KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kadin Minta Pemerintah Lobi AS agar Eksportir RI Tetap Dapat GSP

Dian Kurniati | Senin, 24 Februari 2020 | 17:55 WIB
Kadin Minta Pemerintah Lobi AS agar Eksportir RI Tetap Dapat GSP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Kadin Indonesia meminta pemerintah melobi AS agar tetap bisa memberikan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preference (GSP) kepada para eksportir.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku khawatir status Indonesia yang keluar dari daftar negara berkembang oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS berimbas terhadap daya saing produk Indonesia ke AS.

"Diperlukan lobi pemerintah untuk bisa memastikan relaksasi ini masih bisa dimungkinkan atau dinegosiasikan lagi," katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Tanpa fasilitas GSP, lanjut Rosan, pengusaha Indonesia akan tertekan. Pasalnya, produk Indonesia akan menjadi mahal karena dikenakan tarif bea masuk, sehingga menyebabkan kerugian bagi ekspotir Indonesia.

Menurutnya, para pengusaha sebenarnya sudah mulai bersiap jika suatu saat Indonesia masuk dalam kelompok negara maju. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi agar jangkauan pasarnya semakin luas.

“Tapi kan kesiapan para pengusaha juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ke negara lainnya,” tutur Rosan.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Rosan juga mempertanyakan alasan AS mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Dia menduga AS hanya melihat Indonesia sebagai negara anggota G20, tetapi mengabaikan aspek angka kemiskinan dan penganggurannya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia sebenarnya punya sejumlah daya tawar untuk menegosiasikan fasilitas GSP dengan AS. Misal, komitmen pemerintah yang ingin memperbesar impor kapas dari AS asalkan ekspor produk tekstil Indonesia ke AS juga membesar.

Saat ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan tengah berupaya agar AS tidak mencabut fasilitas GSP. Pemerintah sempat menargetkan negosiasi selesai akhir tahun lalu, tapi sampai sekarang belum rampung.

Pemerintah juga ingin memperbesar nilai ekspor produk Indonesia ke AS. Produk unggulan Indonesia yang dipasarkan ke AS misalnya furnitur dan tekstil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan