Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kendalikan Konsumsi Rokok, Kenaikan Tarif Cukai Bukan Solusi Tunggal

A+
A-
1
A+
A-
1
Kendalikan Konsumsi Rokok, Kenaikan Tarif Cukai Bukan Solusi Tunggal

Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam webinar bertajuk Target Penerimaan Cukai 2022 dan Komitmen Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau, Selasa (7/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro menyatakan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) bukanlah solusi tunggal dalam upaya optimalisasi penerimaan dan pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.

Denny menilai optimalisasi penerimaan cukai dan pengendalian konsumsi memerlukan kombinasi antara kenaikan tarif dan perubahan struktur tarif. Namun demikian, struktur tarif hingga saat ini masih 10 strata/lapisan tarif.

"Soal prevalensi merokok bukan hanya tentang tarif cukai tetapi juga menyangkut harga jual. Pada akhirnya, bukan hanya meningkatkan cukai rokok tetapi bagaimana pengendalian harga pada tingkat konsumen," katanya, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: DJBC Rilis Aturan Soal Bentuk, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai 2022

Dalam acara webinar bertajuk Target Penerimaan Cukai 2022 dan Komitmen Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Tembakau, Denny menilai struktur tarif cukai yang kompleks cenderung menciptakan celah hukum (loophole) dengan memanfaatkan tarif CHT dan harga jual eceran yang lebih rendah.

Walhasil, struktur cukai yang kompleks membuka ruang perencanaan perpajakan yang agresif untuk menghindari terkena kelompok tarif cukai paling tinggi.

Selain itu, lanjut Denny, upaya pemerintah yang hanya meningkatkan tarif cukai justru berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut terlihat dari statistik pada 2020 dengan kenaikan volume rokok ilegal hingga 41% dari 2019.

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Pemerintah disarankan membuka opsi kembali untuk melakukan simplifikasi struktur cukai rokok. Setidaknya terdapat beberapa opsi yang bisa dieksekusi pemerintah perihal simplikasi struktur cukai rokok tersebut.

Misal, menyeimbangkan jarak rasio CHT antara kelompok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Jarak beban CHT pada dua kelompok tersebut harus dipersempit sebagai upaya mencegah eksploitasi CHT golongan 2 oleh pabrikan besar.

Otoritas juga bisa menempuh opsi untuk kombinasi perubahan tarif CHT dan harga jual eceran (HJE). Denny menjabarkan tiga skenario itu antara lain menaikkan HJE yang lebih tinggi dari kenaikan CHT, tetapi berdampak pada penerimaan negara yang tidak optimal.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Skenario selanjutnya menaikkan CHT yang lebih tinggi dari kenaikan HJE, tetapi akan berdampak pada pengendalian konsumsi rokok yang tidak optimal. Lalu, skenario berikutnya menaikkan HJE dan CHT secara seimbang.

"Jadi usulan kebijakan jangka menengah penyesuaian tarif HJE sebaiknya setara dengan CHT," ujar Denny.

Dia juga memberikan lima rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan cukai rokok dan mampu mengendalikan konsumsi. Pertama, meningkatkan kesetaraan melalui simplifikasi struktur tarif CHT.

Baca Juga: UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

Kedua, setelah simplifikasi maka jarak nilai antargolongan dan jenis hasil tembakau perlu diperkecil. Kelompok sigaret kretek tangan memiliki jarak tarif yang lebih besar dibandingkan produksi rokok mesin sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada usaha padat karya dan melindungi petani tembakau.

Ketiga, persentase kenaikan CHT sebaiknya setara dengan kenaikan HJE. Keempat, menghilangkan ketentuan yang memperbolehkan rasio HTP/HJE kurang 85%. Kelima, seluruh agenda kebijakan CHT perlu landasan hukum yang jelas untuk memastikan kepastian dan stabilitas.

"Jadi agenda simplifikasi ini perlu diikuti dengan aturan yang ketat terhadap penentuan harga di pasar," tutur Denny. (rig)

Baca Juga: Tarif PPh Badan RI Lebih Besar dari Singapura, Ini Kata Wamenkeu

Topik : cukai rokok, lapisan tarif, simplifikasi tarif cukai, tarif cukai rokok, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:23 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Rilis Aturan Soal Bentuk, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai 2022

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pot/Put Unifikasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Ramai Tagar 'LupaEFIN' di Twitter, DJP Bantu Wajib Pajak Lapor SPT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Jum'at, 21 Januari 2022 | 12:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Ada Omicron, Kemenkeu Pindahkan 2 Pertemuan G-20 dari Bali ke Jakarta

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengumuman! DJP Rilis Implementasi Integrasi BC 4.0 & Faktur Pajak 07

Jum'at, 21 Januari 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Diminta Kebut Ketentuan Investasi Harta Peserta PPS