Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Kabar Gembira! Anggaran Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp20 Triliun

A+
A-
2
A+
A-
2
Kabar Gembira! Anggaran Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp20 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah alokasi anggaran program kartu prakerja pada tahun ini dari awalnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun demi menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin menjangkau lebih banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari program tersebut. Dengan kenaikan tersebut, anggaran kartu prakerja tahun ini sama seperti yang dianggarkan tahun lalu.

"Bapak Presiden memutuskan program prakerja dinaikkan dua kali lipat. Tadinya Rp10 triliun tahun ini. Supaya disamakan dengan tahun lalu Rp20 triliun, jadi kami tambahkan Rp10 triliun," katanya, dikutip Kamis (28/1/2021).

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Sri Mulyani mengatakan pemerintah merealokasi dan refocusing anggaran kementerian/lembaga agar bisa memberikan lebih banyak bantuan sosial kepada masyarakat. Tahun ini, framework pemerintah dalam penanganan Covid-19 salah satunya memberikan perlindungan sosial untuk 40% penduduk dengan ekonomi terbawah atau masyarakat miskin baru.

Dari hasil realokasi dan refocusing anggaran tersebut, lanjutnya, pemerintah saat ini telah menambah kebutuhan perlindungan sosial sebesar Rp36,6 triliun. Adapun program perlindungan sosial tersebut meliputi, program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja dan lain sebagainya.

Selain menambah alokasi anggaran kartu prakerja, hasil realokasi dan refocusing juga digunakan untuk melanjutkan program stimulus diskon tarif listrik hingga Juni 2021. Namun, nilai diskon pada April hingga Juni 2021 dipangkas separuhnya.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Demikian pula untuk bantuan kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar. Stimulus itu sebelumnya tidak ada dalam UU APBN 2021, tetapi kini kembali dialokasikan karena kegiatan belajar online terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19.

"Bantuan kuota internet juga belum masuk di dalam anggarannya Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jadi ini masuk," ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran klaster perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp150,96 triliun. Nilai anggaran PEN juga naik dari sebelumnya Rp403 triliun menjadi Rp553,1 triliun. (rig)

Baca Juga: APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang

Topik : APBN, menteri keuangan sri mulyani, kartu prakerja, stimulus fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Selasa, 28 Juni 2022 | 18:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Harga Acuan Melesat, Setoran PNBP dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2