Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kembangkan Fitur Baru DJP Online, Ini Pengumuman Ditjen Pajak

A+
A-
40
A+
A-
40
Kembangkan Fitur Baru DJP Online, Ini Pengumuman Ditjen Pajak

Ilustrasi. Riwayat pelaporan pada DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam DJP Online pada 2021.

Dalam Pengumuman No. PENG-12/PJ.09/2021 tertanggal 8 Oktober 2021, DJP menyatakan pengembangan sejumlah fitur baru sejalan dengan KEP-389/PJ/2020 serta sebagai bentuk transparansi dan pemberian layanan terbaik kepada wajib pajak.

“Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sejumlah fitur baru dalam aplikasi layanan perpajakan yang dapat diakses melalui login di situs web pajak (pajak.go.id),” tulis DJP melalui pengumuman yang diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor itu.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Adapun perincian fitur-fitur baru yang dimaksud sebagai berikut.

Riwayat Pembayaran

Terdapat 3 jenis pembayaran yang disajikan, yaitu pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN), pemindahbukuan kirim, dan pemindahbukuan terima. Pembayaran MPN adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing.

Pemindahbukuan kirim adalah penyesuaian pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening wajib pajak, baik ke rekening wajib pajak itu sendiri maupun ke rekening wajib pajak lain.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Pemindahbukuan terima adalah penyesuaian pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan ke rekening wajib pajak, baik dari rekening wajib pajak itu sendiri maupun dari rekening wajib pajak lain.

Apabila terdapat data pembayaran yang tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau kantor pelayanan pajak (KPP) administrasi.

Riwayat Layanan

Jenis layanan yang disajikan pada riwayat layanan ini antara lain:

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas
  1. Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
  2. Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN);
  3. Permohonan Surat Keterangan PP 23;
  4. Permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN);
  5. Permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  6. Permohonan Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  7. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  8. Permohonan SKB PPh Pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  9. Permohonan SKB PPh Pasal 23 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  10. Pemberitahuan Penyampaian SPT Tahunan 2019 dengan Lampiran yang Disederhanakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020);
  11. Pemberitahuan Kembali Pemusatan Tempat PPN Terutang;
  12. Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
  13. Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar;
  14. Permohonan Validasi PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan;
  15. Permohonan Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Luar Negeri (SKD SPLN);
  16. Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD);
  17. Pelaporan Realisasi PPh Final DTP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  18. Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  19. Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 21 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  20. Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  21. Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  22. Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  23. Pelaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 23 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  24. Pelaporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021);
  25. Pelaporan Realisasi PPN DTP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021);
  26. Pelaporan Realisasi PPh Final Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) DTP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021); dan
  27. Permohonan keberatan.

Jenis layanan yang disajikan merupakan layanan-layanan yang telah diakses oleh wajib pajak, baik secara daring (online) melalui situs web pajak maupun luring (offline) di KPP. Apabila terdapat data layanan yang tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP administrasi.

Riwayat Bukti Potong/Pungut

Bukti potong/pungut yang disajikan pada riwayat bukti potong/pungut ini merupakan bukti potong/pungut yang dibuat oleh pihak pemotong/pemungut (lawan transaksi wajib pajak).

Bukti potong/pungut yang dimaksud antara lain bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), bukti potong PPh Pasal 15, bukti potong PPh Pasal 21/26, bukti pungut PPh Pasal 22, dan bukti potong PPh Pasal 23/26 yang dilaporkan baik secara daring melalui situs web pajak maupun luring di KPP.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Apabila terdapat data bukti potong/pungut yang tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP administrasi.

Riwayat Pelaporan

Jika sebelumnya hanya terdapat data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh di riwayat pelaporan, maka pada pengembangan layanan daring DJP pada 2021 terdapat penambahan data SPT Masa PPh dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Data SPT Masa PPh dan SPOP yang disajikan merupakan pelaporan yang dilakukan wajib pajak baik secara daring melalui situs web pajak maupun luring di KPP. Apabila terdapat data pelaporan yang tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP administrasi. (kaw)

Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Topik : Ditjen Pajak, DJP, pajak, DJP Online, aplikasi pajak, layanan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor