Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Soal Upah Pekerja Diubah, Pemerintah Terbitkan PP Baru

A+
A-
4
A+
A-
4
Ketentuan Soal Upah Pekerja Diubah, Pemerintah Terbitkan PP Baru

Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 untuk mengubah ketentuan mengenai pengupahan pekerja.

Jokowi melalui beleid itu mengatur upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah minimum tersebut akan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Syarat tertentu...meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan, bunyi pasal 25 ayat (3) PP 36/2021, dikutip Senin (22/2/2021).

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

PP kemudian menjelaskan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Data mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah tersebut bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Penyesuaian upah tetap dilakukan setiap tahun. Penyesuaiannya diawali dengan membentuk batas atas yang merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi perkapita dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Lalu, ditetapkan batas bawah atau upah minimum merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50% dari batas atas upah minimum. Nilai batas atas dan bawah serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi itulah yang menjadi formula penyesuaian nilai upah minimum.

Baca Juga: Marak Praktik Pengalihan Laba, Kontribusi Pajak Korporasi Menurun

"Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan," bunyi Pasal 26 beleid tersebut.

Jika UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP, gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan dan menerbitkan Keputusan Gubernur terkait dengan pengupahan tersebut paling lambat setiap 21 November tahun berjalan.

Pada level kabupaten/kota, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu di antaranya rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Baca Juga: Tindak Lanjut SP2DK, DJP Bakal Rampungkan 2,58 Juta LHP2DK Tahun Ini

Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota apabila nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan usai penetapan upah minimum provinsi. Upah minimum kabupaten/kota juga harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Penetapan upah minimum kabupaten/kota dimulai dengan penghitungan nilai upah oleh Dewan Pengupahan di kabupaten/kota. Hasil hitungan itu akan diserahkan kepada bupati/walikota untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur.

Baca Juga: Tren Tarif PPh Badan di Eropa Menurun, Begini Pemetaannya

Jika hasil perhitungan upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai upah minimum provinsi, bupati tidak dapat merekomendasikan nilai upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.

"Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan," bunyi Pasal 35 ayat (2) PP tersebut.

PP 36/2021 juga mengatur pengusaha wajib membayarkan upah kerja lembur saat mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya atau pada istirahat mingguan atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Lelang Mobil Sitaan Pajak, Kijang Innova Dilego Mulai Rp128 Juta

Di sisi lain, upah tidak akan dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan kecuali beberapa hal. Pengecualian itu yakni pekerja berhalangan datang bekerja seperti karena sakit, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan.

Kemudian, menjalankan hak waktu istirahat atau cuti, serta bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Meski demikian, semua ketentuan mengenai upah minimum tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada usaha mikro dan kecil akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.

Baca Juga: Fitur Lebih Lengkap, Kemenkeu Luncurkan Aplikasi INSW Mobile Terbaru

Kesepakatan itu harus mengikuti ketentuan paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, serta nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi.

"Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor mengandalkan sumber daya tradisional dan/atau tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal," bunyi Pasal 38 PP 36/2021. (rig)

Baca Juga: Safe Harbour Dicabut AS, Kesepakatan Pajak Digital OECD Makin Dekat
Topik : PP 36/2021, upah pekerja, kebijakan pemerintah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 07 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 April 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 07 April 2021 | 11:36 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK