Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kenaikan Harga Komoditas, Begini Usulan Perubahan Postur APBN 2022

A+
A-
2
A+
A-
2
Kenaikan Harga Komoditas, Begini Usulan Perubahan Postur APBN 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan secara virtual saat pembukaan seminar internasional "Transformasi Digital untuk Inklusi Keuangan Perempuan, Pemuda, dan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif" di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (11/5/2022). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan perubahan postur APBN 2022 sejalan dengan kenaikan berbagai harga komoditas global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga komoditas diperkirakan akan menambah pendapatan negara senilai Rp420 triliun pada tahun ini. Menurutnya, tambahan penerimaan itu akan dipakai untuk menambah subsidi dan bantuan sosial serta mengurangi defisit anggaran.

"Persoalannya adalah mengalokasikan tambahan pendapatan ini untuk tujuan melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN. Karena tiga-tiganya penting dan tidak boleh dipilih salah satunya," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Sri Mulyani mengatakan outlook APBN 2022 telah berubah menyesuaikan kenaikan harga komoditas. Pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp2266,2 triliun, naik dari target awal pada APBN 2022 yaitu Rp1.846,1 triliun.

Tambahan penerimaan terjadi pada penerimaan perpajakan, dari semula Rp1.510 triliun menjadi 1.784,0 triliun. Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), angkanya naik dari Rp335,5 triliun menjadi Rp481,5 triliun.

Dari sisi belanja, pemerintah memperkirakan kebutuhannya akan mencapai Rp3.106,4 triliun, naik dari rencana awal Rp2.714,2 triliun. Menurutnya, penambahan belanja akan dilakukan pada belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat

Belanja K/L akan naik dari Rp945,8 triliun menjadi Rp948,8 triliun, sedangkan belanja non-K/L melesat dari Rp998,0 triliun menjadi Rp1.532,9 triliun. Pada belanja non-K/L itulah, terdapat pos belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, penyesuaian anggaran pendidikan, dan penebalan program perlindungan sosial (perlinsos).

Pada subsidi energi, angkanya akan naik dari Rp134,0 triliun menjadi Rp208,9 triliun, sedangkan kompensasi harga BBM dan tarif listrik naik dari Rp18,5 triliun menjadi Rp293,5 triliun. Kemudian, pemerintah juga membuat penebalan program perlinsos dengan mengalokasikan dana senilai Rp18,6 triliun.

Akibat penambahan belanja tersebut, pemerintah juga harus melakukan penyesuaian anggaran pendidikan non-K/L, sesuai mandat UU Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan 20% belanja negara untuk pendidikan. Dalam hal ini, anggarannya akan bertambah dari Rp19,0 triliun menjadi Rp43,0 triliun.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Di sisi lain, penambahan pendapatan negara juga artinya harus menambah dana yang dibagihasilkan kepada daerah. Oleh karena itu, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan naik dari Rp769,6 triliun menjadi Rp804,8 triliun.

Terakhir, Sri Mulyani menyebut pemerintah mengusulkan penggunaan Rp27,8 triliun dari tambahan pendapatan negara untuk mengurangi defisit APBN. Defisit pun direncanakan turun dari Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB.

"Saya minta untuk diturunkan defisit kita, dari Rp868 triliun ke Rp840 triliun. Sedikit sekali, hanya Rp27,8 triliun. Kalau kita mau ambisius fiskalnya, bisa, tapi berarti yang lain lebih kurang," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Topik : APBN Kita, defisit, surplus, belanja pemerintah, penerimaan negara, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Demi Amankan Penerimaan Negara, Kemenkeu Alokasikan Rp2,81 Triliun

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Penerimaan Bocor, Kemenkeu Pererat Kerja Sama dengan Kejagung

Kamis, 16 Juni 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed, Sri Mulyani Pangkas Defisit

Kamis, 16 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

DJBC Usulkan Pagu Rp2,42 Triliun pada 2023, Ini Rencana Belanjanya

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat