendirian entitas terkendali, dana sengaja diparkirkan di luar negeri, dan menahan repatriasi. Hal ini membuat negara-negara yang menganut sistem worldwide juga menerapkan CFC rules.

“Selalu ada penghasilan dari entitas terkendali yang dianggap dividen yang dialirkan ke induknya di Indonesia, terlepas pakah secara actual dilakukan atau tidak (deemed dividend),” katanya. (Kontan)

  • Relevansi CFC Rules Perlu Ditinjau

Adanya rencana pembebasan PPh atas dividen dari luar negeri yang akan masuk dalam omnibus law perpajakan, Bawono melihat sejatinya Indonesia mulai bergeser menuju sistem hybrid atau gabungan antara sistem worldwide dan teritorial.

Baca Juga: 2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0

“Sehingga relevansi dari ketentuan CFC juga perlu ditinjau kembali,” imbuh Bawono. (Kontan)

  • Kalah Bersaing

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan permintaan untuk mengkaji besaran pajak produk lokal disampaikan karena saat ini pajak atas produk lokal masih terlalu besar. Hal ini membuat produk tersebut kalah bersaing dengan produk impor.

"Produk yang diproduksi dalam negeri lebih mahal dari impor, ada banyak hal terkait regulasi mengenai perpajakan. Pembebanan pajak produk lokal jauh lebih tinggi dibanding impor,” katanya. (Antara)

Baca Juga: Sengketa Reklasifikasi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Menjadi PPh Pasal 23
  • Penjaringan Relawan Pajak

DJP mulai menjaring relawan pajak untuk menyambut musim pelaporan SPT tahunan. Perguruan tinggi menjadi institusi dan mitra utama otoritas sebagai kontributor relawan pajak. Kerja sama dengan perguruan tinggi, menurutnya, akan terus ditingkatkan.

“Tahun ini kita akan melanjutkan pelibatan relawan pajak dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Rekrutmen relawan pajak dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi, terutama yang sudah memiliki tax center,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

  • Menkeu Minta Antisipasi dari DJP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jajaran pimpinan DJP mengetahui dan mengantisipasi segala hal yang berkaitan dengan rancangan undang-undangan (RUU) omnibus law perpajakan.

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

“Jadi, saya ingin Dirjen [Pajak] dan timnya untuk seluruh pimpinan di sini harus tahu dan antisipasi UU omnibus law, bahkan sebelum kita membahasnya dengan DPR,” ujarnya. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, omnibus law, PPh, dividen, deemed dividend, CFC rules
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 22 September 2020 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 12:53 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 12:39 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI